Telaah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Berkaitan dengan Keuntungan Perusahaan Daerah dan Implikasi Ekonomi serta Principal-Agent Problem Pada Perusahaan Daerah.

NugrohoSuryoBintoro (2008) Telaah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Berkaitan dengan Keuntungan Perusahaan Daerah dan Implikasi Ekonomi serta Principal-Agent Problem Pada Perusahaan Daerah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berkaitan dengan Keuntungan Perusahaan Daerah, Implikasi Ekonomi serta Principal Agent Problem pada perusahaan daerah. Hal ini disebabkan oleh fakta yang menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan daerah di Indonesia mengalami kerugian daripada meraup keuntungan. Terdapat indikasi bahwa kerugian yang selama ini terjadi salah satu penyebabnya adalah aturan yang melandasi berdirinya BUMD. Peraturan tersebut dibuat ketika rezim sentralistik berkuasa. Namun saat ini, rezim telah berubah, desentralisasi yang berkuasa. Untuk menelaah Undang-Undang tersebut digunakan metode kajian literature yang mencoba menggali lebih dalam informasi yang berkaitan dengan Undang-Undang tersebut dan menelaahnya serta sinkronisasi terhadap fakta yang berlaku saat ini. Dari hasil telaah yang dilakukan diketahui bahwa memang diperlukan revisi atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 terutama pada pasal 25 yang mengatur tentang penetapan dan penggunaan laba serta pemberian jasa produksi berkaitan prosentase pembagian keuntungan. Disamping itu, implikasi dari berdirinya BUMD (dalam hal ini PDAM) masih belum bisa dirasakan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, pembahasan mengenai implikasi ekonomi hanya terdapat pada pasal 25 saja, sehingga masih dibutuhkan pasal tambahan dan/atau peraturan baru yang mengatur mengenai implikasi ekonomi pada BUMD. Serta permasalahan Principal-Agent Problem yang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 hanya dibahas pada pasal11-17 dan Permendagri No. 2 Tahun 2007. Pada persoalan ini juga dibutuhkan pasal tambahan dan/atau peraturan baru yang membahas lebih rinci.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FE/2008/497/050803371
Subjects: 300 Social sciences > 330 Economics
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Bisnis > Ilmu Ekonomi
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 29 Oct 2008 14:26
Last Modified: 21 Oct 2021 08:38
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/103770
[thumbnail of 050803371.pdf]
Preview
Text
050803371.pdf

Download (6MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item