BKG

Hartatik, - (2017) Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Jual Beli Melalui Pembayaran Dengan Menggunakan Bilyet Giro (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 15/Pdt/G/2014/Pn.Jmb). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Jual beli merupakan suatu perjanjian konsensuil, yang artinya adalah ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat atau mempunyai kekuataan hukum) pada detik tercapainya sepakat penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (essential) yaitu barang dan harga. Kemudian salah satu sifat yang penting lagi dari jual beli menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah bahwa perjanjian jual beli itu hanya "Obligatoir" saja, artinya jual beli itu belum memindahkan hak milik, ia baru memberikan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak, yaitu memberikan kepada si pembeli hak untuk menuntut diserahkannya hak milik atas barang yang dijual. Keadaan tersebut menjadi berbeda ketika objek jual beli adalah berupa tanah, karena hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat, dimana apa yang dimaksud dengan jual beli bukan merupakan perbuatan hukum berupa perjanjian obligatoir. Jual beli tanah dalam hukum adat merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang harus memenuhi tiga (3) unsur yaitu : tunai, terang dan riil atau nyata sehingga jual beli tanah harus dilakukan dengan tunai/lunas dan pada saat itu pula penyerahan barang dilakukan. Jual beli tanah yang pembayarannya dengan menggunakan Bilyet Giro terdapat keraguan tentang keabsahannya karena walaupun secara formalitas bisa dikatakan lunas, akan tetapi sifat Bilyet Giro adalah mempunyai jangka waktu yang baru dapat diuangkan setelah jatuh tempo, sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa peralihan hak atas tanah dengan jual beli melalui pembayaran dengan menggunakan bilyet giro. Berdasarkan latar belakang tersebut muncul rumusan masalah yaitu : Bagaimana keabsahan peralihan hak atas tanah dengan jual beli melalui pembayaran dengan menggunakan bilyet Giro menurut Putusan Pengadilan Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.JMB tanggal 14 Oktober 2014 dan Bagaimanapenyelesaiannya apabila peralihan hak atas tanah dengan menggunakan bilyet Giro telah terjadi menurut Putusan Pengadilan Nomor : 15/Pdt.G/2014/PN.JMB tanggal 14 Oktober 2014. Metode yang digunakan untuk meneliti permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang – undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah peraturan perundang – undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian maka didapatkan hasil bahwa perbuatan jual beli tanah yang dilakukan oleh para pihak adalah tergantung pilihan hukum para pihak, yaitu memakai hukum adat atau menurut KUHPerdata, yang artinya akan ada perbedaan yang sangat prinsip dalam hal pembayaran, dimana hukum adat haruslah Tunai, Riil dan Terang sedangkan dalam KUHPerdata adalah menurut kesepakatan para pihak. Pembayaran menggunakan bilyet giro secara formalitas bisa disebut lunas karena ada nilai tentang jumlah pembayaran yang telah disepakati, sedangkan secara faktanya tentang penerimaan uang pembayarannya baru bisa diterima dikemudian hari. Secara kepastian hukum tentang jual beli tanah yang mendasarkan pada asas hukum adat maka seharusnya jual beli tanah yang pembayarannya menggunakan giro tidak boleh dilakukan

English Abstract

The sale and purchase is a consensual agreement, which means that he or she has been born as a legal agreement (binding or having a legal power) at the moment of agreement between the seller and the buyer regarding the essential elements of goods and price. Then one of the more important properties of trading under the Civil Code Code is that the sale and purchase agreement is only "Obligatoire" only, meaning that the sale and purchase has not transferred the property right, it just gives the rights and obligations to both parties , Ie giving the buyer the right to demand the transfer of ownership of the goods sold. The situation becomes different when the object of sale and purchase is in the form of land, because the national land law comes from customary law, where what is meant by the sale and purchase is not a legal act in the form of obligatoir agreement. The sale and purchase of land in customary law is a legal act of transfer of rights which must fulfill three (3) elements namely: cash, light and real or real so that the sale and purchase of land must be done with cash / keel and at that time also delivery of goods done. Sale and purchase of land which payment by using Bilyet Giro there are doubts about its validity because although formally can be said to be paid off, but the nature of Bilyet Giro is to have a new time period can be cashed after maturity, until now there is no legislation that stipulates that Transfer of rights to land by buying and selling through payment using bilyet giro. Based on the background, the formulation of the problem arises: How is the legitimacy of the transfer of rights to land by buying and selling through payment using bilyet Giro according to Court Decision Number: 15 / Pdt.G / 2014 / PN.JMB dated October 14, 2014 and How to solve it if the transfer of rights On land by using bilyet Giro has occurred according to Court Decision Number 15 / Pdt.G / 2014 / PN.JMB dated October 14, 2014. The method used to examine the problem is the normative legal research using a statutory approach (statute approach) And conceptual approaches to review legislation relating to legal issues under review. Based on the result of the research, it is found that the buying and selling of land done by the parties is dependent on the legal choice of the parties, namely using customary law or according to the Civil Code, which means there will be very principle difference in terms of payment, where customary law must be Cash, Real And Light while in the Civil Code is according to the agreement of the parties. Payment using bilyet giro formally can be called paid off because there is value about the amount of payment that has been agreed, while in fact about acceptance of payment money can only be accepted in the future. The legal certainty about the sale and purchase of land based on the principle of customary law should be the sale and purchase of land that payments using giro should not be done.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.043 6/HAR/p/2017/041708246
Uncontrolled Keywords: LAND TITLES - REGISTRATION AND TRANSFER, CHEKS, BANKS, AND BANKING
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 6 Transfer
Divisions: S2 / S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Nur Cholis
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/2667
Text
BAGIAN DEPAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB I HABIS KOMPRE.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB II HABIS KOMPRE.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB III HABIS KOMPRE.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
BAB IV HABIS KOMPRE.pdf
Restricted to Repository staff only

Download
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download

Actions (login required)

View Item View Item