BKG

Andhikaputri, Dwika (2017) Kerja Sama Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Dengan Pendekatan Partisipatif (Studi Pada Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memposisikan Desa Kelurahan menjadi desa yang memiliki hak khusus dimana pemerintahan desa mempunyai keleluasaan untuk mengatur dan menjalankan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kewenangan berskala lokal dan bertanggung jawab lengsung kepada warga masyarakatnya. Perangkat desa selaku badan eksekutif memiliki fungsi untuk membantu kinerja kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku badan legislatif terbentuk sebagai wahana pelaksanaan demokrasi keterwakilan di desa, memiliki fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang telah mampu digali dan ditampung oleh BPD tidak akan mampu disalurkan jika tidak terdapat kerja sama antara BPD dan pemerintah desa yang harmonis, dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang kemudian akan berimbas kepada pembangunan itu sendiri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif mampu menggambarkan atau memecahkan masalah secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian kerja sama pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan desa di Desa Gogorante berjalan dengan baik namun masih ada yang belum optimal. Banyak perangkat dan juga anggota BPD yang belum optimal dalam melaksanakan tugasnya dan juga masih ada masyarakat yang belum optimal dalam menyampaikan aspirasi untuk keberhasilan pembangunan desa. Masih terdapat pembangunan yang belum terlaksana karena banyak aspirasi masyarakat yang belum dilaksanakan. Masih perlu dilaksanakan kegiatan pelatihan bagi perangkat desa dan anggota BPD dan memperbaiki sarana dan prasarana untuk memperbaiki kinerjanya. Sosialisasi dan laporan pertanggung jawaban juga belum dilaksanakan dengan optimal hal ini menjadikan masyarakat belum menerima pelayanan dengan baik.

English Abstract

According to the law number 6 year 2014 about village , village has it s own right and freedom to organize and run his own government in accordance with the local authority and also has a responsibility directly to the people of it. The village apparatus as the executive agency has its function to assist the head of village performance in administrating government administration. Meanwhile, The Village Consultative Agency as the legislative has its role to discuss and agree the village regulation designed by the head of village and the members of Village Consultative Agency as one of the process of implementing the representative democracy in the village. Besides, the other role of the Village Consultative Agency is to monitor the performance of the head of village. The descriptive qualitative was used in this study since it could be used to describe or solve problems systematically, factually, and accurately related to the facts and characteristics of a special population. In this study, the research was conducted by using observation, interview, and documentation. Based on the data obtained in data collection processes , the findings are stated as follow. The corporation between the head of village and the village consultative agency members have been run well but it is still need to be optimalized. On the other hand, many of the village apparatus and village consultative agency members also have not been optimalized their duties in conveying the aspirations in the process of village development. So as the consequence, there still many developments that has not been done due to aspirations that have not been implemented. The people aspirations and needs that have been explored and accomodated will not be well organized if there is no good corporation between the government of village and the village consultative agency. Therefore, some trainings should be given to them as one of the effort to make them being able to improve their performances. Besides, socialization and accountability report also have not been well implemented. This makes people can not receive the administration services properly.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIA/2017/663/051708278
Uncontrolled Keywords: Pemerintah desa, kerja sama, kinerja dan pembangunan desa
Subjects: 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.1 Jurisdictional levels of administration > 352.17 Rural administration
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User: Kustati
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/6003
Text
Dwika Andhikaputri.pdf

Download | Preview

Actions (login required)

View Item View Item