BKG

Widodo, Mohamad Yudharistyawan (2017) Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Studi Efektifitas Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Di wilayah Jawa Timur. Dalam pasal 8 ayat (1) tersebut mengatur tentang izin penyelenggaraan penyiaran bagi lembaga penyiaran swasta yang berjangka waktu 10 tahun. Peraturan ini dibuat untuk mengatur penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta dalam melakukan penyiarannya tidak melanggar tujuan dari pancasila dan UUD RI 1945 serta tidak merugikan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Skripsi ini mengankat dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana efektifitas pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta terkait izin penyelenggaraan penyiaran televisi swastalokal.. Apa saja hambatan dan bagaimana solusi terhadap penerapan Pasal 8 ayat (1) Per,aturan Pemerintah Nom,or 50 Tahun 2005 tentang Penyellenggaraan Penyiaran Swasta terkait izin penyelenggaraan penyiaran televisi swastalokal. Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yag dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahawa efektifitas pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta tidak berjalan dengan efektif karena terhambat oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh KPID Jawa Timur dan KOMINFO terhadap lembaga penyiaran swasta yang masih tidak mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran, Kurangnya dana anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk mengawasi keseluruhan wilayah Jawa Timur, kurangnya aduan yang diberikan oleh masyarakat apabila ada lembaga penyiaran swasta yang melakukan pelanggaran, belum adanya sanksi apabila lembaga penyiaran swasta melakukan penyiaran tanpa mengantongi izin penyelenggaraan penyiaran.

English Abstract

This study aims to determine how the effectiveness of article 8 paragraph (1) Government Regulation No. 50 of 2005 on Broadcasting Provision of Private Broadcasting Institutions In East Java. In Article 8 paragraph (1) it regulates broadcasting licenses for private broadcasters with a term of 10 years. This regulation was made to regulate the broadcasting of private broadcasters in broadcasting does not violate the goals of Pancasila and the 1945 Constitution and does not harm the community. Based on this matter, this thesis is two problem formulation, namely How is the effectiveness of article 8 paragraph (1) of Government Regulation Number 50 Year 2005 concerning the Implementation of Broadcasting of Private Broadcasting Institution related to permit of television broadcasting of swastalokal .. What are the obstacles and how the solution to the application of Article 8 Paragraph (1) Per, Governmental Regulation Nom, or 50 Year 2005 regarding Private Broadcasting Implementation related to the permission to hold a private television broadcasting. As for this type of research is a kind of juridical empirical research using sociological juridical approach method which is done by direct research to obtain data concerning permit of broadcasting of private broadcasting institution in Article 8 paragraph (1) Government Regulation Number 50 Year 2005 concerning Private Broadcasting Institution Broadcasting. In this research, it can be seen that the effectiveness of article 8 paragraph (1) of Government Regulation Number 50 Year 2005 on Broadcasting Implementation of Private Broadcasting Institution is not running effectively because it is hampered by several factors such as lack of supervision conducted by KPID East Java and KOMINFO to private broadcasting institutions Still lacks broadcasting licenses, lack of budgetary funds provided by the government to oversee the entire territory of East Java, lack of complaints provided by the public if there is a private broadcasting institution that commits a violation, no sanction if the private broadcasting broadcasting without bagging broadcasting licenses.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2017/286/051710469
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.09 Control of public utilities > 343.099 Communications > 343.099 4 Telecommunication > 343.099 46 Television
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/4600
Text
MOHAMAD YUDHARISTYAWAN.pdf

Download | Preview

Actions (login required)

View Item View Item