Persepsi Pemilik Rumah Kos Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

Swastika, AnjaniDwi (2014) Persepsi Pemilik Rumah Kos Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dengan dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada tiap daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masingmasing, maka pemerintah daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya berasal dari pajak daerah. Malang dikenal sebagai kota pendidikan karena memiliki sejumlah perguruan tinggi ternama. Seiring dengan banyaknya pendatang yang berasal dari luar kota Malang yang sebagian besar merupakan mahasiswa, dinilai bahwa bisnis rumah kos merupakan usaha yang memiliki potensi dan keuntungan yang sangat besar. Dengan akan diterapkannya pemungutan pajak rumah kos di Kota Malang seperti yang diuraikan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Tentang pajak daerah tentu akan menimbulkan berbagai argumen dan persepsi yang berbeda pada para pemilik rumah kos. Fokus penelitian ini akan dibahas menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bersifat menggambarkan bagaimana pandangan pemilik rumah kos terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah khususnya pajak rumah kos. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa kurangnya pengetahuan pemilik rumah kos terkait pajak kos dikarenakan sampai saat ini mereka hanya mendapat informasi dari media cetak. Selain itu didapatkan hasil bahwa tarif pajak kos sebesar 5% dirasa terlalu besar dan kriteria objek pajak yang dirasa kurang adil. Untuk itu rekomendasi dari penulis perlunya sosialisasi langsung dan merata dari pemerintah dan pengkajian ulang peraturan terkait dengan besaran tarif pajak kos serta perlunya penambahan kriteria objek pajak kos yang bukan hanya terbatas pada jumlah kamar namun juga batasan harga perkamar.

English Abstract

The implementation of regional autonomy policyin Indonesia gives authority to every regions to regulating and managing their respective regions. Local government had have to recognize and identify the potention of their resource thus increasing local own source revenues through regional tax. Malang renowned as educational city because has some famed universities.Together with the invaded new students from country side of Malang, boarding house business would produce huge profits and increasing regional revenue. Boarding house tax withdrawing that regulated within Regional Regulation No. 16 Year 2010 concerning Regional Tax causes different arguments and perceptions from boarding house owner. This descriptive research was conducted to discover the perception of boarding house owner toward Regional Regulation No. 16 Year 2010 concerning Regional Tax, especially boarding house tax. The result was analyzed by qualitative methode. The result shows that many boarding house owners had minimum information about boarding house tax because the informations obtained from mass media. Then, percentage of subjected tax (5%) is still high for owners. Furthermore, the criteria of tax objects is not fair enough. Based on those results, authors recommending to gonvernment to deliver a direct socialization. Reassesment of regulation concerning the tax ammounts need to be done. Besides, except the amount of rooms, circumscribe of fees each room need to be added in boarding house tax object criteria.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FE/2014/128/051402520
Subjects:	600 Technology (Applied sciences) > 657 Accounting
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	25 Apr 2014 07:01
Last Modified:	20 Oct 2021 03:22
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/107135

Other ANJANI_DWI_SWASTIKA_(_SKRIPSI_).PDF Download (4MB)

Actions (login required)

View Item