Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Second Hand Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : studi pada Dealer Sepeda

MarisaCicilia (2006) Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor Second Hand Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen : studi pada Dealer Sepeda. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Seiring dengan meningkatnya permintaan kendaraan khususnya jenis sepeda motor di Kota Malang menjadikan pelaku usaha dealer bersaing meningkatkan penjualan baik sepeda motor baru maupun bekas ( second hand ). Barbagai fasilitas kemudahan diberikan untuk mempermudah konsumen dalam mendapatkan sepeda motor yang diinginkannya. Salah satu kemudahan yang diberikan yaitu fasilitas pembelian secara kredit dengan sistem sewa beli. Dengan sistem sewa beli, konsumen hanya perlu membayar uang muka dan menandatangani perjanjian sewa beli untuk mendapatkan sepeda motor yang diinginkannya dengan segera, tanpa memperhatikan bahwa isi perjanjian sewa beli yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha akan dapat merugikan konsumen.Untuk melindungi konsumen dari perjanjian baku yang dibaut oleh pelaku usaha, maka ditetapkan dalam Pasal 18 UUPK tentang larangan pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen. Penelitian yang dilaksanakan adalah untuk mengetahui bagaimana proses kegiatan sewa beli sepeda motor second hand melalui perjanjian sewa beli yang dilaksanakan oleh dealer Wira Motor serta bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan konsumen sepeda motor second hand melalui perjanjian sewa beli berdasarkan Pasal 18 UUPK. Dalam melakukan penelitian digunakan metode pendekatan secara metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa prosedur sewa beli pada Dealer Wira Motor telah ditetapkan dalam perjanjian Sewa Beli yang dilaksanakan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan. Mengenai perlindungan hukum yang didapatkan konsumen dalam Perjanjian Sewa Beli pada Dealer Wira Motor dapat dilaksanakan dengan baik disebabkan tepatnya kebijaksanaan perusahaan yang diberikan bagi konsumen yang bermasalah, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2006/327/050803410
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id
Date Deposited: 01 Nov 2008 11:02
Last Modified: 28 Oct 2021 03:10
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109707
[thumbnail of 050803410.pdf]
Preview
Text
050803410.pdf

Download (1MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item