Asnija, Natasya (2018) Tinjauan Yuridis Pengaturan Penggunaan Indikasi Geografis Sebagai Nama Domain Di Indonesia (Studi Komparasi Dengan Negara India Dan Belgia). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Penelitian ini, Penulis mengangkat permasalahan dalam hal tinjauan yuridis pengaturan penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain di Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kekosongan hukum yang ada pada pengaturan mengenai nama domain yaitu pendaftaran nama domain dengan menggunakan nama sebuah indikasi geografis yang telah terdaftar dan dilindungi. Di dalam peraturan nama domain di Indonesia hanya mengatur penggunaan nama domain berkaitan denga merek saja, penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain belum ada yang mengaturnya. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah yaitu Bagaimanakah penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta kebijakan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)? Dan Bagaimanakah pengaturan nama domain mengenai indikasi geografis di Indonesia dibandingkan dengan Negara India dan Belgia? Penulisan Skripsi ini menggunakan metode Yuridis-Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan komparatif (Comparative Approach). Bahan hukum primer, skunder dan tersier yang diperoleh penulis akan disusun dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga akan tersusun dalam penulisan yang runtut dan sistematis dengan teknik analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pengaturan penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain di Indonesiabelum ada aturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, maupun Kebijakan PANDI ketiga aturan tersebut masih terdapat kekosongan hukum dalam hal aturan mengenai penggunaan indikasi geografis sebagai nama domain. Sehingga dalam hal ini dibutuhkannya pengaturan kebijakan PANDI yang mengatur mengenai nama domain yang berkaitan dengan penggunaan indikasi geografis, untuk memberikan kepastianhukum bagi pemilik hak atas indikasi geografis yang indikasi geografisnya hendak dijadikan nama domain oleh pihak secara tanpa hak. Berbeda dengan Negara India dan Belgia yang mana kedua Negara tersebut memiliki Undang-Undang yang telah mengatur penggunaan Indikasi Geografis sebagai nama domain.
English Abstract
In this study, the authors raised the issue in terms of juridical review setting the use of geographical indication as a domain name in Indonesia. This study is based on the existence of legal vacuum in the arrangement of domain name that is registration of domain name by using name of geographical indication which have been registered and protected. In the regulation of domain names in Indonesia only regulate the use of domain names related to premises only, the use of geographical indication as a domain name has not been set. Based on this, the authors raised the problem formulation that is, how the use of geographical indication name as a domain name based on Law Number 11 Year 2008 on Electronic Information and Transactions, Law No. 20 of 2016 on Brands and Geographical Indications and the policy of Internet Domain Name Manager Indonesia (PANDI) And How does the domain name setting about geographical indications in Indonesia compare to India and Belgium? Writing this thesis using Juridical-Normative method with the approach of legislation (Statute Approach) and comparative approach (Comparative Approach). Primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the authors will be arranged and linked in such a way that will be arranged in a coherent and systematic writing with analytical techniques using qualitative descriptive method. From the results of research with the above method, the authors obtain answers to existing problems that the use of geographical indication settings as domain names in Indonesia there are no rules governing the matter. If reviewed under the ITE Act, the Trademark on Trademarks and Geographical Indications, as well as the PANDI Policies of the three rules there remains a legal vacuum in regards to the use of geographical indications as domain names.Thus in this case PANDI policy setting is required which regulates the domain name relating to the use of geographical indication, to provide legal certainty for the right owner of geographical indication which geographical indication to be used as domain name by party without right. Unlike the Indian and Belgian States in which the two States have laws that have governed the use of Geographical Indication as a domain name.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/161/051803415 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 341 Law of nations |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 30 Apr 2018 02:22 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 03:17 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/10005 |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (430kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (468kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB V.pdf Download (150kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (171kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (294kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (315kB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (285kB) | Preview |
Preview |
Text
LAMPIRAN.pdf Download (188kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |