BKG

Parlinggoman, Abelardo Teguh (2019) Pelaksanaan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian Mengenai Kewenangan Ojk Dalam Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Melakukan Pendaftaran Izin Usaha Pergadaian. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Pada penelititan ini penulis mengangkat permasalahan dalam hal efektifitas pasal 9 ayat (1) POJK nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian mengenai kewenangan ojk dalam pemberian sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melakukan pendaftaran izin usaha pergadaian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh beredarnya usah gadai ilegal yang menawarkan jasa gadai tanpa memiliki izin usaha gadai yang diberikan oleh OJK. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat rumusan masalah : (1) bagaimana efektifitas pasal 9 ayat (1) POJK nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian? (2) apa saja hambatan OJK dalam pelaksanaan pasal 9 ayat (1) POJK nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian? (3) apa saja upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan? Penulisan Skripsi ini menggunakan metode Yuridis-Empiris dengan metode pendekatan Yuridis-Sosiologis. Data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan disusun dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga akan tersusun dalam penulisan yang runtut dan sistematis dengan menggunakan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa pasal 9 ayat (1) peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31/POJK.05/2016 tentang usaha pergadaian masih belum efektif. Jika dilihat hasil dari penulisan terdapat beberapa faktor yang menghambat efektifnya pelaksanaan pasal ini yaitu peraturan tersebut diatas masih belum memiliki sanksi secara tertulis pada POJK dan masih diperlukannya peraturan berbentuk undangundang untuk mengatasi permasalahan pelaku usaha gadai tidak memiliki izin usaha gadai agar terciptanya lembaga jasa keuangan yang taat akan hukum dan terhindar dari meluasnya pelaku usah gadai yang memberikan jasa gadai ileg

English Abstract

In this research, the writer raises the issue in terms of the effectiveness of article 9 paragraph (1) POJK number 31 / POJK.05 / 2016 concerning pawnshop business regarding the authority of OJK in providing sanctions for business actors who do not register pawnshop business licenses. This research is motivated by the circulation of illegal pawning businesses that offer pawning services without having a pawn business permit given by the OJK. Based on this the authors raised the formulation of the problem: (1) how is the effectiveness of article 9 paragraph (1) POJK number 31 / POJK.05 / 2016 about pawnshop business? (2) what are OJK's obstacles in the implementation of article 9 paragraph (1) POJK number 31 / POJK.05 / 2016 concerning mortgage business? (3) what are the efforts to overcome implementation obstacles? Writing this Thesis uses the Juridical-Empirical method with the Juridical-Sociological approach. Primary, secondary and tertiary data obtained by the author will be arranged and linked in such a way that they will be arranged in coherent and systematic writing using data analysis techniques using descriptive qualitative methods. From the results of the research with the above method, the author obtained an answer to the existing problems that article 9 paragraph (1) of the financial services authority number 31 / POJK.05 / 2016 concerning pawnshop business is still ineffective. If seen from the results of the writing, there are several factors that hinder the effective implementation of this article, namely the above regulation still does not have written sanctions in the POJK and the need for regulations in the form of laws to overcome the problem of pawnbrokers do not have a pawn business permit in order to create financial service institutions. who obey the law and avoid the spread of pawnbrokers who provide illegal pawning services.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2019/458/052001114
Subjects: 300 Social sciences > 348 Laws, regulations, cases > 348.598 Laws, regulations, cases (Indonesia)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Agus Wicaksono
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/179693
Text
Abelardo Teguh Parlinggoman (2).pdf

Download | Preview

Actions (login required)

View Item View Item