BKG

Fitrianto, Eka (2018) Pemberdayaan Pasar Lenteng Kabupaten Sumenep Berdasarkan Pasal 21 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, Dan Penataan Pasar Modern. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Pasar yang ada di kecamatan lenteng, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur ini membutuhkan perhatian pemerintah daerah setempat. Kondisi pasar tradisional terbesar yang ada dikecamatan Lenteng tersebut kondisinya memprihatinkan. Ketika turun hujan, pedagang dan konsumen jauh dari rasa nyaman. Pasar nampak becek dan bahkan menimbulkan bau yang tidak sedap. Lebih parah lagi ketika hari pasaran sapi, yakni hari minggu. Pasar Lenteng kekurangan beberapa fasilitas yang ada seperti halnya: lahan parkir yang kurang memadai, MCK (Mandi, Cuci, Kakus) yang kurang, kios atau lapak yang tidak teratur, sehingga mengakibakan kesan pembiaran. Padahal standarisasi penyelengaraan pasar tradisional yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupate Sumenep Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern, terutama sudah ada kewajiban pemerintah daerah setempat untuk melakukan pemberdayaan. Pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana pemberdayaan pasar lenteng yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep?, Apakah hambatan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam penerapan pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Kabupaten Sumenep, dan Bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menanggulangi hambatan dalam penerapan pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendeatan yuridis sosiologis yang berlokasi di Dinas Perindutrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan, Teknik analisa data menggunakan metode diskriptif analisis. Dari hasil dan pembahasan di dapat bahwa Pemberdayaan pasar lenteng yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep berdasarkan Pasal 21 Ayat (5) Perda No. 5 Tahun 2013 ini hanyalah sebagian kecil di dalam Pasal tersebut yang dilaksanakan oleh para petugas dinas yaitu Pasal 21 Ayat (5) huruf C dan huru F, hal ini terlihat jelas dengan upaya dinas yang hanya mementingkan kepada pembangunan sarana fisik melalui loket dan revitalisasi pasar. Permberdayaan yang dilakukan hanya berkutat pada pembenahan fisik Pasar Lenteng, namun tidak menyentuh sama sekali SDM dalam peningkatan pengetahuan dan skill para pedagang di Pasar Lenteng. Hambatan Pemerintah Kabupaten Sumenep adalah terdapat Indomaret di depan Pasar Lenteng, belum terbentuknya Asosiasi Pedagang, pendanaan dan minimnya petugas yang berada di lapangan, ketiadaan lahan parkir dan diperparah oleh membludaknya pedagang yang berjualan di pinggir jalan menyebabkan kemacetan, dan ketersediaan sarana dan prasarana yang masih perlu perbaikan dan peremajaan. Upaya Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menanggulangi hambatan tersebut dalam konteks upaya pembangunan pasar lenteng, yakni komponen utama yaitu komponen yang membentuk dan memberikan fungsi utama (main fungtion) pasar yakni Bangunan, Kios dagang, Gang antar kios, dan Jalan utama, sedangkan komponen pendukung (supporting) merupakan komponen yang perlu disediakan untuk mendukung aktivitas di dalam pasar yakni Identitas (papan nama, gapura atau tugu), Papan informasi, Toilet, Mushola, Air bersih, Drainase, Parkir, Pemadam kebakaran, dan Tempat pembuangan sampah.

English Abstract

The existing market in lenteng sub-district, Sumenep regency, East Java requires the attention of the local government. The biggest traditional market condition in Lenteng district is in poor condition. When it rains, traders and consumers are far from comfortable. The market seems muddy and even cause a bad smell. Even worse when the day of the cattle market, which is Sunday. Lenteng Market lacks some of the existing facilities such as: inadequate parking lot, poor toilet, stall or stall, causing an impression of neglect. Whereas the standardization of traditional market implementation is regulated in the Regional Regulation of Sumenep Regency Number 5 Year 2013 on Protection, Traditional Market Empowerment and Modern Market Arrangement, especially there is obligation of local government to do empowerment. The main problem in writing this thesis is How is the empowerment of the lenteng market conducted by the Government of Sumenep Regency ?, What are the obstacles of Sumenep Regency Government in the implementation of Article 21 paragraph (5) of Regional Regulation Number 5 Year 2013 Sumenep Regency, and How Sumenep Regency Government Efforts in Overcoming Barriers in the application of Article 21 paragraph (5) of Regional Regulation No. 5 of 2013. The type of this research is empirical research with sociological juridical approach located in Dinas Perindutrian and Trade of Sumenep Regency. The types and sources of data consist of primary and secondary data. Data collection technique is done by interview and literature study. Data analysis technique use descriptive analysis method. From result and discussion in can be that empowerment of market of lenteng conducted by Government of Sumenep Regency pursuant to Article 21 Paragraph (5) Regulation no. 5 Year 2013 is only a small part in the Article which is carried out by the official officers namely Article 21 Paragraph (5) letter C and huru F, this is evident with the efforts of the service that is only concerned with the construction of physical facilities through counter and market revitalization. Empowerment is done only focused on physical improvement Lenteng Market, but did not touch HR at all in increasing the knowledge and skills of traders in Pasar Lenteng. Obstacles of the Government of Sumenep Regency are Indomaret in front of Pasar Lenteng, not yet the formation of Traders Association, funding and lack of officers in the field, the absence of parking space and exacerbated by membludaknya traders selling at the roadside cause congestion, and the availability of facilities and infrastructure that still need repair and rejuvenation. The efforts of Sumenep Regency Government to overcome these obstacles in the context of the development efforts of the tile market, namely the main components are the components that make up and provide the main function (main fungtion) of the market ie Building, Kiosk, Gang between kiosks and main road, while the supporting components ) is a component that needs to be provided to support activities in the marketplace ie Identity (nameplate, gate or monument), information boards, toilets, mosque, clean water, drainage, parking, fire brigade, and landfills.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2018/80/051802917
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 348 Laws, regulations, cases > 348.598 Laws, regulations, cases (Indonesia)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9610
Text
BAGIAN DEPAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB V.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download

Actions (login required)

View Item View Item