Mardianti, Noorvita Ika (2017) Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Studi Kasus Pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Sesuai dengan data Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 menunjukkan masih tingginya AKI yaitu 111,16 per 100.000 KH dengan 619 kasus dan AKB sebesar 10 per 1.000 KH dengan 4013 kasus. Sementara hasil capaian SPM Kesehatan tentang pelayanan ibu dan bayi adalah 98,58%dan 93,05%. Seharusnya dengan cakupan pemeriksaan pada ibu hamil yang sudah cukup tinggi, bisa menurunkan AKI dan AKB. Ditambah lagi berubahnya struktur kelembagaan dimana RS akan dibawah Dinas Kesehatan berbentuk Unit Pelakasana Teknis Dinas (UPTD) seperti halnya Puskesmas, yang sampai saat ini masih belum dilaksanakan oleh RS. Sedangakn AKI dan AKB tertinggi terjadi di RS. Isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif sehingga dapat mencapai tujuan kebijakan, yaitu komunikasi berkenaan dengan bagaimana Permenkes 43/2016 tentang SPM Bidang Kesehatan dikomunikasikan. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan, khususnya sumber daya manusia dan pendanaan. Disposisi pengangkatan pejabat implementor, dan struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara komprehensif tentang: (1) proses implementasi Permenkes 43/2016 tentang SPM Bidang Kesehatan di Biro Pemotda Dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah selaku koordinator pelaksanaan SPM di daerah; dan (2) mengetahui yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi Permenkes 43/2016 tentang SPM Bidang Kesehatan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian studi kasus dan analisis Model Interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana, data hasil penelitian diverifikasi dengan model implementasi Edward III. Kesimpulan, Pertama: proses implementasi Permenkes 43/2016 tentang SPM Bidang Kesehatan di Biro Pemotda Dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah belum berjalan dengan baik. Berdasarkan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan dengan menggunakan model implementasi Edward III, diperoleh kesimpulan bahwa faktor dominan yang menyebabkan proses implementasi tersebut belum berjalan dengan baik adalah kekurangan sumberdaya, lemahnya komunikasi, disposisi dan struktur birokrasi. Kedua: implementasi Permenkes 43/2016 tentang SPM Bidang Kesehatan hanya didukung oleh dua faktor, yaitu: (a) kewenangan pada faktor sumber daya; dan (b) adanya konsekuensi reward dan punishment pada faktor disposisi. Saran untuk penelitian ini adalah: (1) Penyusunan Tim Koordinasi dan Tim Teknis Penerapan Pencapaian SPM Bidang Kesehatan; (2) Penyusunan Profil SPM dan Pemetaan potensi daerah sebagai data dasar dan kondisi awal dalam pencapaian SPM bidang kesehatan; (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian SPM; (4) Pengangkatan pejabat pengkoordinasi pelaksanaan SPM kesehatan harus sesuai kompetensi teknis pengampu SPMmelalui mekanisme analisis beban kerja; dan (5) Reformasi dalam sistem koordinasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM bidang kesehatan dengan penyusunan SOP pengkoordinasian dan pelaksanaan SPM kesehatan.
English Abstract
Mortality Rate) of 111.16 per 100,000 LB (Live Births) with 619 cases and IMR of 10 per 1,000 LB with 4013 cases. The achievement of MSS (Minimum Service Standards) of Health for mothers and infantsis 98.58% and 93.05%. The high coverage of examination on pregnant women is expected to reduce MMR (Maternal Mortality Rate) and IMR. In addition, the change of institutional structure, where hospitals will be under Health Service Unit in the form of Technical Service Unit as well as Public Health Centers, is still not implemented until now by hospitals. The highest IMR and MMR occur in hospitals. The main issue for the implementation of the policy to be effective so as to achieve the policy objectives is communication with regard to how the Regulation of the Minister of Health 43/2016 concerning MSS of Health Sector is implemented. Resources are related to availability, especially human resources and funding. Appointment of implementor officials and bureaucratic structures must be in line with the suitability of bureaucratic organizations that become policy organizers. This study aims to describe and analyze comprehensively (1) the implementation process of the Regulation of the Minister of Health 43/2016 concerning MSS of Health Sector in the Bureau of Governance and Regional Autonomy and Cooperation of the Regional Secretariat of Central Java as the coordinator of MSS implementation in the region; and (2) to know the supporting and inhibiting factors on the implementation of the Regulation of the Minister of Health 43/2016 concerning MSS of Health Sector. Using qualitative approach, case study type, and Interactive Model Analysis from Miles, Huberman, and Saldana, the research data was verified by the Edward III implementation model. Some conclusions drawn from the research are as follows. First, the implementation of the Regulation of the Minister of Health 43/2016 concerning MSS of Health Sector has not running well. Based on the Edward III implementation model, the inhibiting factor is the lack of human resources, weak communication, disposition, and bureaucracy structure. Second, there are only two supporting factors, i.e. (a) the authority related to human resources, and (b) reward and punishment related to disposition. Some suggestions are given. First, there should be preparation of Coordination Team and Technical Team to implement Health MSS. Second, there should be preparation of MSS profile and mapping of regional potentials as baseline data and initial conditions in the achievement of MSS in the health sector. Third, preparation of Regional Action Plan to accelerate achievement of MSS must be done. Fourth, the appointment of officers coordinating the implementation of MSS should be in line with the technical competence of staff through the workload analysis mechanism. Fifth, a reform in the coordination system related to implementation and achievement of MSS in health sector by preparing SOP for MSS.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/353.68/MAR/i/2017/041801060 |
| Uncontrolled Keywords: | LOCAL GOVERNMENT, MEDICAL POLICY, COMMUNITY HEALTH SERVICES - GOVERNMENT POLICY, HEALTH SERVICE ACCESSIBILITY |
| Subjects: | 300 Social sciences > 353 Specific fields of public administration > 353.6 Public administration of health services > 353.68 Health care facilities |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 12 Apr 2018 02:37 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 00:51 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9381 |
Preview |
Text
3.BAB2- Tinjauan Pustaka Noorvita 166030111111006.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
5.BAB4- Metode Penelitian Noorvita 166030111111006.pdf Download (191kB) | Preview |
Preview |
Text
7.BAB6- Kesimpulan Saran Noorvita 166030111111006.pdf Download (55kB) | Preview |
Preview |
Text
2.BAB1- Pendahuluan Noorvita 166030111111006.pdf Download (955kB) | Preview |
Preview |
Text
4.BAB3- Social Setting Noorvita 166030111111006.pdf Download (228kB) | Preview |
Preview |
Text
6.BAB5- Hasil dan Analisis Noorvita 166030111111006.pdf Download (427kB) | Preview |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (533kB) | Preview |
Preview |
Text
9.Lampiran Noorvita 166030111111006.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (100kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |