BKG

Ramdani, Farid (2019) Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pengaturan sikap diam pejabat/badan tata usaha negara terhadap permohonan keputusan tata usaha negara (KTUN fiktif). Pengaturan terhadap KTUN fiktif saat ini diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No. Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 53 Undang-undang No. 14 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pengaturan KTUN fiktif antara kedua undang-undang tersebut masing-masing saling bertentangan sehingga menimbulkan kerancuan dalam penerapannya. Penelitian ini mencoba untuk mengkaji perbedaan dan pertentangan pengaturan KTUN Fiktif berdasarkan peraturan perundang-undang yang ada di Indonesia. Dengan adanya perbedaan tersebut penulis mencoba untuk mengkaji kenapa alasan terjadinya perbedaan pengaturan dari ratio legis masing-masing undang-undang yang mengatur. Perbedaan pengaturan tersebut juga tentunya menimbulkan suatu akibat hukum, penulis mencoba mengkaji akibat hokum yang timbul dari adanya perbedaan pengaturan ini baik bagi pemohon KTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara dan pihak Ketiga/masyarakat yang dirugikan dari permohonan KTUN yang dianggap dikabulkan. Terakhir penulis mencoba untuk merumuskan suatu solusi dari adanya perbedaan dan akibat hokum yang timbul tersebut. Penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penulisan Yuridis Normatif. Penelitian ini juga menggunakan telaah dari literature hukum dengan mengkaji secara mendalam teori-teori hukum sebagai bahan acuan analisis.

English Abstract

The purpose of this research is to study the regulation of the silence of officials / state administrative bodies towards the request for a state administration decision (fictitious KTUN). The regulation of fictitious KTUN is currently regulated in Article 3 of Law No. 1986 concerning State Administrative Court and article 53 of Law No. 14 of 2014 concerning Government Administration. The fictitious KTUN arrangement between the two laws is contradictory to each other, causing confusion in its application. This study tries to examine the differences and contradictions of Fictitious KTUN based on existing laws and regulations in Indonesia. Given these differences, the author tries to examine why the reasons for the differences in the regulation of the legis ratios of each of the laws that govern. The difference in regulation also certainly causes a legal consequence, the author tries to examine the legal consequences arising from the difference in this regulation both for the applicant KTUN, the Administrative Court and the third party / community who are disadvantaged from the KTUN application that is considered granted. Finally, the author tries to formulate a solution of the differences and legal consequences that arise. The legal research used in writing this thesis uses the Normative Juridical writing method. This study also uses a study of the legal literature by examining in depth legal theories as a reference for analysis.

Other Language Abstract

=

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/342.598/RAM/k/2019/041907540
Uncontrolled Keywords: ADMINISTRATIVE LAW, INDONESIA, CONSTITUTIONAL LAW
Subjects: 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law
Divisions: S2 / S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endang Susworini
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/175423
Text
Farid Ramdani (2).pdf

Download | Preview

Actions (login required)

View Item View Item