RetnoMardiwahyuni (2006) Tanggung Gugat Surety Company terhadap Obligee dalam Penjaminan Surety Bond Sebagai Akibat dari Principal yang Wanprestasi : studi di PT Asuransi Bumiputera cabang Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Skripsi ini membahas tentang masalah Tanggung Gugat Surety Company terhadap Obligee dalam Penjaminan Surety Bond Sebagai Akibat dari Principal yang Wanprestasi . Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya kelemahan pada pelaksanaan pencairan klaim surety bond yang mana bagi pihak obligee hal tersebut melambangkan ketidakpastian hukum dari surety bond itu sendiri. Akibatnya dibandingkan dengan bank garansi penggunaan surety bond sebagai bentuk penjaminan atas terlaksananya suatu kontrak antara obligee dan principal tampaknya masih kalah populer. Kelebihan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi terhadap produk jasa surety bond, kemudahan-kemudahan aplikasi serta murahnya biaya penerbitannya, hanya masih memberikan sisi-sisi positif pada applicant yang mungkin sangat kesulitan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh bank dalam penerbitan bank garansi. Dalam upaya mengetahui bentuk tanggung jawab surety company terhadap obligee apabila principal yang terbukti wanprestasi tidak mampu untuk bertanggung jawab serta untuk mengetahui mekanisme proses ganti kerugian oleh principal terhadap surety company ketika surety company tersebut telah memenuhi tanggung jawabnya terhadap obligee , maka metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta empiris secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada di analisa secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian empiris ini akhirnya diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dengan diterbitkannya surety bond maka surety company menjadi terikat untuk bertanggung jawab terhadap obligee apabila principal wanprestasi. Surety company baru akan bertanggung jawab apabila nyata-nyata terbukti adanya kegagalan yang mana kegagalan itu juga diakui oleh principal . Sebagai bentuk tanggung jawabnya apabila principal wanprestasi maka dalam prakteknya surety company bertanggung jawab dengan membayar ganti kerugian sampai jumlah maksimum yang telah diperjanjian dalam kontrak. Bentuk tanggung jawab dari surety company ini ternyata masih hanya mampu menarik perhatian pihak principal saja, hal tersebut dikarenakan surety company belum mewajibkan adanya collateral sebagai syarat utama untuk diterbitkannya surety bond , sehingga ketika obligee akan mencairkan klaim surety bond pihak surety masih harus mensurvey dan mengkaji ulang serta meminta pernyataan kegagalan dari principal , tentu saja proses tersebut dirasa cukup rumit dan memakan waktu yang lama sehingga hal tersebut mampu melambangkan adanya ketidakpastian dalam pelaksanaan pencairan klaimnya. Sedangkan perihal mekanisme proses ganti kerugian dari principal kepada surety company adalah setelah surety company berhasil mencairkan klaim surety bond dan membayarkannya kepada obligee maka ia memberitahukan perihal tersebut secara terulis kepada principal dengan dilampiri dokumen pendukung lainnya. Setelah principal menerima, meneliti dan mempelajari dokumen-dokumen tersebut maka dilanjutkan dengan menilai apakah surety company tersebut sudah layak untuk mendapatkan ganti rugi ataukah tidak. Apabila principal menilai surety company sudah layak maka principal dapat membayar ganti rugi tersebut kepada surety company , namun apabila principal menilai belum layak maka diadakan pengkajian ulang mengenai dokumen-dokumen tersebut. Apabila dalam memohon penerbitan surety bond principal menyertakan collateral maka perusahaan surety dapat langsung mencairkan collateral tersebut. Dalam hal principal tidak kunjung memberikan ganti kerugian dengan berbagai macam alasan surety company dapat mengambil langkah dengan menyita asset perusahaan milik principal yang kira-kira setaraf dengan nilai ganti kerugian yang harus dibayarkan principal kepada surety company dengan terlebih dahulu mempelajari neraca perusahaan milik principal . Atau dapat juga surety company mengajukan gugatan kepada principal dimuka pengadilan. Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya dibuat suatu ketentuan yang mewajibkan adanya collateral dalam penerbitan surety bond , selain itu pihak asuransi dalam menerbitkan surety bond harus secara tegas mema
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2006/189/050602858 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 15 Jun 2009 10:14 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 02:54 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109684 |
Preview |
Text
050602858.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |