-, Sajida (2018) Fungsi Pengawasan Legislator Perempuan pada Tindak Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tingginya angka KDRT di Kota Malang masih menjadi masalah serius dan beban pekerjaan rumah bagi pemerintahan di Kota Malang. Baik eksekutif maupun legislatif turut bertanggung jawab atas persoalan tingginya angka KDRT yang terjadi di Kota Malang dalam kurun waktu 2010- 2016. Pada tahun 2015, disahkannya peraturan daerah nomor 12 tahun 2015 sedikit membuka titik terang bagi perlindungan perempuan dan anak di Kota Malang. Sehingga perempuan yang menjadi korban KDRT memiliki jaminan perlindungan dari pemerintah. Penanganan korban KDRT-pun digencarkan bersamaan dengan sosialisasi pencegahan KDRT dan perlindungan perempuan. Namun hal tersebut bukan menjadikan pokok permasalahan tuntas. Adanya ketimpangan laporan pengaduan pada 3 dinas yang berbeda juga menjadi persoalan tersendiri. Dimana instansi pemerintah dalam hal ini DP3AP2KB paling sedikit menerima laporan pengaduan KDRT dibanding Lembaga non pemerintahan lainnya. hal tersebut menimbulkan pertanyaan, bagaimana legislator melakukan pengawasan terhadap salah satu perda yang disusunnya, utamanya pada legislator perempuan. karena secara publik, tidak tampak pengawasan ini dilaksanakan oleh legislator perempuan dalam memberikan perhatiannya pada tindak kasus KDRT dan penangannya. Hal tersebut yang patut dikaji terkait bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan oleh legislator perempuan ini terhadap tindak kasus KDRT di Kota Malang. Peneliti berfokus pada analisis fungsi pengawasan oleh legislator perempuan ini terhadap tindak kasus KDRT di Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif. Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori rational choice-institutionalism dari Hall taylor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Legislator perempuan di Kota Malang telah melaksanakan fungsi pengawasannya pada tindak kasus KDRT apabila dilihat dari keterlibatannya, tindakan yang diambil, serta adanya inisiatif personal yang mendorong mereka memantau kondisi KDRT di Kota Malang. Namun, pelaksanaannya amat kurang maksimal, dimana pengawasan pada tindak KDRT tidak menjadi kepentingan atau program priotitas oleh Komisi D, serta belum adanya mekanisme yang menjadi pijakan tindak lanjut pengawasan serta masih banyaknya kekurangan pada aturan hukum yang dijadikan pijakan penanganan KDRT yang disusun oleh legislator itu sendiri.
English Abstract
The high number of domestic violence in Malang is still a serious problem and burden home for the government in Malang. Both the executive and the legislature are responsible for the problems of domestic violence that occurred in the city of Malang in the period 2010-2016. In 2015, the enactment of regional regulation 12 of 2015 about the protection for girls and children, the victims of violence in Malang. For victims who become victims of domestic violence have guaranteed from the government. The handling of victims of domestic violence was also intensified along with the socialization of the prevention of domestic violence and the conversion of women. But that does not change the subject matter. The inequality of reporting to the merging of three different agencies also became a separate issue. In this case DP3AP2KB receive at least a report of Domestic Violence after other non-governmental organizations. this raises the question of how legislators conduct oversight of one of the local regulations it sets forth, on women legislators. because in general, it does not appear that this oversight is carried out by women legislators in providing information on the acts of domestic violence and its handling. It is imaged by law enforcement by women legislators against cases of domestic violence in Malang. The researcher analyzes the supervision by women legislators on cases of domestic violence in Malang. The research method used in this research is qualitative. The theory used in this research is the rational theory of institutional choice of Hall taylor. The results showed that women legislators in Malang have conducted surveillance on cases of domestic violence, the actions given, and also encouraged them to monitor the condition of domestic violence in Malang. However, the execution is not maximized, where the monitoring of domestic violence action is not a goal or priority program by Commission D, nor is it applicable which is the basis of follow-up surveillance and there are still deficiencies in the rule of law which is used as the basis for handling domestic violence compiled by the legislator own .
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIS/2018/220/051803620 |
| Uncontrolled Keywords: | Kekerasan dalam Rumah Tangga, Fungsi Pengawasan, Legislator Perempuan, Penanganan |
| Subjects: | 300 Social sciences > 305 Groups of people > 305.4 Women > 305.42 Social role and status of women |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Pemerintahan |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 18 May 2018 00:36 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 02:40 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10659 |
Preview |
Text
BAB VI.pdf Download (276kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (378kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
LAMPIRAN.pdf Download (5MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (790kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (382kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (517kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (448kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (523kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |