BKG

Marzuki, Al Araf Assadallah (2017) Urgensi Putusan Sela Berkaitan Dengan Harta Kekayaan Pelaku Usaha Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia (Studi Kasus Penyalahgunaan Posisi Dominan Oleh Kelompok Usaha Temasek). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan hukum yang dilatarbelakangi pada tahun 2008 terdapat kasus yang membuat KPPU kecewa terhadap putusannya, yaitu terhadap kasus Temasek yang dimana Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (STT) menjual 40,8% sahamnya di PT Indosat Tbk ke Qatar Telecom QSC (Qtel) melalui akusisi Asia Mobile Holdings Pte Ltd (AMH) di tengah-tengah proses upaya hukum kasasi, dimana melebihi ketentuan yang ditentukan untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya. Oleh sebab itu maka diperlukannya pengaturan mengenai putusan sela. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa urgensi putusan sela berkaitan dengan harta kekayaan pelaku usaha dalam hukum acara persaingan usaha di Indonesia yaitu (1) Ditinjau dari kasus penyalahgunaan posisi dominan yang dilakukan oleh kelompok usaha Temasek tersebut atas penjualan saham Indosat ke Qatar Telecom di tengah-tengah proses upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung menciptakan ketidakpastian Putusan KPPU dan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara tersebut dengan cara kelompok usaha Temasek tidak menghormati Putusan KPPU dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus terbukti melakukan pelanggaran Pasal 27 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat. (2) Ditinjau dari tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat khususnya terkait dengan penyalahgunaan posisi dominan, bahwa pengaturan penyalahgunaan posisi dominan diberikan atas dasar untuk melindungi persaingan usaha tidak sehat dan melindungi kepentingan masyarakat, sehingga tidak adanya kerugian yang dialami akibat dari adanya persaingan usaha yang sehat. (3). Ditinjau dari aspek ekonomi, bahwa putusan pengaturan putusan sela ini berguna untuk mengamankan harta kekayaan pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik selama proses perkara berlangsung, sehingga kerugian ekonomi yang akan timbul bilamana pelaku usaha beritikad tidak baik tidak akan terjadi sampai adanya putusan yang inkrah.

English Abstract

In this thesis, the author brings up the legal issues with the background of a case in 2008 wherein the ruling disappointed the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in regard to the case of Temasek in which Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (STT) sold 40.8% of its shares in PT Indosat Tbk to Qatar Telecom QSC (Qtel) through the acquisition of Asia Mobile Holdings Pte Ltd (AMH) in the midst of the legal cassation process, which exceeds the established provisions on the transfer of ownership of shares. As such, there needs to be regulations on provisional rulings. Based on the research results, it can be concluded that the urgency of provisional rulings in relation to the wealth of entrepreneurs in Indonesian law of business competition procedure is that (1) seen from the case of the dominant position abuse committed by Temasek Group on the sale of Indosat shares to Qatar Telecom in the midst of the legal cassation process in the Supreme Court, this creates uncertainty for the decision by KPPU and for the State Court examining the case as Temasek Group did not honor the Decision of the KPPU and Central Jakarta State Court which ruled that there was a violation of Article 27 letter (a) of Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition; (2) seen from the objective of the creation of the Law on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition and in particular on the abuse of the dominant position, the regulation for the abuse of dominant position is created on the basis of protection from unfair competition and of the people’s interests, so that no losses are experienced from fair competition; and (3) seen from the economic aspect, the regulation of provisional rulings is useful to secure the wealth of entrepreneurs who do not have good faith during the legal proceedings, so that economic losses that occur if the entrepreneur acts in bad faith does not happen until a ruling takes full effect.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.07/MAR/u/2017/041705339
Uncontrolled Keywords: BUSINESS ENTERPRISES - LAW AND LEGISLATION, COMPETITION
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law > 346.07 Commercial law
Divisions: S2 / S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Nur Cholis
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/344
Text
BAGIAN DEPAN (1).pdf

Download | Preview
Text
BAB I.pdf

Download | Preview
Text
BAB II.pdf

Download | Preview
Text
BAB III.pdf

Download | Preview
Text
BAB IV.pdf

Download | Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download | Preview

Actions (login required)

View Item View Item