BKG

Amelia, Zerlinda Rizky (2018) Penerapan Sanksi Pencabutan Sementara Izin Usaha Terhadap Pengusaha Yang Menjalankan Usaha Tidak Sesuai Dengan Siup. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Penelitian ini berangkat dari permasalahan kebijakan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (Dinas Perizinan setempat) mengenai legalitas Izin berusaha berupa SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) yang merupakan syarat wajib yang harus ada dalam suatu badan Usaha. Pada kenyataannya masih saja terjadi pelanggaran dalam menjalankan usaha yang permasalahannya sangat kronis, salah satunya adalah Pengusaha yang menjalankan usaha tidak sesuai dengan SIUP. Dalam Undang-undang pasal 2 UUPT no 40/2007 tentang perseroan terbatas mengenai maksud dan tujuan perseroan terbatas Secara Umum adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi sanksi berupa pencabutan sementara izin usaha terhadap pengusaha yang menjalankan usaha tidak sesuai dengan SIUP, serta apa saja yang menjadi faktor pendukung saat pelaksanaan pencabutan sementara izin berusaha yang berpedoman dari teori efektifitas hukum menggunakan 4 faktor yaitu Faktor hukum sendiri (undang-undang), Penegak Hukum yang tujuannya untuk mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum tersebut dan mengukur sejauh mana aturan hukum tersebut ditaati. Jenis penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. data yang dikumpulkan dan diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan teknik deskriptif kualitatif penentuan informan melalui 2 (dua) perusahaan yaitu PT. FALCON PRIMA TEHNIK & PT. PROMONESIA melakukan expansi lini bisnis usaha yang tidak sesuai dengan SIUP dengan sanksi pencabutan sementara izin berusaha dalam kurun waktu 3 ( Tiga ) bulan yang ditentukan dalam permendag 36 M-Dag/Per/2/2017. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa pengusaha tersebut sebenarnya tidak ingin melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam UUPT pasal 2 no 40/2007, di lain sisi mereka ingin melakukan expansi lini bisnis nya tetapi tidak mempelajari secara detail aturan dalam mendirikan suatu badan usaha atau tidak menghiraukan/menyepelekan penasehat hukum yang telah memberikan saran mengenai kewajiban dalam berusaha. Hal inilah yang menjadi awal penyebab permasalahan pelanggaran itu terjadi.

English Abstract

This research departs from the problem of licensing policies issued by local governments (local licensing services) regarding the legality of business licenses in the form of SIUP (Trading Business License) which is a mandatory requirement that must exist in a business entity. In reality there are still violations in running a business whose problems are very chronic, one of which is the Entrepreneur who runs a business not in accordance with SIUP. In Law Article 2 of Company Law No. 40/2007 concerning limited liability companies regarding the purpose and objectives of Limited Liability Companies in General is to find out how the implementation of sanctions in the form of temporary revocation of business licenses to entrepreneurs who run businesses is not in accordance with SIUP, and what are the supporting factors while carrying out the temporary revocation of the business permit which is guided by the theory of legal effectiveness using 4 factors, namely the legal factor itself (law), Law Enforcement whose purpose is to find out the effectiveness of the law and measure the extent to which the rule of law is adhered to. This type of empirical legal research uses a sociological juridical approach. data collected and obtained from observations and interviews with the Investment Office and One-Stop Integrated Services with qualitative descriptive techniques of determining informants through 2 (two) companies that committed legal violations in the form of misuse of business licenses, namely PT. PRIMA TEHNIK FALCON & PT. PROMONESIA which expands its business line of business which is not in accordance with SIUP with the sanction of temporary revocation of business licenses within a period of 3 (three) months specified in the Minister of Trade Regulation 36 M-Dag / Per / 2/2017. Based on the results of observations and interviews, the researchers found that the entrepreneurs actually did not want to violate the rules set by the government in the UUPT article 2 no 40/2007, on the other hand they wanted to expand their business lines but did not learn in detail the rules for establishing a body business or ignoring / underestimating legal counsel who has given advice regarding the obligation to try. This is the beginning of the cause of the violation problem.

Other Language Abstract

-

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.07/AME/p/2018/041901355
Uncontrolled Keywords: BUSINESS LAW
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law > 346.07 Commercial law
Divisions: S2 / S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Endang Susworini
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177979
Text
Zerlinda Rizky Amelia (2).pdf
Restricted to Repository staff only

Download

Actions (login required)

View Item View Item