Trisnawati (2006) Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja : studi pada Perusahaan Meubel LINDAH Pasuruan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam laporan penelitian ini penulis membahas PHK yang terjadi pada Perusahaan Meubel LINDAH, upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Perusahaan, dan juga Dinas Transnaker Pasuruan kepada buruh yang terkena PHK pada Perusahaan Meubel LINDAH, serta hambatan yang dihadapi oleh para pihak (buruh, Majikan, dan Dinas terkait) dalam menyelesaikan kasus PHK. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis yang mengkaji dan menganalisa permasalahan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan, kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara diskriptif kualitatif dengan mendeskripsikan tentang data yang diperoleh pada saat penelitian di Perusahaan Meubel LINDAH, selanjutnya ditafsirkan, disusun, dijabarkan serta melakukan interpretasi untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan atas masalah yang di teliti. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa PHK yang terjadi pada Perusahaan Meubel LINDAH tidak sesuai dengan prosedur PHK yang diatur dalam UU No.13 tentang Ketenagakerjaan, dan merugikan Pekerja karena seringkali melanggar pasal 156 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu mengenai pemberian kompensasi PHK bagi buruh. Perlindungan hukum yang diberikan Perusahaan Meubel LINDAH terhadap buruh sangatlah kurang, hal tersebut dapat kita ketahui dari ketentuan perjanjian kerja antara perusahaan dan buruh, yang isinya melanggar hak-hak buruh, dan memberi peluang bagi perusahaan untuk melakukan PHK sepihak. Selain itu Peraturan Perusahaan yang diterapkan di Perusahaan Meubel LINDAH telah habis masa berlakunya. Sedangkan perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Transnaker pasuruan tidak dapat menjamin terpenuhinya hak-hak buruh yang terkena PHK, karena berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini Disnaker bersifat pasif dan hanya berperan sebagai mediator. Adapun hambatan yang dialami oleh para pihak yaitu Buruh, Perusahaan , dan Dinas Transnaker Pasuruan dalam menyelesaikan perselisihan PHK, diantaranya adalah: ketidakpahaman para pihak yang berselisih akan Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketenagakerjaan yang sedang berlaku, dan juga tidak adanya kerja sama yang baik antara para pihak yang berselisih. Hal tersebut membuat Dinas Transnaker Pasuruan menghadapi kesulitan, dalam mengupayakan terjadinya penyelesaian Perselisihan PHK yang terjadi. Terbatasnya jumlah mediator dan juga tidak adanya lembaga konsiliasi dan arbitrasi pada kota Pasuruan menjadi kendala bagi ketiga belah pihak, yaitu buruh, perusahaan, dan juga Dinas Transnaker Pasuruan dalam menyelesaikan perselisihan PHK yang terjadi. Oleh karena itu agar perselisihan PHK dapat terselesaikan dengan baik, diperlukan adanya kerja sama dari para pihak terkait. Selain itu juga diperlukan kesadaran dan pemahaman mengenai Hukum Ketenagakerjaan yang sedang berlaku. Sarana penyelesaian perselisihan hubungan industrial juga harus terpenuhi dengan baik agar setiap perselisihan PHK yang timbul dapat diselesaikan dengan baik.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2006/196/050602585 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 12 Jun 2009 09:26 |
| Last Modified: | 12 Jun 2009 09:26 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109691 |
Actions (login required)
 |
View Item |