Negara, BonniePermana (2011) AnalisisPotensiPinjamanDaerahSebagaiAlternatifMengurangiKetergantunganFiskaldanSumberPembiayaanPembangunandiKabupatenMalang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitianini bertujuan untuk mengetahui(1)ketergantungan fiskal pemda kabupaten Malang,(2)potensi kapasitas pinjaman daerah yang bisa dilakukan oleh kemampuan keuangan pemda kabupaten Malang,(3)kendala dan permasalahan yang dihadapi pemda kabupaten Malang dalam membiayai pembangunan yang sumbernya dari pinjaman. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif dengan periode waktu penelitian tahun 2004-2009. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kabupaten Malang memiliki derajat desentralisasi fiskal yang sangat rendah sebesar rata-rata7.06%(<10%)dan mengalami ketergantungan fiskal yang tinggi yaitu sebesar rata-rata 85.41% terhadap dana transfer (DAU,DAK,dana bagihasil)dari pusat.Kemudian kabupaten Malang dari sisi keuangan menurut PP No.54/2005 sangat layak melakukan pinjaman jangka panjang karena memiliki sisa pokok pinjaman daerah sebesar rata-rata 0.076%yang nilainya sangat kecil dibandingkan dengan ketentuan PPNo.54/2005 yaitu sebesar75%penerimaan umum APBD dan nilai Debt Service Coverage Ratio (DSCR)yang lebih besar dibandingkan dengan ketentuan PPNo.54/2005 yaitu ≥ 2,5 yaitu sebesar rata-rata 431.14. Kemudian kabupaten Malang mempunyai potensi batas maksimal pinjaman yang diperbolehkan aturan sebesar rata-rata Rp.725.02 milyar. Banyak kendala yang dialami pemda dalam melakukan pinjaman daerah baik yang berasal dari sisi eksternal maupun sisi internal. Untuk kendala yang berasal dari sisi eksternal yaitu dengan ketatnya persyaratan yang diatur dalam PPNo.54/2005 diantaranya akumulasi utang maksimum harus kurang dari 75%dari pendapatan umum, DSCR harus minimal 2,5 dan tidak ada tunggakan utang pada pemerintah. Selain itu masih ada juga persyaratan pendamping diantaranya LKPD pemda yang telah diaudit oleh BPK mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian,transparansi dan akuntabilitas LKPD,pembuatan sistem perencanaan dan administrasi kegiatan dan proyek pembangunan yang baik,pemda harus membuat studi kelayakan kegiatan,pengelolaan manajemen pinjaman daerah. Kemudian kendala yang dari sisi internalya itu kekurangpahaman pemda terkait regulasi pinjaman daerah, keterbatasan ,latarbelakang kepala daerah,keterbatasan kapasitas SDM dan perangkat organisasi di pemda terkait pengelolaan manajemen pinjaman.Hal-hal tersebut diatas sangat menentukan keberanian pemda melakukan pinjaman daerah.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FE/2011/28/ 051100545 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 330 Economics |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 29 Mar 2011 15:06 |
| Last Modified: | 29 Mar 2011 15:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/105308 |
Actions (login required)
 |
View Item |