Prasetyo,YuliantoAdi (2012) Optimalisasi Upaya Dinas Kebudayaan Dan Pariwisatakota Malang Dalam Melindungi Kawasan Cagar Budaya Di Jalan Ijen Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata R. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang optimalisasi upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dalam melindungi kawasan cagar budaya yang ada di jalan ijen. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya penetapan jalan ijen sebagai salah satu kawasan cagar budaya yang ada di kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030. permasalahanya adalah saat ini terdapat tempat usaha yang berdiri di jalan ijen serta adanya bangunan rumah tua peninggalan jaman kolonial belanda yang direnovasi oleh pemiliknya dengan merubah bentuk asli bangunan tersebut. Kejadian ini dikhawatirkan dapat mengancam keberadaan kawasan cagar budaya yang ada di kota Malang terutama di jalan ijen. permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi, Bagaimana optimalisasi upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang dalam melindungi kawasan cagar budaya di jalan ijen, serta hambatan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang beserta solusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Dalam mengetahui permasalahan yang ada, maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dimana penulis mengkaji penelitian yang didasarkan atas studi terhadap bahan-bahan pustaka atau dokumen yang berupa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 tahun 2011 yang berhubungan dengan upaya Disbudpar dalam melindungi kawasan cagar budaya yang ada di jalan ijen, kemudian seluruh data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa upaya yang dilakukan oleh Disbudpar dalam melindungi kawasan cagar budaya di jalan ijen perlu dioptimalkan karena masih terjadi pelanggaran dalam bentuk alih fungsi lahan dan perubahan bentuk fisik bangunan cagar budaya. Hal ini dikarenakan pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya dan belum adanya peraturan daerah baru yang khusus vii m enjelaskan menganai keberadaan benda dan kawasan cagar budaya yang ada di Kota Malang. Menyikapi fakta-fakta tersebut, maka pemerintah harus lebih konsisten dalam proses penegakan hukum dan segera melakukan tindakan terhadap setiap pelanggran yang dilakukan pada kawasan cagar budaya. Selain itu Disbudpar juga harus segera membuat peraturan daerah baru yang khusus menjelaskan mengenai
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | SKR/FH/109/051201548 |
Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Endang Susworini |
Date Deposited: | 28 May 2012 08:54 |
Last Modified: | 28 Oct 2021 02:09 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/109652 |
Preview |
Text
LAMPIRAN_2.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
LAMPIRAN_1.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
LEMBAR_PERSETUJUAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
S_K_R_I_P_S_I__BAB_1,2,3,4,5.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
Cover,_daftar_pustaka,_daftar_isi,_dll.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
View Item |