BKG

Wafi, Muhammad Rafiqi Hibatul (2020) Izin Penangkaran Satwa Dilindungi Jenis Jalak Bali Di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (Studi Di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Undang - Undang secara terang telah mengatur segala bentuk tindakan penyalahgunaan satwa langka seperti memelihara, meniagakan, atau menyimpan bagian tubuh yang akan masuk dalam tindak kejahatan dan akan dijerat dengan sanksi yang melanggar. Jalak Bali masuk dalam daftar satwa dilindungi menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji penerapan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar terkait pemberian izin melakukan Penangkaran Satwa Dilindungi jenis Jalak Bali, memahami apa kendala yang sering dihadapi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam pemberian izin penangkaran satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar terkait pemberian izin melakukan Penangkaran Satwa Dilindungi jenis Jalak Bali, serta mengetahui bagaimana tindakan yang diberikan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif dengan memaparkan keseluruhan data baik dari data primer maupun data sekunder secara obyektif dan sistematik. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, sehingga sampel yang digunakan adalah bagian petugas perizinan BBKSDA Jawa Timur, Bapak Bugiono. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.19/Menhut-II/2005 Tahun 2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar telаh diterаpkan sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut.(2) Namun masih ada kendala yang sering dijumpai yaitu masih banyak masyarakat yang memiliki Jalak Bali terlebih dahulu sebelum mengurus izin di BBKSDA setempat. Dan untuk mengurus izin tersebut, sering dijumpai kendala kelengkapan dokumen yang masih kurang oleh masyarakat. (3) Upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam menangani hambatan terkait izin penangkaran satwa dilindungi jenis Jalak Bali antara lain dengan cara memperketat pengawasan diseluruh wilayah Jawa Timur, menambah jumlah petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, menyediakan fasilitas dan sarana yang memadai, memberikan sosialisasi secara terpadu kepada masyarakat, menindak tegas pemilik satwa dilindungi khususnya jenis Jalak Bali. x

English Abstract

The law clearly regulates all forms of endangered animal abuse such as maintaining, alerting, or storing the body parts that will included into a crime. Bali Starling is protected animals according to the regulation from the Minister of Environment and Forestry number P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018. The purpose of this research is researching and reviewing the application of Ministrer of Environment and Forestry regulation number P.19/Menhut-II/2005 concerning the breeding of wild plants and animals about granting of license for breeding the protecting animals especially Bali Starling, to understand what are the obstacles that often happen to Natural Resources Conservation Division (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) of East Java in granting of license for protected animal breeding based on Minister of Forestry regulation number. 19/Menhut-II/2005 concerning the breeding of wild plants and animals about granting of license for captive the protecting animals especially Bali Starling, and then to knowing how the reactions of Natural Resources Conservation Division of East Java. Data analysis in this research used qualitative juridical analysis by describing the whole data both primary and secondary data objectively and systematically. The population of this research were all staff in Natural Resources Conservation Division of East Java. This research used purposive sampling technique, so the sample used was staff of Data Evaluation and Public Relation (Subbag Data Evaluasi Lapangan dan Hubungan Masyarakat),licensing officer BBSDA East Java, Mr. Bugiono. The result show that: (1) Minister of Forestry regulation concerning the breeding of wild plants and animals has been implented well and efficiently by the Natural Resources Conservation Division of East Java. (2) However, there are still obstacles that are often encountered, namely that there are still many people who have the Bali Starling first before taking care of the permit at the local BBKSDA. And to take care of these permits, it is often found that the completeness of documents is still lacking by the public . (3) the reaction by Natural Resources Conservation Division of East Java in dealing with obstacles related to captive breeding license for Bali Starling incule by tightening supervision throughout the East Java, increasing the number of officers, providing adequate facilities providing integrated socialization to the community, cracking down on protected animal owners, especially Bali Starling species. xii

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2019/427/052001077
Uncontrolled Keywords: izin, kendala, penangkaran, jalak bali-lisence, obstacle, captivity, bali starling
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.046 Government control and regulation of specific kinds of land and natural resources > 346.046 954 Government control and regulation of specific kinds of land and natural resources (Animals)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Agus Wicaksono
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/179480
Text
Muhammad Rafiqi Hibatul Wafi.pdf

Download | Preview

Actions (login required)

View Item View Item