Implementasi Kecermatan Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memeriksa Surat Setoran Pajak Penghasilan Dari Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan

Rachmatullah, Amanda Puteri (2018) Implementasi Kecermatan Seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memeriksa Surat Setoran Pajak Penghasilan Dari Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini mengangkat permasalahan tentang implementasi kecermatan seorang PPAT dalam pelaksanaan pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan selisih jumlah pengajuan penelitian Surat Setoran Pajak dengan jumlah akta yang dibuat oleh PPAT di Kecamatan Tegalsari Surabaya dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan hal tersebut, skri psi ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu, 1) Bagaimana Implementasi Kecermatan Seorang PPAT Dalam Memeriksa Surat Setoran Pajak Penghasilan Dari Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan 2) Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Ikatan PPAT untuk meningkatkan kecermatan PPAT sebagai anggotanya dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (5) PP RI Nomor 34 Tahun 2016 Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Empiris (Applied Normative Law) dengan metode pendekatan menggunakan pendekatan Normatif- Terapan (applied law approach). Lokasi penelitian dalam skripsi ini berada di KPP Pratama Surabaya Tegalsari dan Kantor PPAT yang berada di Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Bahan hukum primer diperoleh penulis dengan cara wawancara dan pengisian kuesioner sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara Studi Kepustakaan. Dari hasil penelitian penulis memperoleh jawaban dari rumusan masalah yaitu (1) Implementasi kecermatan PPAT dalam memeriksa SSP Pajak Penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan di Kecamatan Tegalsari Surabaya dilaksanakan dengan upaya preventif berupa pengajuan permohonan penelitian Surat Setoran Pajak pihak penjual yang dilakukan sepenuhnya oleh PPAT atau pegawai PPAT. (2) Upaya yang telah dilakukan oleh IPPAT untuk mencegah terjadinya pelanggaran ketentuan oleh PPAT adalah mengadakan forum diskusi antar anggota PPAT mengenai ketentuan-ketentuan PP 34 Tahun 2016 yang berhubungan dengan tugas dan jabatan PPAT serta pengurus IPPAT dan antar anggota PPAT senantiasa selalu mengingatkan PPAT untuk bertindak secara hati-hati, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik PPAT.

English Abstract

This research raises the problem about the implementation of the accuracy of an PPAT in the implementation of Article 3 paragraph (5) Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 34 Year 2016. This is based on the difference in the number of submissions of research Tax Payment Deposit with the number of deeds made by PPAT in Kecamatan Tegalsari Surabaya within one year. Based on this matter, this skripsi psi raised two problem formulation that is, 1) How to Implement the Accuracy of an PPAT in Checking Income Tax Installation Of Transaction of Right of Land and / or Building Transaction and 2) What efforts have been made by PPAT Association to prevent the violation of the provisions of Article 3 paragraph (5) of Government Regulation No. 34 of 2016 by PPAT. This research is an Applied Normative Law research using Applied Norm approach approach. Location of research in this thesis is in KPP Pratama Surabaya Tegalsari and Office of PPAT located in District Tegalsari Surabaya. Primary law material obtained by the author by interview and filling questionnaire while secondary law material obtained by way of literature study. From the results of the study the authors obtain answers from the formulation of the problem that is (1) Implementation of PPAT accuracy in checking the SSP Income Tax from transactions of rights over land and / or buildings in District Tegalsari Surabaya implemented by preventive efforts in the form of application for research Tax Collection entirely by PPAT or PPAT employees. (2) The effort that has been done by IPPAT to prevent the violation of provision by PPAT is to hold discussion forum among PPAT members concerning the provisions of Government Regulation 34 Year 2016 related to the task and position of PPAT and the management of IPPAT and among PPAT members always remind the PPAT for act cautiously, in accordance with applicable laws and regulations and the PPAT Code of Conduct.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2018/144/051803398
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.05 Kinds of taxes by base > 343.052 Income tax
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng sugeng
Date Deposited: 30 Apr 2018 03:59
Last Modified: 23 Oct 2021 03:07
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10033
[thumbnail of BAB I.pdf]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (393kB) | Preview
[thumbnail of BAGIAN DEPAN.pdf]
Preview
Text
BAGIAN DEPAN.pdf

Download (938kB) | Preview
[thumbnail of BAB II.pdf]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (357kB) | Preview
[thumbnail of BAB III.pdf]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (122kB) | Preview
[thumbnail of BAB V.pdf]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (90kB) | Preview
[thumbnail of BAB IV.pdf]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (587kB) | Preview
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf]
Preview
Text
LAMPIRAN.pdf

Download (3MB) | Preview
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (96kB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item