BKG

Fatoni, Olina Aprilia (2017) Efektifitas Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Terkait Izin Pengumpulan Sumbangan (Studi Di Kantor Dinas Sosial Kota Batu Dan Yayasan Panti Asuhan Di Kota Batu). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah efektif pelaksanaan penerapan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Sumbangan. Di dalam Peraturan Pemerintah Pasal 7 Nomor 29 tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan menyatakan dalam pengumpulan sumbamgan harus mempunnyai izin dari pemerintah atau pihak yang bersangkutan permohonan izin tersebut diajukan oleh organisasi pemohon kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota. Izin merupakan suatu dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan syah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Setiap organisasi pemohon pengumpulan sumbangan wajib memiliki izin dari pemerintah sesuai dengan domisili yang mereka tempati, disini izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Ketentuan tentang izin yang telah diwajibkan oleh pemerintah terhadap organisasi pemohon pengumpulan sumbangan yaitu wajib memenuhi beberapa ketentuan yang telah termuat dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Sumbangan, namun dalam pelaksanaan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Sumbangan yang sudah diterakpan sejak tahun 2001 hingga tahun 2017 di Kota Batu masih belum dapat ditegakkan dengan baik dikarenakan dalam kurun waktu 16 tahun sejak peraturan ini diterapkan, masih belum ada organisasi pemohon yang mengajukan rekomendasi izin kepas Dinas Sosial Kota Batu. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris dengan metode penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data tingkat keefektifitasan pelaksanaan penerapan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Sumbangan. Berdasarkan penelitian ini maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penerapan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Sumbangan belum berjalan dengan efektif karena terhambat oleh beberapa faktor seperti Sumberdaya Manusia yang masih rendah, dalam penegakan peraturan juga masih belum tegas karena minimnya fasilitas pendukung dan kesadaran masyarakat sendiri akan pentingnya suatu izin berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan, sarana dan prasarana yang masih kurang, serta ketidak cocokan peraturan dengan kebudayaan yang telah melekat pada masyarakat.

English Abstract

The study aimed at investigating the effectiveness of article 7 of Government Regional regulation number 29 year 2008 about fund raising. That article states that fund raising must have permit from the government or related parties. The permit application is submitted by the organization of applicant to the minister, governor, and regent. Permit is a document issued by the local government based on the existing regulation other regulations which become legal proof, confirming validity or the statement saying that someone or an agency is alone to run business. Each applicant organization of fund raising must have permit from the goernment depending on the where they stay. In this case permit is a juridical instrument used by government to influence other to follow the suggested was to reach cetrain obejctive. The obligation set by government to the applicant of fund raising is the obligation to fulfill several regulation contained in article 8 of Government Regulation number 20 year1980 about fund raising. Yet the implementation of article 7 of Government Regulation number 29 year 1980 about fund raising implemented since 2001 until 2017 in Batu has not been well enforced because during the 16 years since the regulation was implemented, not even a single organization proposes the permit from the Social Department of Batu city. This study was sociological juridical conducted directly to obtain data on the effectiveness level of the implementation of article 7 of Government Regulation number 29 year 1980 about fund raising. The results of the study show that the implementation of article 7 of Government Regukation number 29 year 1980 about fund raising has not been effective yet due to some inhibiting factors such as low human resource, less firm regulation enforcement due to the minimum supporting facilities, and society awareness on the importance of permit for the event conducted, lack of facilities and infrastructures, and conflict between regulation and culture held by the society.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2017/290/051710473
Uncontrolled Keywords: Efektifitas, Peraturan Pasal, Izin, Pengumpulan Sumbangan
Subjects: 300 Social sciences > 348 Laws, regulations, cases > 348.598 Laws, regulations, cases (Indonesia)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/4607
Text
Olina Aprilia Fatoni.pdf

Download | Preview

Actions (login required)

View Item View Item