BKG

Erningpraja, Revi Sabilia (2018) Pengecualian Status Kewarganegaraan Etnis Rohingya Dalam Burma Citizenship Law Ditinjau Dari Prinsip Hak Asasi Manusia Dan Hukum Internasional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Fenomena tanpa kewarganegaraan (statelesness) etnis Rohingya di Myanmar yang diakibatkan oleh kewarganegaraan etnis Rohingya yang tidak diakui dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Burma 1982/ Burma Citizenship Law (BCL). Latar belakang pengecualian kewarganegaraan etnis Rohingya adalah karena Myanmar tidak menganggap mereka sebagai etnis asli Myanmar melainkan sebagai undocumented immigrant yang berasal dari Bangladesh atau Myanmar biasa mneyebutnya orang-orang “Bengali”.Pengecualian ini menyebabkan etnis Rohingya menjadi tidak memiliki kewargangeraan (stateless persons) sehingga menimbulkan tindak diskriminatif terhadap pemenuhan hak-hak lain yang seharusnya dapat diakses oleh etnis Rohingya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai perspektif hukum internasional dan hak asasi manusia terhadap pengecualian etnis Rohingya dalam BCL. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk perlindungan hukum internasional terhadap fenomena statelesness yang dialami oleh etnis Rohingya. Penulisan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer meliputi BCL dan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan topik penelitian, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum internasional dan jurnal-jurnal. Bahan hukum terakhir yang digunakan adalah bahan hukum tersier meliputi kamus-kamus yang menjadi bahan pelengkap penelitian. Hasil pembahasan penelitian ini adalah bahwa pengecualian kewarganegaraan etnis Rohingya dalam BCL sebagai salah satu etnis asli Myanmar tidaklah dibenarkan menurut hukum internasional dan hak asasi manusia. Hal ini mengingat bahwa etnis Rohingya telah berada di Myanmar khususnya di wilayah Rakhine sejak sejak abad ke-18 dan pengecualian tersebut bersifat diskriminatif yang tidak mengakui salah satu etnis. Perlindungan yang dapat diberikan kepada stateless persons Rohingya ini adalah melalui kerangka hukum internasional yaitu Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954 dan Convention on the Reduction of Statelesness 1961. Perlindungan hukum lainnya yang dapat dibeirkan kepada stateless Rohingya adalah melalui intervensi kemanusiaan oleh subjek-subjek hukum internasional yang dapat dilakukan melalui jalur pendekatan diplomatik, membawa kasus ke hadapan Mahkamah Pidana Internasional/ Internasional Criminal Court (ICC), dan juga dapat menjadi starting point untuk membawa kasus kemanusiaan ke hadapan Mahkamah Internasional/ International Court of Justice (ICJ).

English Abstract

The statelessness phenomenon experienced by Rohingya in Myanmar caused by the implentation of discrimantory law of Burma Citizneship Law in which Rohingya have been denied citizenship and not recognized as nationals by Burma Citizenship Law. The Government of Myanmar states Rohingya as illegal immigrants from Bangladesh or called "Bengali" people. This exclusion render Rohingyas statelessin their own country. On top of that, there have been several acts of discrimination against the fulfillment of other rights that can be accessed by Rohingyas. The purpose of this study is to analyze and investigate the problems in Rohingya by the implementation of Burma Citizenship Law. In addition, this study aims to explore various international law phenomena against the events proposed by Rohingya. This research is a normative research statutal approach, historical approach, case approach, and conceptual approach. The types of legal materials used are Burma Citizenship Law, international conventions covering research topics, and legal materials in the form of international law books and journals. The result of this research shows that the exclusion of Rohingya’s nationality in Burma Citizenship Law is prohibited under both international law and human rights principle. Rohingyas have been living in Myanmar especially in the Rakhine state since the 18th century. The implementation of Burma Citizenship Law is discriminative due to the exclusion reason itself that based on the ethnicity background. The protection that could be granted to these stateless Rohingyas under international law are through the Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954 and the Convention on the Reduction of Statelesness 1961. Another legal protection which can be proclaimed to the stateless Rohingyas is through humanitarian intervention by subjects of international law that can be done by strengthening diplomatic relations, bringing the case before the International Criminal (ICC), and becoming a starting point for bringing a humanitarian case befire the International Court of Justice (ICJ).

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2018/152/051803406
Uncontrolled Keywords: Rohingya, Stateless, Burma Citizenship Law
Subjects: 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.08 Jurisdiction over persons > 342.083 Citizenship and nationality
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9913
Text
Revi Sabilia Erningpraja (Ok).pdf

Download | Preview

Actions (login required)

View Item View Item