LiyaPujiAstutik (2007) Pelaksanaan penyidikan kejahatan korporasi pada kasus pencemaran lingkungan : studi tentang kasus pencemaran Bendungan Sutami-Karangkates oleh CV. Singkong Arto Mas di Kepolosian Resort Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah pelaksanaan penyidikan kejahatan korporasi pada kasus pencemaran lingkungan. Hal ini dilatarbelakangi dengan banyaknya industri-industri yang berdiri khususnya di wilayah kota Malang dimana limbah dari industri tersebut jika tidak diolah dengan baik akan sangat rawan mencemari lingkungan. Oleh karena itu pemerintah melalui penyidik Polri harus sigap mengantisipasi hal tersebut dengan berbagai macam cara salah satunya adalah melakukan penyidikan atas suatu perusahaan yang dimana limbahnya diduga telah mencemari lingkungan dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan hasil yang maksimal sekaligus mampu menjatuhkan sanksi yang setimpal pada perusahaan tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap kejahatan korporasi pada kasus pencemaran lingkungan dan faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam melakukan penyidikan tersebut. Dalam upaya mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan kejahatan korporasi pada kasus pencemaran lingkungan sekaligus mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendalanya, maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis yaitu dengan mengkaji permasalahan secara yuridis sekaligus menyoroti permasalahan di lapangan secara sosiologis. Kemudian seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptf analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada dimana dalam melaksanakan penyidikan kasus pencemaran lingkungan yang melibatkan korporasi sebagai tersangkanya adalah menggunakan prosedur yang sama dengan pelaksanaan penyidikan pada kasus kejahatan konvensional. Tetapi tetap saja terdapat perbedaan antara lain dalam hal menyikapi laporan dugaan kasus pencemaran lingkungan baik dari masyarakat maupun LSM dimana penyidik tidak dapat langsung melakukan penyidikan setelah menerima laporan melainkan terlebih dahulu menunggu keluarnya SK Gubernur yang menyatakan pembentukan team penyidikan. Adapun perbedaan lain yang sangat terlihat adalah perbedaan penentuan sanksi-sanksi karena adanya perbedaan subyek hukum. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penyidikan kejahatan korporasi pada kasus pencemaran lingkungan adalah faktor biaya yang sangat minim, faktor sarana penyimpanan dan perawatan sampel serta faktor lamanya hasil penelitian sampel yang dibutuhkan penyidik sehingga mengakibatkan penyidik kesulitan untuk menetapkan tersangka. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas pemerintah harus membuat suatu kebijakan yang menyatakan bahwa setiap perusahaan secara berkala harus menyerahkan laporan pengolahan limbahnya agar bisa dilakukan kontrol berkala serta dibuat tembusan laporan tersebut kepada pihak kepolisian.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2007/050701141 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 25 May 2007 00:00 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 03:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109720 |
Preview |
Text
050701141.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |