Marwan, Satria Manda Adi (2018) Akibat Hukum Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Dalam Perppu ini terdapat suatu pengaturan baru mengenai bagaimana direktorat jenderal pajak dapat mengakses data nasabah untuk kepentingan perpajakan. Terdapat perbedaan pengaturan antara Perppu ini dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Perbedaan mendasar dapat dilihat dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 yang menjelaskan bahwa Dirjen Pajak dapat memiliki akses ke data informasi nasabah, akan tetapi harus terlebih dahulu meminta wewenang ke Menteri Keuangan, kemudian Menteri Keuangan akan meminta kepada Bank Indonesia untuk memberikan perintah kepada bank terkait untuk memberika akses data kepada pejabat Kantor Pajak yang meminta data nasabah. Pengaturan yang sama juga dapat dilihat dalam Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000 yang menjelaskan bahwsannya dalam kondisi tertentu Dirjen pajak dapat mengakses data nasabah untuk kepentingan perpajakan, akan tetapi harus terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka Rahasia Bank dari pimpinan Bank Indonesia. Sedangkan dalam Perppu No 1 tahun 2017, Dirjen Pajak memiliki akses secara langsung atau dapat dikatakan memiliki wewenang penuh dalam mengakses data rekening nasabah tanpa terlebih dahulu melakukan prosedur seperti yang diatur dalam Undang-undang Perbankan. Adanya perbedaan pengaturan tersebut yang kemudian menjadi suatu isu hukum yang layak untuk dilakukan sebuah penelitian. Dalam pembahasan akan dijelaskan mengenai akibat hukum yang terjadi pasca diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan; juga termasuk didalamnya sub bab mengenai batas kewenangan fiskal dan moneter serta bagaimana bentuk koordinasinya; juga dampak yang ditimbulkan perppu ini terhadap perekonomian di Indonesia.
English Abstract
This study discusses the legal consequences of the issuance of Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 1 of 2017 on Access to Financial Information for Tax Interest. In this Perppu there is a new regulation on how the tax directorate general can access customer data for tax purposes. There is a difference in the arrangement between this Perppu and Law Number 10 Year 1998 concerning Banking and the Regulation of the Governor of Bank Indonesia Number: 2/19 / PBI / 2000 concerning Requirements and Procedures of Giving Or Order Written Unlocking Bank Secrets. Fundamental differences can be seen in Article 41 of Law Number 10 of 1998 which explains that the Director General of Taxes may have access to customer information data, but must first request the authority to the Minister of Finance, then the Minister of Finance will request to Bank Indonesia to give orders to related banks to provide data access to Tax Office officials requesting customer data. The same arrangement can also be seen in the Regulation of the Governor of Bank Indonesia Number: 2/19 / PBI / 2000 which explains that in certain circumstances the DGT can access customer data for tax purposes, but must first obtain written order or permission to open Bank Secrets from the leadership of Bank Indonesia. Whereas in Perppu No. 1 of 2017, the Director General of Taxes has direct access or can be said to have full authority in accessing customer's account data without first performing procedures as regulated in the Banking Act. The existence of these regulatory differences which later became a legal issue worthy of a study. In the discussion will be explained about the legal consequences that occurred after the issuance of Perppu No. 1 of 2017 on Access to Financial Information for Tax Interest; also includes a sub-chapter on the limits of fiscal and monetary authority and how the form of coordination; as well as the impact this Perppu has on the economy in Indonesia.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/105/051803359 |
| Uncontrolled Keywords: | Rahasia Perbankan, Perpajakan, Akibat Hukum, Perppu. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.04 Tax law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 02 May 2018 02:16 |
| Last Modified: | 22 Oct 2021 09:20 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10072 |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (337kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (307kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (172kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (88kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (521kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (164kB) | Preview |
Preview |
Text
LAMPIRAN.pdf Download (987kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |