BKG

Triyoga, Shinta (2019) Rekonsepsi Pasal 4 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Rangka Kepastian Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Mental Sebagai Subjek Hukum. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Penulisan tesis ini diteliti karena adanya kekaburan makna yang terdapat pada pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Pasal tersebut menyatakan bahwa psikososial dan disabilitas perkembangan merupakan bagian dari disabilitas mental tanpa menyebutkan kriteria hukum yang jelas. Dengan demikian maka dapat diasumsikan bahwa penyandang psikososial dan disabilitas perkembangan merupakan subjek hukum yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini mempersamakan kriteria psikososial dan disabilitas perkembangan dengan kriteria ketidakcakapan yang ada dalam pasal 433 KUH Perdata yaitu seseorang yang dalam kondisi dungu, gila/mata gelap, dan pemboros adalah termasuk kategori orang yang berada di bawah pengampuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji serta menganalisa mengenai konsep serta kriteria hukum yang terdapat pada pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang berkaitan dengan kepastian hukum bagi peyandang disabilitas mental. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) jenis, antara lain a) bahan hukum primer; b) sekunder; dan c) tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang didapatkan dari kepustakaan untuk dijadikan sebagai bahan kajian, kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai jenis penafsiran atau interpretasi. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ilmiah ini adalah berupa penyempurnaan kriteria hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang berkaitan dengan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas mental. Adapun penambahan kriteria hukum tersebut antara lain a) terganggunya sistem neuron; dan b) pada tingkatan tertentu. Dengan adanya penyempurnaan mengenai kriteria hukum tersebut, maka diperlukan rekonsepsi terhadap pasal tersebut untuk menghindari kekaburan makna agar kepastian hukum dapat tercapai. Selain berupa penambahan kriteria hukum, hendaknya dalam penulisan aturan perundang-undangan menggunakan istilah kata dan tanda baca yang tepat sehingga tidak menimbulkan multitafsir.

English Abstract

This thesis was examined because of the vagueness of the meaning contained in article 4 paragraph (1) letter c of Act No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities. The article states that psychosocial and developmental disabilities are part of mental disability without specifying and clear legal criteria. Thus, it can be assumed that persons with psychosocial and developmental disabilities are legal subjects who are incompetent in carrying out legal actions. This is equalized that psychosocial and disability development criteria with the criteria for incompetence in article 433 KUH Perdata, that is someone who is in a state of ignorance, insanity / dark eyes, and wastage is a category of people who are under guardianship. The purpose of this study is to examine and analyze the concepts and legal criteria contained in article 4 paragraph (1) letter c of Act No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities Barriers relating to the certainty of the law of mental disability. This thesis was compiled using a normative juridical method with a legislative approach and a conceptual approach. The legal material used consists of 3 (three) types, including a) primary legal material; b) secondary legal material; and c) tertier legal materials. Legal material collection techniques in the form of library studies, namely research conducted by collecting data obtained from the literature to be used as study material, then analyzed using various types of interpretations or interpretations. The conclusions obtained from this research are to improve legal criteria according of Act No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities relating to legal certainty for persons with mental disabilities. The additional legal criteria include a) disruption of the neuron system; and b) to a certain degree. With the improvement of the legal criteria, a reconception of the article is needed to avoid the obscurity of meaning so that legal certainty can be achieved. In addition to the addition of legal criteria, the writing of statutory regulations should use the terms words and punctuation right so that they do not cause multiple interpretations.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.013/TRI/r/2019/041902956
Uncontrolled Keywords: PEOPLE WITH DISABILITIES--LEGAL STATUS, LAWS, ETC
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations > 346.013 Capacity and status of persons
Divisions: S2 / S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Budi Wahyono
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/177444
Text
Shinta Triyoga.pdf
Restricted to Repository staff only

Download

Actions (login required)

View Item View Item