BKG

Pramadita, I Kadek Yudhi (2017) Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pariwisata Tanah Lot Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Dengan Desa Pakraman Beraban Dalam Perspektif Keadilan dan Kepastian Hukum. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Penulisan tesis ini dilatar belakangi oleh perjanjian kerjasama pengelolaan pariwisata Tanah Lot antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan, tanpa adanya peran dari notaris selaku pejabat umum untuk mengesahkan suatu perjanjian yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Notaris dalam pembuatan perjanjian ini bertujuan agar tercipta suatu perlindungan hukum dan keadilan terhadap Desa Pakraman Beraban, sehingga apa yang menjadi isi perjanjian tersebut dapat dijalankan dengan baik dan memiliki kedudukan yang sama tanpa menguntungkan salah satu pihak. Desa Pakraman Beraban dalam perjanjian kerjasama baik yang pertama maupun kedua tidak mendapatkan hak yang sepantasnya dalam perjanjian tersebut. DTW Tanah Lot itu terdapat Pura Luhur Tanah Lot yang perlu diadakan odalan (upacara keagamaan) setiap enam bulan sekali serta perlu dijaga dan dilestarikan kesucian dari Pura Luhur Tanah Lot tersebut, sehingga merugikan dan tidak memberikan keadilan bagi Desa Pakraman beraban dan perjanjian kerjasama tersebut tidak mencerminkan keadilan dan keseimbangan yang selaras dengan hukum perjanjian. Perjanjian kerjasama pengelolaan pariwisata Tanah Lot antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban tidak mencerminkan keadilan dan keseimbangan, apabila dilihat dari pembagian hasil dan tugas yang dapat dilihat dalam Pasal 8 dan Pasal 9 perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban Nomor 12 Tahun 2011 tentang pengelolaan daya tarik wisata Tanah Lot. Rumusan masalah pada penelitian ini Apakah bentuk dan isi perjanjian perjanjian kerjasama pengelolaan pariwisata Tanah Lot antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban telah memenuhi syarat dalam hukum perjanjian, Mengapa perjanjian kerjasama pengelolaan pariwisata Tanah Lot antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban tidak memberikan keseimbangan hak bagi para pihak dalam perjanjian tersebut dan Bagaimana perjanjian kerjasama pengelolaan pariwisata Tanah Lot yang berkeadilan bagi Desa Pakraman Beraban dimasa mendatang. Penelitian ini disusun iv menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian telah dapat diketahui bahwa Isi dari perjanjian kerjasama pengelolaan pariwisata Tanah Lot antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan Desa pakraman beraban sudah sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, namun jika dilihat dari bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban dibuat dengan dibawah tangan, perjanjian kerjasama tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana dalam Pasal 179 ayat (4) mewajibkan perjanjian kerjasama dibuat dengan akta notaris, sehingga kekuatan pembuktian dari perjanjian kerjasama tersebut menjadi tidak sempurna, selanjutnya Perjanjian kerjasama pengelolaan pariwisata Tanah Lot antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban tidak memberikan keseimbangan hak bagi para pihak dalam perjanjian, hal tersebut dikarenakan aset dan infrastruktur yang berada diobyek wisata Tanah Lot merupakan aset dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan memperoleh bagian yang lebih dari Desa Pakraman Beraban dan Perjanjian kerjasama pengelolaan pariwisata Tanah Lot yang berkeadilan bagi Desa Pakraman Beraban dimasa mendatang dengan memperhatikan hak dan kewajiban dari Desa Pakraman Beraban secara seimbang, meskipun obyek wisata Tanah Lot merupakan aset dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan, hal tersebut dikarenakan Desa Pakraman Beraban merupakan pihak yang menjaga dan merawat lingkungan obyek wisata Tanah Lot baik yang baik yang bersifat sekala (fisik dari obyek wisata Tanah Lot yang disana terdapat purapura) maupun yang bersifat niskala (melaksanakan upacara keagamaan yang dilaksanakan tiap enam bulan)

