SylviaFitriKoniBili (2006) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut : studi kasus pada Masyarakat Adat Samawa Kabupaten Sumbawa NTB. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut (Studi Kasus Pada Masyarakat Adat Samawa Kabupaten Sumbawa NTB). Penulisan tersebut dilatarbelakangi oleh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dan pemerintah setempat tidak melindungi hak masyarakat adat Samawa Kabupaten Sumbawa NTB dalam mengelola sumberdaya perikanan secara berkelanjutan. Dalam upaya mengkaji hak masyarakat nelayan berdasarkan hukum adat Samawa Kabupaten Sumbawa NTB dalam pengelolaan sumberdaya perikanan laut dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Sumbawa Besar terhadap hak masyarakat adat Samawa Kabupaten Sumbawa NTB dalam pengelolaan sumberdaya perikanan laut tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis antropologis, untuk mengkaji perilaku dari masing-masing pihak baik masyarakat adat dan norma-norma hukum yang dimiliknya, maupun Pemerintah Daerah dan menganalisis mengenai isi dari peraturan perundangan terkait untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa hak masyarakat nelayan berdasarkan hukum adat Samawa dalam mengelola sumberdaya perikanan laut didasarkan pada kesadaran masyarakatnya terhadap lingkungan adatnya dan perkembangan pulau-pulau kecil. Sistem musiman adalah sistem yang dikenal masyarakatnya, nelayan adat Samawa mengenal sistem pengelolaan perikanan yang dikenal dengan istilah "Rapina" dimana dalam sistem ini nelayan berpindah tempat mencari ikan ke wilayah baru, yang diyakani memilki ikan yang masih banyak, dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah Kabupaten Sumabawa berupa diundangkannya UU. No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang merubah paradigma pengelolaan sumberdaya perikanan lebih berbasis pada masyarakat. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat adalah dengan membentuk Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Sumbawa, serta disusunnya darft Perdes yang berkaitan dengan Perda tersebut untuk mendukung implementasinya. Perdes tersebut mengatur mengenai; Pengelolaan Perairan Pantai Budidaya Rumput Laut, Pengelolaan Ekosistem Mangrove Desa Labuhan Kuris, dan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Desa Labuhan Kuris.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2006/198/050602867 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 12 Jun 2009 09:34 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 03:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109692 |
Preview |
Text
050602867.pdf Download (4MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |