Hippy, Janwar (2019) Ultra Petita Putusan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Yang Di Lakukan Oleh Komisi Pemilihan Umum Dan Bawaslu. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Putusan DKPP Nomor 88/DKPP-PKE-IV/2015 memutus lebih dari yang diminta oleh pengadu (menerapkan asas ultra petita). Padahal, DKPP merupakan salah satu organ tata usaha negara yang berfungsi sebagai lembaga peradilan etik, bukan lembaga peradilan hukum. Penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai penggunaan asas ultra petita dalam putusan DKPP. Permasalahan dalam tesis ini antara lain 1) Apakah penggunaan asas ultra petita dalam memutus pelanggaran kode etik oleh KPU dan Bawaslu tidak bertentangan dengan kewenangan DKPP sebagai peradilan etik penyelenggara Pemilu? 2)Apa akibat hukum putusan DKPP yang menerapkan asas ultra petita? 3) Bagaimana rekosntruksi ideal pengaturan kelembagaan DKPP kedepan sebagai Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). DKPP mempunyai kewenangan atribusi yang diberikan oleh UU Pemilu. DKPP telah menerapkan asas ultra petita. Dalam Putusan DKPP No. 88/DKPP-PKE-IV/2015 dan telah melampaui kewenangannya (detournement de pouvoir) yang diamanatkan UU Pemilu. Akibat hukum putusan DKPP yang melampaui kewenangannya ialah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Pemilu berupa mengandung cacat hukum, dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut batal atau tidak sah. Konstruksi pengaturan kelembagaan DKPP sebagai Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu di masa yang akan datang harus mampu memberikan kepastian hukum baik dan tidak melampaui kewenangan atribusi UU Pemilu. Hasil dari penulisan tesis ini adalah 1) Keputusan ultra petita DKPP melanggar kewenangan DKPP. Sehingga, Keputusan DKPP Nomor 88/DKPP-PKE-IV/2015 tidak sah karena bertentangan dengan asas hukum yang berlaku dan asas kepastian hukum yang terkandung di dalam undang-undang 2) Akibat hukum keputusan DKPP yang menerapkan asas ultra petita dan melampaui kewenangan DKPP dalam UU Pemilu adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) sebagai tindak lanjut Putusan DKPP cacat hukum (batal dan tidak sah). 3) Rekonstruksi pengaturan kelembagaan DKPP sebagai Peradilan Etik Penyelenggara Pemilu di masa yang akan datang yaitu diaturnya larangan penggunaan asas ultra petita oleh DKPP dalam memutus pelanggaran etik penyelenggara Pemilu.
English Abstract
DKPP Decision Number 88 / DKPP-PKE-IV / 2015 decides more than requested by the complainant (applies the ultra petita principle). In fact, DKPP is one of the state administrative organs that functions as an ethical justice institution, not a legal justice institution. The author is interested in conducting a study regarding the use of the principle of ultra petita in the DKPP decision. Problems in this thesis include 1) Does the use of the ultra petita principle in deciding violations of the code of ethics by the KPU and Bawaslu do not conflict with the authority of the DKPP as the ethical court of election organizers? 2) What are the legal consequences of the DKPP ruling applying the ultra petita principle? 3) What is the ideal reconstruction of the DKPP's institutional arrangements going forward as the Electoral Ethics Court? To answer this problem, the writing of this thesis uses a normative juridical method with a statue approach, a case approach and a conceptual approach.. DKPP has the attribution authority granted by the Election Law. DKPP has implemented the ultra petita principle. In DKPP Decision No. 88 / DKPP-PKE-IV / 2015 and has exceeded its authority (detournement de pouvoir) mandated by the Election Law. The legal consequence of the DKPP decision that exceeds its authority is the State Administrative Decision issued by the Election Organizers in the form of legal defects, and the State Administrative Decision is null or invalid. The construction of DKPP's institutional arrangements as a Judicial Court of Election Ethics in the future must be able to provide legal certainty both and not beyond the authority of the attribution of the Election Law. The results of writing this thesis are 1) The ultra petita decision of DKPP violates the authority of DKPP. Therefore, DKPP Decree Number 88 / DKPP-PKE-IV / 2015 is invalid because it contradicts the principles of applicable law and the principle of legal certainty contained in the law. The Election Law is a State Administration Decree (KTUN) which organizes the General Elections (KPU and Bawaslu) as a follow up to the DKPP Decision which is legally flawed (null and invalid). 3) Reconstruction of DKPP's institutional arrangements as the Election Organizer Ethics Court in the future, namely the regulation of the prohibition on the use of the principle of ultra petita by DKPP in deciding violations of the ethics of election organizers.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/324.6/HIP/u/2019/041907609 |
| Uncontrolled Keywords: | POLITIC AND GOVERNMENT |
| Subjects: | 300 Social sciences > 324 The political process > 324.6 Election systems and procedures; suffrage |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 10 Dec 2019 01:13 |
| Last Modified: | 10 Dec 2019 01:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/176668 |
Actions (login required)
 |
View Item |