Soewardi,TiaraJuniar (2014) Dinamika Pengelolaan Bphtb Setelah Dialihkan Menjadi Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Kota Kediri Di Provinsi Jawa Timur). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui dinamika dari adanya peng-alihan pajak BPHTB menjadi pajak daerah di Kota Kediri, (2) Mengetahui faktor-faktor pendorong dan penghambat yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah BPHTB di Kota Kediri, dan (3) Mengetahui kondisi pemerintah daerah terkait, yaitu DPPKA, KPP Pratama, PPAT/ Notaris serta BPN di Kota Kediri, dalam menghadapi pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh melalui in depth interview, dokumentasi, observasi serta data sekunder yang membantu dalam melengkapi penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Kediri cukup siap dalam menghadapi pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah, hal ini dapat dilihat dari segi kelembagaan (peraturan perundang-undangan, organisasi serta prosedur pelaksanaan), serta sarana prasarana dan SDM yang cukup baik, walaupun dalam beberapa aspek masih perlu ditingkatkan. Motivasi pemerintah kota Kediri untuk memperbaiki kebijakan sesuai dengan kondisi daerahnya menjadi faktor pendorong bagi pelaksanaan pengelolaan BPHTB di Kota Kediri, terbukti dari penyelesaian permasalahan yang terjadi ketika ada permasalahan dari peniadaan validasi sesuai Surat Edaran BPN Nomor 5/SE/IV/2013. Adapun kualitas serta jumlah SDM yang kurang, terutama di bidang appraisal, pengecekan lapang serta bidang manajemen pengelolaan pajak membuat terhambat-nya kecepatan dari pelaksanaan pemungutan BPHTB. Kerjasama yang terjadi antara pemerintah daerah sudah dijalin dengan baik, hal ini dapat dilihat dari adanya koordinasi yang dilakukan oleh pihak terkait setiap tahun, sehingga permasalah yang muncul dapat segera diatasi. Hal tersebut kemudian yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan yang paling tepat untuk memperbaiki manajemen pengelolaan BPHTB setelah dialihkan menjadi pajak daerah. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait masalah kecocokan dari pajak BPHTB dengan PPh-PHTB untuk menghindari kecurangan pajak. Pemerintah daerah juga perlu mendikresi kebijakan sehingga sesuai dengan kondisi daerahnya.
English Abstract
This study conducted to know about the dynamics of BPHTB tax diverted into regional tax in Kediri city, in the light of BPHTB diversion into regional tax. The dynamics meant here is the implementation of the management and BPHTB collection in Kediri City since diverted into local taxes, both benefits and barriers that occurred. This study used qualitative method, with descriptive approach. The source of data obtained from in-depth interview, documentation, observation, and secondary data that complete this study. Result of this study shows that kediri city is prepared enough to face the diversion of BPHTB to regional tax, this can be seen from the institutional side (the act, organization, and practical procedure), and infrastructures and human resources that well enough, even there are still some of the aspects that needs to be improved. Motivation of kediri government to fix the regulation suitable with the its regional condition become a supporting factor for BPHTB diversion in Kediri city, and proved from the elimination of validation, in accordance with letter from BPN, that is SE BPN No 5/SE/IV/2013. And the lack of quality from human resources, especially in the field of appraisal, field check, and the management of tax affairs become the inhibitors of the speed and practice of BPHTB collection. Cooperation between regional government has been maintained well, and this can be seen from the coordination that has been done with related party each year, and resulted in the quick response on the emerging problem. Those factors become the consideration of the government to judge the correct policy to fix the BPHTB collection management after being diverted into regional tax. Further studies needed in the area of the suitability from BPHTB tax with PPh-PHTB to avoid tax fraud. Regional government also have to decide a policy which is suitable for the condition of the surrounding area that it governs.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FE/2014/446/051407767 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 25 Nov 2014 10:52 |
| Last Modified: | 27 Oct 2021 04:22 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/107479 |
Preview |
Text
BAB_I.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_II.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_III.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_V.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_VI.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
COVER-ABSTRAK.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
daftar_pustaka_final.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
LAMPIRAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB_IV.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text
riwayat_hidup.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |