Penerapan Earmarking Tax Atas Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Malang

Ansori, Azhar (2017) Penerapan Earmarking Tax Atas Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Malang. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pajak memiliki peranan penting dalam pembangunan di Indonesia yang meliputi pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pengalokasian pajak dari UU No. 28 Tahun 2009 salah satunya adalah pajak PKB. Kota Malang sebagai kota terbesar kedua di Jawa-Timur tentu memiliki penerimaan PKB yang besar, sehingga perlu diketahui penerapan Earmarking Tax pada pajak itu. Earmarking merupakan praktik penganggaran mendedikasikan pendapatan pajak untuk program tertentu, dan praktek ini melibatkan penyetoran pajak atau pendapatan lainnya ke rekening khusus, dimaksutkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan good government dan clean government. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penerapan Earmarking Tax atas PKB di Kota Malang. Pada dasarnya penelitian mengetahui apakah Kota Malang telah melaksanakan kegitan earmarking dengan benar sesuai dengan aturan yang ada pada UU PDRD tersebut. Lokasi penelitian utama di Badan Pengelolaan Keuangan dan Kas Daerah (BPKAD) dan Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengertian penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencoba untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi dan fenomena yang sedang berlangsung. Fokus penelitian ini mengetahui penerapan Earmarking Tax atas PKB. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis interaktif Miles dan Huberman yakni mengumpulkan data, reduksi data, proses penyajian data, dan proses menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah dalan Penerapan Earmarking Tax atas PKB di Kota Malang hanya sebatas symbolic earmarking atau bertipe G yang masih dalam bentuk revenue sharing dari pemerintah pusat kepemerintah daerah. Pada tingkat SKPD ditemukan bahwa adanya kesalahan alokasi, dimana Dana Bagi Hasil Cukai Rokok (DBHCT) juga digunakan dalam perbaikan jalan, bukan untuk membiayai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum, sehingga alokasi dana tidak tepat sasaran. Saran yang diberikan dalam penelitian ini dalam menerapkan Earmarking Tax atas Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Malang ialah persiapan peraturan daerah, pembuatan program layanan, koordinasi pihak-pihak terkait, yakni SKPD yang berhubungan langsung dengan bagian perencanaan anggaran dan bagian teknis dalam proses pelaksaan program-program layanan Earmarking Tax.

English Abstract

Tax has an important role in development in Indonesia which includes national development and regional development. Allocation of taxes from Law no. 28 Year 2009 one of them is tax PKB. Malang as the second largest city in East Java must have a large PKB revenue, so please note the implementation of Earmarking Tax on the tax. Earmarking is a budgeting practice dedicating tax revenues to a particular program, and this practice involves depositing taxes or other income into special accounts, being forced to improve the quality of services gradually and continuously and at the same time creating good government and clean government. The purpose of this study is to find out how the implementation of Earmarking Tax on PKB in Malang. Basically the research to know whether Malang has implemented earmarking activity correctly in accordance with the rules in the PDRD Act. The main research location in the Badan Pengelolaan Keuangan and Aset Daerah (BPKAD) and Dinas Pekerjaan Umum and Perencanaan Ruang (DPUPR) Malang. The type of research used is descriptive research with qualitative approach. Understanding descriptive research is a study that tries to provide a systematic description of the situation and the ongoing phenomenon. The focus of this research is to know the implementation of Earmarking Tax on PKB. The analytical method used is Miles and Huberman interactive analysis method that collects data, data reduction, data presentation process, and conclusion process. The result of this research is in Implementation of Earmarking Tax on PKB in Malang City only limited to symbolic earmarking or type G which is still in the form of revenue sharing from central government of regional government. At the SKPD level it is found that there is an allocation error, where the DBHCT is also used in road repairs, not to finance public health services and law enforcement, resulting in inadequate allocation of funds. Suggestion given in this research in applying Earmarking Tax on Motor Vehicle Tax in Malang City is preparation of local regulation, making service program, coordination of related parties, namely SKPD which is directly related to budget planning section and technical part in the process of implementing programs Earmarking Tax service.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	SKR/FIA/2017/793/051708480
Uncontrolled Keywords:	Earmarking Tax, PKB, Good Government, Clean Government, penelitian deskriptif, Symbolic Earmarking, Tidak Tepat Sasaran.
Subjects:	300 Social sciences > 336 Public finance > 336.2 Taxes > 336.27 Other taxes
Divisions:	Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Bisnis / Niaga
Depositing User:	Kustati
Date Deposited:	19 Sep 2017 02:04
Last Modified:	17 Sep 2020 05:08
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/2677

Text Azhar Ansori.pdf Download (6MB)

Actions (login required)

View Item