ViegaLovianaNoor (2007) Pelaksanaan Kebijakan Upah Minimum Kota berdasarkan kebutuhan hidup layak bagi kesejahteraan buruh : studi Efektivitas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan H. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam laporan penelitian ini penulis membahas mengenai Pelaksanaan Kebijakan UMK berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (Studi Efektivitas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak). Pada tahun 2006 UMK ditentukan berdasarkan KHL sesuai dengan Permenaker no.17 tahun 2005 yang merupakan aturan pelaksana dari pasal 88 dan pasal 89 UU no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaan kebujakan UMK sesuai KHL terdapat berbagai permasalahan antara lain di mulai dari proses penetapan UMK sampai dengan pelaksanaanya di tingkat kota Malang yaitu PT Mulia Jaya dan CV Jade Indo Pratama. Maka perlu diketahui efektifitas permenaker tersebut apakah sudah mampu menjawab kesejahteraan buruh khususnya buruh yang bekerja di dua perusahaan tersebut. Dalam upaya menganalisis efektifitas Permenakaer ini, penulis melakukan penelitian di PT. Mulia Jaya Malang dan CV. Jade Indo Pratama Malang. Digunakan pendekatan empiris, mengkaji dan menganalisis permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara obyektif. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa dengan deskriptif kualitatif dan content analisis. UMK kota Malang tahun 2006 sebesar Rp. 681.000,- ternyata masih jauh dari hasil survei KHL Dewan Pengupahan sebesar Rp. 768.430,06,- Pelaksanaan daripada Permennaker ini menjadi tidak efektif karena dari segi subtansi hukum, Permennaker ini masih mengandung multi tafsir, tidak tegas dan tidak jelas sehingga dalam rangka penetapan UMK Kota Malang tahun 2006 tidak berjalan maksimal. Begitu pula dalam pelaksanaan kebijakan ini di perusahaan, PT Mulia Jaya belum memberikan upah sesuai dengan ketentuan UMK dan di CV Jade Indo Pratama walaupun sudah melaksanakan ketentuan upah ternyata jumlah upah tersebut masih tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup buruh secara layak. Permenakertrans No.17 tahun 2005 belum berjalan secara efektif bagi kesejahteraan buruh khususnya buruh di PT Mulia Jaya dan CV Jade Indo Pratama. Pelaksanaan UMK sesuai dengan KHL di Kota Malang banyak mengalami hambatan, baik dari proses penetapan UMK maupun pelaksanaan kebijakan UMK tersebut. Permenakertrans 17/2005 yang secara substansi memiliki multi tafsir dan kurangnya sosialisasi dari instansi pemerintah terhadap para pihak. Sedangkan dalam pelaksanaan ketentuan UMK di kota Malang khususnya PT Mulia Jaya dan CV Jade Indo Pratama, mengalami hambatan di bidang penurunan produksi, rendahnya kualitas SDM, dan tidak mengikuti proses penentuan UMK. Hambatan yang dialami oleh buruh dan serikat buruh dialami secara struktural, kultural, substansi kebijakan maupun hambatan secara finansial. Begitu pula hambatan yang dialami oleh Disnaker kota Malang sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi jalannya pelaksanaan kebijakan UMK di kota Malang yaitu minimnya kualitas dan kuantitas pegawai pengawas. Upaya dalam menghadapi hambatan dalam penetapan UMK adalah Dewan Pengupahan dengan cara melakukan diskusi-diskusi dengan Dewan Pengupahan kota lain dan Dewan Pengupahan tingkat Propinsi serta dengan mengadakan proses sosialisi khusus (Pelatihan) untuk anggota Dewan Pengupahan Kota Malang. Sistem pengupahan memerlukan rekonstruksi ke paradigma buruh sebagai mitra kerja dan bukan komoditas yang dapat diperjual-belikan dengan harga murah. Permenaker 17/2005 harus diganti dengan peraturan baru yang lebih jelas, tegas, kongkrit dan tidak multi tafsir. Penetapan nominal UMK oleh Gubernur harus sesuai dengan rekomendasi dari hasil survei Dewan Pengupahan Kota untuk mencapai UMK sesuai KHL. Disnaker Kota Malang harus menambah kuantitas dan kualitas pegawai pengawas pelaksanaan ketentuan UMK
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/050701443 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 31 Jul 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 04:17 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109751 |
Preview |
Text
050701443.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |