Dewi, YulitasariMila (2011) Analisa Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pengalihan Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah : Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Blitar. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perangkat yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam rangka pengalihan pengelolaan PBB P2 dan BPHTB serta mengetahui kesiapan Pemerintah Daerah Kota Blitar dalam menangani pengalihan pengelolaan tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Teknik analisis yang digunakan adalah model interaktif dimana ada tiga jenis kegiatan analisis yaitu penelusuran dokumen, wawancara, dan penarikan kesimpulan. Pemerintah Daerah Kota Blitar harus menyiapkan perangkat untuk pengelolaan BPHTB dan PBB P2 sebagai pajak daerah diantaranya adalah Peraturan Daerah; Struktur Organisasi, Standart Operasional Prosedur (SOP), dan Tata Kerja; Sumber Daya Manusia; Kerjasama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak, Perbankan, Kantor Pertanahan, Kantor Lelang, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah; dan Sarana dan Prasarana. Berdasarkan hasil penelitian ini, Pemerintah Daerah Kota Blitar belum secara optimal menyiapkan perangkat pengelolaan BPHTB. Sampai dengan batas waktu persiapan pengalihan yang ditentukan, Pemerintah Daerah Kota Blitar masih mengalami hambatan yang cukup berarti karena belum disahkannya Peraturan Daerah yang menjadi landasan yuridis pemungutan dan pengelolaan BPHTB pada tahun 2011.
English Abstract
This reseach has been made for determining Regional Government of Blitar’s preparative devices in order to transfer PBB P2 and BPHTB managerial and knowing their preparation to handle it. It is a kind of qualitative and descriptive research. Its data was collected by observation and interview and used three interactive model analyzing such as searching document , interviews, and getting conclusion. Regional Government of Blitar must prepare their devices for managing BPHTB and PBB P2 as local taxes such as Fundamental of Regional Government: Organization Structure, Standard Operating Procedure (SOP), and Administration, Human Resources; Tax Office , Banking, Land Office, Notary / Official Creator Deed Land, Facilities and Infrastructure. It can be concluded that Regional Government of Blitar is not prepared their BPHTB management devices optimally. Regional Government of Blitar still has difficulty to legalize the Fundamental of Regional Government which has been a law basic of collecting and managing the BPHTB in 2011 .
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FE/2011/218/051101939 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 657 Accounting |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Akuntansi |
| Depositing User: | Unnamed user with email repository.ub@ub.ac.id |
| Date Deposited: | 11 May 2011 09:57 |
| Last Modified: | 18 Oct 2021 20:49 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/105243 |
Preview |
Text
051101939.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |