BKG

Mongi, Meybi Melissa (2017) “Persepsi Notaris Dan Ppat Terhadap Camat Sebagai Ppat Sementara, Terkait Urgensi Keberadaan Ppats Tersebut” (Studi Di Kota Bitung, Sulawesi Utara). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Meybi Melissa Mongi, NIM 156010202111056, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Agustus 2017, PERSEPSI NOTARIS DAN PPAT TERHADAP CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA, TERKAIT URGENSI KEBERADAAN PPATS TERSEBUT (STUDI DI KOTA BITUNG, SULAWESI UTARA), Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya S.H., M.H., Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H. Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960, bahwa "Untuk menjamin adanya kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia". Menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Tujuan kepastian hukum dalam bidang pertanahan, khususnya pendaftaran tanah adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pemegang hak atas tanah. Perlindungan hukum yang dimaksud, baru dibutuhkan oleh para pemegang hak tersebut ketika terjadi sebuah sengketa di bidang pertanahan, sehingga diperlukan alat bukti berupa sertifikat hak atas tanah yang merupakan hasil akhir dari pendaftaran tanah untuk dijadikan sebagai dasar pembuktian kepemilikan hak atas tanah. Dalam PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT Pasal 1 ayat (2) jelas dinyatakan : “PPAT sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT". Tahun 1999-2004 memang layak untuk dilantik sebagai PPAT Sementara di Kota Bitung yang pada saat itu jumlah Notaris/PPAT sebagai Pejabat Umum yang berkewenangan untuk membuat Akta-akta peralihan Hak Atas Tanah di Kota Bitung terbilang saat itu masih belum memiliki cukup Notaris/PPAT. Namun pada awal Tahun 2004-2017 sudah tercatat 27 Kantor Notaris/PPAT 22 Notaris/PPAT dan 5 Notaris yang belum menjadi seorang PPAT yang berkedudukan diwilayah Kota Bitung. Persepsi pun muncul dari kalangan Notaris/PPAT terhadap Camat yang masih diberikan wewenang untuk membuat Akta-akta yang seharusnya dalam posisi sekarang ini Camat yang dilantik sebagai PPAT Sementara sudah tidak harus melakukan hal tersebut dimana di Wilayah Kota Bitung sendiri sudah terbilang adanya cukup Notaris/PPAT yang lebih tahu dan berwenang dalam pembuatan Akta-akta yang diperlukan oleh masyarakat. Berdasarkan masalah yang penulis angkat tentang keberadaan Notaris/PPAT yang sudah cukup di daereh Kota Bitung dan Camat sebagai PPAT sementara yang masih diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas sebagai pejabat pembuat akta tanah.Dalam hal ini yang penulis temukan bahwa masih ada Camat yang ditunjuk sebagai PPAT sementara. X Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah yang ada, maka penulis mengangkat permasalah tersebut dan dituangkan dalam penulisan karya ilmiah dengan Judul “PERSEPSI PPAT/NOTARIS DI KOTA BITUNG TERHADAP CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA (studi Kasus di Kota Bitung, Sulawesi Utara)”. Dengan Rumusan Masalah sebagai Berikut: Rumusan Masalah : 1. Apa Dasar Pertimbangan Badan Pertanahan Kota Bitung memberikan Kewenangan terhadap Camat Sebagai PPAT Sementara, Padahal di Kota Bitung sudah terdapat Notaris/PPAT ? 2. Bagaimanakah Persepsi Hukum Notaris/PPAT di Kota Bitung terhadap Camat Sebagai PPAT Sementara ? Metode Penelitian Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris dimana penelitian ini kan memberikan gambaran penelitian secara langsung, lengkap dan sistematis tentang keberadaan camat yang masih saja di berikan kewenangan untuk menjadi PPAT sementara di daerah Bitung, Sulawesi utara. Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris maka pendekatan yang tepat untuk digunakan adalah yuridis empiris guna menganalisis keberadaan Camat yang diberikan kewenangan sebagai PPAT sementara di Kota Bitung. Hasil & Pembahasan Dalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 sampai 3 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberhentikan oleh Menteri Agraria, dan untuk Desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapat menunjuk PPAT Sementara dalam hal ini yaitu seorang Camat. Surat Keputusan penunjukan Camat sebagai PPAT Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri sesuai bentuk sebagaimana tercantum. Meskipun dalam Peraturan-peraturan tersebut telah mengatur pengangkatan PPATS dilakukan dalam wilayah terpencil yang belum terdapat cukup PPAT, namun hal ini tidak berlaku di Kota Bitung. Nyatanya efektivitas dalam pasal tersebut tidak diterapkan dan dipahami dengan baik oleh pemerintah di Kota Bitung, dimana sampai saat ini masih ada Camat yang berkewenangan membuatkan akta sedangkan di Kota Bitung sudah terpenuhinya formasi Notaris/PPAT. Notaris/PPAT di Kota Bitung mengeluarkan Persepsi yang berbeda-beda ada yang setuju dengan keberadaan PPATS dikarenakan sampai saat ini masih dibutuhkan, tetapi ada juga yang tidak setuju dengan keberadaan Camat sebagai PPATS dikarenakan di Kota Bitung sudah terdapat cukup Notaris/PPAT yang professional yang artinya sudah bisa menjangkau masyarakat-masyarakat dan mengayomi mereka dalam hal pembuatan Akta Tanah.

English Abstract

The implementation of effective land registration is affirmed in Article 19 paragraph (1) UUPA Number 5 Year 1960, that "To ensure the legal certainty by the government is held registration of land throughout the territory of the Republic of Indonesia". According to the provisions stipulated in Government Regulation No. 24/1997 on Land Registration. The purpose of legal certainty in land affairs, especially land registration is to provide legal protection for holders of land rights. The protection of the law in question is only required by the rights holders when a land dispute arises, so that it is necessary to have evidence in the form of land title certificate which is the final result of land registration to serve as a basis for verifying ownership of land rights. In Government Regulation Number 37 Year 1998 on PPAT Regulation Article 1 paragraph (2) clearly stated: "The provisional PPAT is the appointed Government Official because of his position to carry out the task of PPAT by making PPAT deed in an area that has not enough PPAT". From the content of the Article, it can be seen that the Camat has an active role when the area is not enough. The Land Deed Authority can be underlined in the Article. But in fact today, in Kota there are still Camat who act as PPAT while, if seen in the cities have spread PPAT which in profession can make deed to society which need even if society have problem related to land Directly to the PPAT without having to PPAT temporarily because PPAT fieldally know everything that is related to the law, not interim PPAT (Camat), because once again confirmed that PPAT while appointed by his position as a Camat. This is related to the role of authority possessed by PPAT and PPATS both have an important role for certain legal actions in the case of the deed of land, where in Article 2 to Article 4 of Government Regulation Number 38 Year 1997 regarding the Regulation of Position of Land Deeder because of their position Equated. But that distinguishes PPAT and PPAT while the work area and the ability to perform tasks that have been mandated. Perception also emerged from the Notary / PPAT to the Sub district who is still given the authority to make the deeds that should be in the current position Camat who inaugurated as PPAT While it is not necessary to do so where in the XII Region of Bitung City itself has been spelled out quite a Notary / PPAT Who are more knowledgeable and authoritative in the making of Acts required by the public. Based on the problem that the writer raised about the existence of Notary / PPAT which is enough in the area of Bitung City and Camat as PPAT while still given the authority to perform the duties as the official deed of land deed. In this case the authors found that there are still Camat appointed as PPAT while . Based on the description of the background and the existing problems, the writer raised the problem and put in writing the scientific paper with the title "PERCEPTION OF PPAT / NOTARIS IN BITUNG CITY ON CAMAT AS A TEMPORARY PPAT (Case Study in Bitung City, North Sulawesi)". With Problem Formulation as Below: Formulation of the problem : 1. What Are the Basic Considerations of Land Agency of Bitung City giving Authority to Camat as PPAT Meanwhile, Whereas in Bitung City already have Notary / PPAT? 2. How is the Legal Perception of Notary / PPAT in Bitung City to the Sub-district Head as Temporary PPAT? Research methods The type of research is empirical law research where this research provides a direct, complete and systematic description of the existence of the subdistrict head who is still given the authority to become a PPAT while in the area of Bitung, north Sulawesi. In accordance with the type of research that is juridical empirical then the appropriate approach to use is empirical juridical to analyze the existence of the Camat given authority as PPAT while in Bitung City. Discussion result In the provisions of Article 7 paragraphs 1 to 3 PP No. 24 of 1997 on Land Registration to regulate PPAT as referred to in Article 6 paragraph (2) dismissed by the Minister of Agrarian Affairs, and for Villages in remote areas Minister may appoint PPAT Temporary in this case A Camat. The Decree of appointment of the Camat as PPAT Temporary referred to in paragraph (1) shall be signed by the Head of Regional Office on behalf of the Minister in accordance with the form as stated. Although the regulations have regulated PPATS appointments in remote areas where there is not enough PPAT yet, this does not apply in Bitung City. In fact the effectiveness in the article is not applied and well understood by the government in the city of Bitung, where until now there are still Camat who is authorized to make the deed while in Bitung City has been fulfilled Notary / PPAT formation. XIII Notary / PPAT in Bitung City issued different perceptions that some agree with the existence of PPATS because until now still needed, but some also disagree with the existence of Camat as PPATS because in Bitung City there are enough Notary / PPAT which professional which means Have been able to reach out to the communities and protect them in the case of making the Land Deed.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/347.016/MON/p/2017/041710160
Uncontrolled Keywords: NOTARIES - LAW AND LEGISLATION, LAND TITLES - REGISTRATION AND TRANSFER
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law > 346.002 Miscellany > 346.002 3 Private law as a profession, occupation, hobby
Divisions: S2 / S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Nur Cholis
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9440
Text
Meybi Melissa Mongi.pdf

Download | Preview

Actions (login required)

View Item View Item