BKG

Novrizal, Primadiansyah Ridha (2018) Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan (Studi Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamongan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Bupati Lamongan nomor 27 tahun 2012 tentang perjalanan dinas bagi pejabat, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap masih belum berjalan secara efektif dan efisien karena hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu Sumberdaya Manusia yang masih rendah, regulasi yang masih belum mengatur tentang suatu komponen biaya perjalanan dinas, dalam peraturan masih belum mengatur pengawasan tentang anggaran biaya perjalanan dinas dikarenakan dalam peraturan tersebut pengendalian internal terhadap perjalanan dinas dilaksanakan oleh kepala suatu SKPD tersebut, serta menganggap remeh atas peraturan yang dilakukan terus menerus sehingga menjadi suatu budaya dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiamana pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2012 tentang perjalanan dinas bagi pejabat, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa anggaran perjalanan dinas rawan terjadi penyimpangan jika tidak ada regulasi yang mengatur tentang biaya suatu komponen perjalanan dinas.

English Abstract

The implementation of article 3 Lamongan Regent Regulation number 27 years 2012 on official travel for officials, civil servants, and non permanent still not running effectively and efficiently because it is hampered by several factors such as Human resources are still low, the regulation which still has not set about a component of official travel expenses, the regulation still does not regulate oversight of the budget of official travel expenses because it was motivated by regulation the internal control of the official trip is carried out by the head of a SKPD, and underestimates the regulations continuosly so as to become a culture in society. The purpose of this study is was the implementation of article 3 Regent Regulation number 27 years 2012 about on official travel for officials, civil servants, and non permanent employees in the district government of Lamongan. The method used in this thesis is empirical legal research methods with sociological juridical approach. Based on the results of the study authors conclude that there are budget travel services prone to deviations if the are no regulations that regulate the cost of the official travel component.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2018/27/051801461
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 348 Laws, regulations, cases > 348.598 Laws, regulations, cases (Indonesia)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9719
Text
BAGIAN DEPAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download

Actions (login required)

View Item View Item