BKG

Pamungkas, Dimitra Giza Jalu (2019) Pelaksanaan Pasal 35 Ayat (3) Huruf C Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usіa Mengenaі Pelayanan Kepada Lansіa Mіskіn Dan/Atau Terlantar Dalam Pantі Pemerіntah (Studі Dі Dіnas Sosіal Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Pada penelitian ini penulis mengangkat permasalahan mengenai Pelaksanaan pemberian pelayanan lansia miskin dan/atau terlantar dalam panti pemerintah. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, Pemerintah Daerah Kota Malang khususnya Dinas Sosial Kota Malang tidak memiliki Panti yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang mana hal tersebut telah disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dalam memberikan pelayanan terhadap lansia miskin dan/atau terlantar dalam panti pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan Pasal 35 Ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia? (2) Apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Pasal 35 Ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia?. Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris serta menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang kemudian dihubungkan dengan suatu penafsiran gramatikal untuk menganalisis berdasarkan teori-teori yang berkaitan. Jenis dan Sumber data penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yaitu pihak Dinas Sosial Kota Malang bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat Kota Malang. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis guna menjawab masalah hukum yang telah dirumuskan. Hasil penelitian dan analisis menunjukan bahwa pelaksanaan pemberian pelayanan kepada lansia miskin dan/atau terlantar dalam panti Pemerintah tidak memenuhi pelaksanaannya yang sesuai dan telah diatur di dalam Pasal 35 Ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Dalam permasalahan tersebut berkaitan dengan Pasal 8 Ayat (1) huruf E yang membahas mengenai dalam hal peningkatan kesejahteraan Lanjut usia dengan memberikan pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum dan berkaitan dengan Pasal 37 Ayat (1) yang menyatakan Pemerintah membentuk Panti Werda guna menampung Lanjut usia terlantar. Dalam hal tidak terpenuhinya pelaksanaan tersebut, ditemukan pula hambatan-hambatan yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terpenuhinya pelaksanaan tersebut seperti salah satunya kurangnya pengalokasian anggaran dalam memberikan pelayanan di dalam panti.

English Abstract

This study the authors raise the issue regarding the implementation of poor elderly and / or neglected service delivery in government homes. The background of this research is in carrying out government affairs, Malang City Government especially Malang City Social Service does not have a home made by the Regional Government which has been mentioned in Malang City Regulation Number 13 Year 2015 regarding Elderly Welfare in providing services towards poor elderly people and / or neglected in government homes. Based on this, the formulation of the problem in this thesis is (1) How is the implementation of Article 35 Paragraph (3) letter c of Malang City Regulation Number 13 of 2015 concerning Elderly Welfare? (2) What are the obstacles and solutions in the implementation of Article 35 Paragraph (3) letter c of Malang City Regulation Number 13 of 2015 concerning Elderly Welfare? This thesis research uses empirical juridical research methods and uses a sociological juridical approach which is then linked to a grammatical interpretation to analyze based on related theories. Types and Sources of data of this study are primary data obtained through direct interviews with informants namely the Malang City Social Service in the field of Rehabilitation and Social Services and the distribution of questionnaires to the people of Malang City. The data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods, namely by collecting data obtained from research and then analyzed in order to answer the legal problems that have been formulated. The results of research and analysis indicate that the implementation of providing services to poor and / or neglected elderly in Government institutions does not meet the implementation that is appropriate and regulated in Article 35 Paragraph (3) letter c of Malang City Regulation Number 13 Year 2015 concerning Elderly Welfare. In the matter related to Article 8 Paragraph (1) letter E which discusses in terms of improving the welfare of the Elderly by providing services to get ease in the use of public facilities, facilities and infrastructure and relating to Article 37 Paragraph (1) which states the Government established Werda Orphanage to accommodate abandoned seniors. In the case of non-fulfillment of the implementation, also found obstacles that become factors that influence the non-fulfillment of such implementation such as one of the lack of budget allocation in providing services in the institution.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2019/478/052001121
Subjects: 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.03 Social service > 344.032 Social welfare problems and services > 344.032 6 Specific social welfare problems and services (People in late adulthood)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Agus Wicaksono
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/179605
Text
Dіmіtra Gіza Jalu Pamungkas.pdf

Download | Preview

Actions (login required)

View Item View Item