EstiHarjantiCandrarini (2007) Kendala petugas Ruang Pelayanan Khusus [RPK] dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Korban Kekerasan Dalam Keluarga [KDRT] : studi di Polwiltabes Surabaya, Jawa Timur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas mengenai kendala petugas Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini dilatarbelakangi dengan makin banyaknya pemberitaan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi pada lingkup rumah tangga, maka dengan hadirnya RPK di kantor kepolisian korban yang mengalami trauma diharapkan lebih nyaman melaporkan kasus yang menimpanya. Terkait dengan kenyamanan korban, dalam penulisan ini akan membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT dan mengetahui kendala yang dihadapi petugas RPK dalam menangani korban tersebut dan menganalisis upaya yang dilakukan penyidik RPK dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menangani korban KDRT. Untuk mengetahui berbagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh RPK Polwiltabes Surabaya kepada korban KDRT, berikut kendala yang dihadapi petugas RPK dalam menangani korban dan upaya dalam menangani kendala tersebut maka pendekatan penelitian yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Metode ini menganalisa hukum yang lahir secara sah sebagai produk kelengkapan negara dan bekerjanya seluruh struktur institusional hukum yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya, seluruh data di analisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban KDRT yang diberikan oleh petugas RPK adalah: (1) petugas segera mengamankan pelaku KDRT selama 1x24 jam, (2) tersedianya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di Polwiltabes Surabaya, (3) kepolisian akan membantu korban yang meminta penetapan dari pengadilan, (4) penyidik bersahabat dan berpakaian bebas, (5) penyidikan dilakukan oleh penyidik Polwan, (6) bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), (7) memberi pelayanan medis dan dibuatkan visum et repertum, (8) bekerjasama dengan LSM untuk menitipkan korban di shelter. Kendala dalam memberikan perlindungan hukum antara lain: (1) Polwiltabes Surabaya belum memiliki shelter sendiri, (2) sarana dan prasarana penyidikan yang ada kurang maksimal, (3) kurangnya tingkat kesadaran korban untuk melaporkan kasus KDRT, (4) korban terlambat melapor sehingga sulit mendapat visum, (5) petugas kesulitan berkomunikasi dengan korban usia anak dan korban dengan kondisi mental yang tidak normal, (6) kurangnya peran serta masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi KDRT yang terjadi di sekitar mereka. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala antara lain petugas bekerjasama dengan LSM untuk shelter korban, menambah tenaga ahli yang di tempatkan di PPT, petugas RPK Polwiltabes Surabaya bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/050701307 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 30 May 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 04:07 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109738 |
Preview |
Text
050701307.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |