NurwahyuniWidyaLestari (2006) Optimalisasi Peran Pemerintahan Desa Dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Purworejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Optimalisasi Peran Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Purworejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar. Hal ini di latar belakangi dengan beralihnya pola pemerintahan sentralisasi di masa Orde Baru dan menjadi desentralisasi di era Reformasi yang melahirkan sejumlah konsep pembangunan. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah merupakan suatu program pembangunan pemerintah Indonesia yang dilaksanakan di desa sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan. Pemerintahan desa dalam hal ini Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) turut ikut serta dalam program pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan. Sehubungan dengan adanya hal tersebut, penulis memandang perlu melakukan penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam melaksanakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di wilayahnya. Dengan demikian akan terlihat jelas bagaimana pemerintahan Desa Purworejo melaksanakan fungsi dan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun aturan dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) itu sendiri. Kepala Desa sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di desa dapat membentuk pola pembangunan partisipatif serta pengembangan dan pelestarian aset Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai lembaga pengawas dari setiap tahapan (PPK), mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian di desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan memaparkan peranan pemerintahan Desa Purworejo, Kecamatan Wates, Kabupten Blitar. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara dengan Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua TPK dan FK Wates yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendala terjadi dalam tahap sosialisasi dan tahap perencanaan yang sumber masalahnya ada pada tahap sosialisasi. Pada tahap sosialisasi adalah sulitnya menyampaikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan berperan aktif dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Upaya yang dilakukan pemerintahan Desa Purworejo adalah lebih meningkatkan peran masyarakat dalam tahap sosialisasi dengan penyebarluasan informasi melalui tokoh-tokoh masyarakat dan papan informasi. Saran yang diberikan dalam upaya optimalisasi pemerintahan desa adalah dengan pembentukan peraturan daerah tentang perubahan bentuk Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pembentukan peraturan daerah yang mendukung peran pemerintahan desa dalam melaksanakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan untuk melancarkan informasi tahap sosialisasi adalah dengan menggunakan media elektronik yaitu radio.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2006/181/050602580 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 15 Jun 2009 10:20 |
| Last Modified: | 28 Oct 2021 02:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109679 |
Preview |
Text
050602580.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |