BKG

Agung, Mujahidin (2017) Kepastian Dasar Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Jual Beli Terkait Pasal 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kabupaten Lamongan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan terkait kepastian dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada peralihan hak atas tanah karena jual beli Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya ketidak pastian mengenai dasar pengenaan BPHTB karena jual beli di Kabupaten Lamongan Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1). Bagaimana kepastian nilai dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada peralihan hak atas tanah karena jual beli terkait pasal 7 Peraturan Bupati Lamongan nomor 50 tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lamongan, (2) Bagaimana dampak kepastian dasar pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap peralihan hak atas tanah karena jual beli terkait pasal 7 Peraturan Bupati Lamongan nomor 50 tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Lamongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach). Bahan hukum yang dipergunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan analisa bahan hukum yang dipilih adalah content analysis dengan memakai interprestasi hukum gramatikal, sistimatis dan teleologis. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa dalam menetapkan nilai harga yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan BPHTB, dapat dilakukan dengan berkoordinasi antar instansi yang berhubungan, antara lain antara dinas pendapatan pemerintah Kabupaten/ Kota dengan Kantor Pertanahan. Dalam hal ini dinas pendapatan pemerintah Kabupaten/ Kota mempunyai ketetapan nilai yang dibuat dan digunakan untuk menghitung PBB yaitu dengan Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (NJOP PBB), sedang Kantor Pertanahan mempunyai ketetapan nilai yang dibuat dan digunakan untuk menghitung Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) setiap pendaftaran tanah yang disebut Zona Nilai Tanah (ZNT), dengan mengkombinasikan antar nilai tersebut yang paling sesuai sebagai dasar perhitungan BPHTB. Sedangkan untuk nilai transaksi atas bangunan dapat didasarkan pada nilai NJOP bangunan yang terdapat pada SPPT PBB yang bersangkutan atau diadakan perhitungan dan penilaian tersendiri selain itu dampak yang ditimbulkan adanya ketidak pastian adalah perubahan sistim pemungutan pajak BPHTB yang sebenarnya self assessment sistim menjadi official assessment sistem.

English Abstract

On this thesis , writer raised issues concerning a basis of certainty from the transfer of rights over land and building at intermediate land rights because purchase of the choice of the theme supported by the presence of the uncertainty regarding the base because of the imposition of bphtb sale-purchase lamongan in the district. Based on it above , a piece of writing this raised formulation problem: ( 1 ) .How certainty core values the imposition of duties the land rights and building at the transfer of rights over the ground for trading in kabupaten lamongan , ( 2 ) how the impact of certainty a basis of of customs the land rights and on buildings the transfer of rights over the ground for trading in kabupaten lamongan .Methods used in this research is research law normative with the methods approach and regulations ( statute approach ), approach the concept of ( conseptual approach ) .Material law which used includes material law primary , secondary and tertiary , with analysis material law were content analysis by wearing interprestasi law grammatical , sistimatis and teleologis. The research with the methods above, writer elicit a response on the matter that is that in set a value the price used as the method of calculating bphtb, can be done by coordinate between agencies that deals, between other between the revenue office district / city governments with the land office.In this case the revenue office district / city governments has statutes value are made and used to calculate the united nations namely by the tax object selling value land and building ( njop the, and the land office has statutes value are made and used to calculate non-tax state income ( pnbp ) any land registration called zone land values ( znt ), with combined between the value of the debt the most appropriate as the method of calculating bphtb.While for the transaction to building may be based on value njop buildings located in sppt un question or held calculation and Its own assessment in addition impacts generated the existence of the uncertainty is a change in tax collection systems are bphtb who actually self assessment systems become official assessment system.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/343.054/AGU/k/2017/041709419
Uncontrolled Keywords: LAND - VALUE TAXATION, INDONESIA LAMONGAN, LAND VALUE TAXITION - LAW AND LEGISLATION
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.05 Kinds of taxes by base > 343.054 Property taxes
Divisions: S2 / S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Nur Cholis
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/5442
Text
BAGIAN DEPAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB I.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download

Actions (login required)

View Item View Item