English Abstract

The writing of this thesis is based on a cooperation agreement between the management of Tanah Lot tourism between the Regional Government of Tabanan Regency and Desa Pakraman Beraban agreement is made in the form of agreement under the hand, without the role of a notary as a general official to legalize a binding agreement for the parties who make it . Notary in making this agreement aims to create a protection of law and justice against the Village Pakraman Beraban, so that what is in the content of the agreement can be run properly and have the same position without the benefit of either party. Pakraman Beraban Village in the first and second cooperation agreement does not get the appropriate rights in the agreement. Tanah Lot DTW there is Pura Luhur Tanah Lot which needs to be held odalan (religious ceremony) once every six months and need to be maintained and preserved the sanctity of Pura Luhur Tanah Lot, thus harming and not providing justice for the village of Pakraman beraban and the cooperation agreement does not reflect Justice and balance in harmony with the law of covenant. The cooperation agreement between Tanah Tabanan and Pakraman Beraban does not reflect justice and balance, when viewed from the division of the results and the tasks that can be seen in Article 8 and Article 9 of cooperation agreement between the Government of Tabanan Regency and Desa Pakraman Beraban Number 12 Tahun 2011 about the management of Tanah Lot tourist attraction. Formulation of the problem in this research Is the form and contents of agreement agreement of management of Tanah Lot tourism between local government of Tabanan Regency with Desa Pakraman Beraban fulfill requirement in law of agreement, Why agreement agreement of management of Tanah Lot tourism between local government of Tabanan Regency with Desa Pakraman Beraban not give The balance of rights for the parties to the agreement and How is the cooperation agreement of the management of Tanah Lot tourism with justice for the future Desa Pakraman Beraban. This research was compiled using normative juridical research method with approach of legislation and conceptual approach. Based on the results of research has been known that the contents of the agreement between Tanah Lot tourism management agreement between the Regional vi Government of Tabanan Regency with the Desa Pakraman Beraban already in accordance with the requirements of the validity of an agreement and in accordance with Government Regulation No. 50 of 2007 on Procedures Implementation of Regional Cooperation, but when viewed Of the form of a cooperation agreement between the Government of Tabanan Regency and Desa Pakraman Beraban shall be made under its control, the cooperation agreement is contradictory to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 concerning Guidelines on the Management of Regional Property which in Article 179 paragraph (4) Notary deed, so that the evidentiary power of the cooperation agreement becomes imperfect, then the Agreement of Tanah Lot tourism management cooperation between the Government of Tabanan Regency with Desa Pakraman Beraban does not provide balance The right for the parties in the agreement, it is because the assets and infrastructure in Tanah Lot tourism area is an asset from the Local Government of Tabanan Regency so that the Local Government of Tabanan District obtains more than Desa Pakraman Beraban and Agreement of Tanah Lot Tourism Management Cooperation Justice for the future Desa Pakraman Beraban by taking into consideration the rights and obligations of Desa Pakraman Beraban in a balanced way, even though the Tanah Lot tourism object is an asset from the Local Government of Tabanan Regency, it is because Desa Pakraman Beraban is the party that keep and care for the environment of Tanah Lot tourism object either The good that is sekala (physical of Tanah Lot tourism object there is pretend) and that is niskala (carry out the religious ceremony which is held every six month)

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/343.078 91/PRA/p/2017/041707626
Uncontrolled Keywords: TOURISM, TOURISM - LAW AND LEGISLATION, TOURISM - GOVERNMENT POLICY
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.078 Secondary industries and services > 343.078 91 Secondary industries and services (Tourism)
Divisions: S2 / S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Nur Cholis
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1832
Text
BAGIAN DEPAN.pdf

Download | Preview
Text
BAB.I.pdf

Download | Preview
Text
BAB.II.pdf

Download | Preview
Text
BAB.III.pdf

Download | Preview
Text
BAB.IV.pdf

Download | Preview
Text
NASKAH TESIS.pdf

Download | Preview

Actions (login required)

View Item View Item