Penataan Kelembagaan di Pemerintahan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016

Hasna, Ghina Luthfia (2018) Penataan Kelembagaan di Pemerintahan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Di Kabupaten Ponorogo, penataan kelembagaan penting untuk dilaksanakan melihat kondisi APBD Kabupaten Ponorogo tergolong zona merah yaitu rasio belanja pegawai dalam APBD melebihi 60 persen. Hal tersebut disebabkan karena postur kelembagaan pemerintah gemuk sehingga menyerap banyak anggaran. Di samping itu Kabupaten Ponorogo pada saat pemerintahan Bupati Amin dan wakilnya Ida yaitu pada periode 2010-2015 marak terjadi jual beli jabatan di kursi pemerintahan. Pada tahun 2016 di dukung lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, penataan kelembagaan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penataan kelembagaan di Pemerintah Kabupaten Ponorogo tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori restrukturisasi. Hasil penelitian penataan kelembagaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2016 belum menunjukkan adanya perampingan karena jumlah organisasi perangkat daerah bertambah yaitu semula terdapat 10 dinas, 4 badan, 6 kantor, saat ini menjadi 20 dinas dan 3 badan. Pada penataan kelembagaan ini melibatkan koordinasi antar SKPD pemerintah daerah, namun koordinasi antar SKPD dalam penataan kelembagaan pemerintah Kabupaten Ponorogo belum berjalan dengan maksimal karena SKPD yang pada awalnya mempunyai struktur besar, lambat dalam pengisian pertanyaan variabel teknis. Selain itu belum ada keinginan dari masing-masing SKPD untuk membentuk organisasi yang minim struktur kaya fungsi, karena masing-masing SKPD cenderung membentuk organisasi perangkat daerah yang besar agar mendapatkan skor yang tinggi sehingga tidak memangkas struktur organisasi pada SKPD. Pengukuran kinerja di pemerintah Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik karena masih terjadi bias dan pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar mutasi. Selain itu juga belum terjadi pengurangan anggaran belanja pegawai pasca penataan kelembagaan tahun 2016. Anggaran belanja pegawai pada APBD 2017 semakin meningkat karena pasca penataan kelembagaan tahun 2016 banyak pegawai yang naik jabatan sehingga anggaran untuk tunjangan pegawai juga semakin bertambah. Rekomendasi yang diajukan yaitu perlu ada perubahan budaya birokrasi dari para PNS di pemerintahan Kabupaten Ponorogo untuk merubah pola pikir bahwa struktur yang kecil namun kaya fungsi penting untuk dilakukan agar dapat mewujudkan organisasi yang minim struktur kaya fungsi sehingga dapat meminimalisir anggaran belanja pegawai.

English Abstract

In Ponorogo, the needs of performing the right institutional structuring are high considering that the local government budget in Ponorogo is at the red-zone level because the government expenditure exceeded 60%. The problem arises because of the government size was “too fat” which led to greater budget absorbed for the expenditure. Besides, during the era of Amin and his vice, Ida, in the period of 2015-2016, the occurrence of money politics in their structure is quite lofty. This research which objective is to investigate the structuring process in the local government of Ponorogo in 2016, revealed that the structure was getting fatter after the ratification of the Government Regulation no. 18 in 2016 which concerns on the structuring of local government that ought to be established based on the government’s needs and characteristics. The research method employed in this study is qualitative approach with a case study. The base theory of this study is restructuration theory. The structure grew in size from having 10 agencies, 4 services, and 6 offices to having 20 agencies and 3 services. The structuring process should involve a well-built coordination between the local government agency (SKPD). Nevertheless, the coordination between the local government agencies in Ponorogo is yet to appear successful in the process of restructuration as having a fat structure actually slowing down the process of answering the technical variables’ questions. Besides, there is no initiative coming from the local government agencies to create a small-sized and more functional structure because each agency tends to construct a fat structure to gain a higher score without reducing the existing fat structure. The Government performance’s assessment in Ponorogo still indicates a bias regarding to the qualification process, hence, the regulation of the personnel’s transfer has not indicated a merit system. Furthermore, there is still no budget reduction after the restructuration in 2016 which logically lead to the increasing of the local government budget in 2017 because of the high number of personnel getting a promotion with higher salary. It is suggested that a change in bureaucratic culture is indeed needed in the local government agencies in Ponorogo to implement the idea of an effective and efficient structure to minimize the government expenditure.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIS/2018/239/051803639
Uncontrolled Keywords: Penataan Kelembagaan, Pemerintah Daerah, Kabupaten Ponorogo
Subjects: 300 Social sciences > 320 Political science (Politics and government) > 320.8 Local government
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan
Depositing User: Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited: 18 May 2018 07:33
Last Modified: 21 Oct 2021 03:04
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10718
[thumbnail of LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf]
Preview
Text
LAMPIRAN-LAMPIRAN.pdf

Download (2MB) | Preview
[thumbnail of BAB VI.pdf]
Preview
Text
BAB VI.pdf

Download (32kB) | Preview
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (27kB) | Preview
[thumbnail of BAB IV.pdf]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (101kB) | Preview
[thumbnail of BAB V.pdf]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (242kB) | Preview
[thumbnail of BAGIAN DEPAN.pdf]
Preview
Text
BAGIAN DEPAN.pdf

Download (169kB) | Preview
[thumbnail of BAB I.pdf]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (54kB) | Preview
[thumbnail of BAB II.pdf]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (84kB) | Preview
[thumbnail of BAB III.pdf]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (62kB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item