BKG

Lutfiyana, Khusna (2017) Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Anggaran Penerimaan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi Pada Desa Bendosari Kecamatan Kras Kabupaten Kediri). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Desa memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pembangunan dan penyusunan anggaran secara mandiri, diperkuat dengan adanya UU No 6 Tahun 2014 yang menjelaskan adanya perubahan tata cara pemerintahan dan alokasi anggaran pembangunan desa yang tertuang dalam APBDes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mengidentifikasi mengenai partisipasi masyarakat dalam mekanisme penyusunan APBDes yang dilaksanakan Pemerintah Desa Bendosari dan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan penyusuna program-program pembangunan yang akan dituangkan kedalam APBDes Jenis penelitian ini adalah deskriftif dengan pendekatan kualitatif.. Dalam menganalisa data penelitian ini metode yang gunakan Miles, Huberman dan Saldana. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa mekanisme penyusunan APBDes di desa Pandanrejo telah melibatkan partisipasi dalam penyusunan APBDes, partisipasi masyarakat terlibat dalam 2 forum musyawarah rencana pembanguan ( Musrembangdes) dan musyawarah tingkat dusun, pelibatan masyarakat dalam 2 forum ini di bagi menjadi 2 yaitu pelibatan masyarakat secara langsung dan pelibatan masyarakat melalui perwakilan, pada tahun – tahun sebelumnya sebelum adanya pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tidak dilaksanakan secara langsung, pengambilan keputusan dalam pembangunan dan penganggaran dalam APBDes hanya melibatkan tokoh – tokoh perwakilan masyarakat yang termasuk dalam pelaksana kegiatan seperti RT/RW, Kepala Dusun,LPMD dan BPD. Penyusunan prioritas yang akan masuk dalam RAPBDes yang dilaksanakan langsung dalam forum Musyawarah rencana pembangunan desa oleh perwakilan masyarakat dan pemerintahan. Pada penelitian yang dilakukan di desa Bendosari partisipasi perlu ditingkatkan dengan adanya pendekatan oleh pemerintah desa dan penguatan peran lembaga perwakilan masyarakat seperti LPMD dan BPD, lembaga perwakilan masyarakat dapat berperan sebgai komunikator yang baik dalam meningkatkan kepercayaan dan pelibatan antara masyarakat dan pemerintahan desa.

English Abstract

Villages have rights and obligations in the implementation of development and self-funding, reinforced by the Law No. 6 of 2014 which explains the changes in governance procedures and budget allocation of village development as contained in the APBDes. This research aims to know, analyze, and identify about community participation in the mechanism of compilation of APBDes implemented by Bendosari Village Government and factors influencing community participation in policy formulation and development programming programming that will be poured into APBDes. This research type is descriptive with qualitative approach .. In analyzing this research data method that use Miles, Huberman and Saldana. The results of this study indicate that the mechanism of APBDes in the village Pandanrejo has involved participation in the preparation of APBDes, public participation involved in the two fora plan of the Development (Musrembangdes) and deliberation hamlet level of community involvement in the two forums is divided into two, namely the involvement of the public directly and community involvement through representatives, in the year - a year earlier before the involvement of the community in decision-making is not held directly, decision-making in the development and budgeting in APBDes just involve leaders - leaders and community representatives are included in the implementing activities such as RT / RW, village Head , LPMD and BPD. Preparation of priorities that will be included in RAPBDes conducted directly in the forum Musyawarah village development plans by community and government representatives. In the study conducted in the village Bendosari participation need to be improved by the approach of the village administration and strengthening the role of institutions such as the community representative LPMD and BPD, community representative institutions can play a role excellent communicator in promoting trust and engagement between the public and village administration.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIA/2017/594/051708324
Uncontrolled Keywords: Partisipasi, masyarakat, Penyusunan APBDes,
Subjects: 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.1 Jurisdictional levels of administration > 352.17 Rural administration
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User: Kustati
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5701
Text
Bagian Depan.pdf

Download | Preview
Text
BAB I.pdf

Download | Preview
Text
BAB II.pdf

Download | Preview
Text
BAB III.pdf

Download | Preview
Text
BAB IV.pdf

Download | Preview
Text
BAB V.pdf

Download | Preview
Text
Daftar Pustaka.pdf

Download | Preview

Actions (login required)

View Item View Item