BKG

Mahardhika, Rivaldhy Cahya Laskar (2019) Efektivitas Pelaksanaan Pasal 27 Ayat (1) Undangundang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan dari pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang isinya adalah setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak kelahiran, khususnya bagi penduduk yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, melalui pendekatan sosiologis dengan cara mewawancarai beberapa sampel dari seluruh populasi penelitian yakni penduduk di wilayah Kabupaten Malang, pejabat dari instansi berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang. Serta penulis menganalisis hal tersebut dengan peraturan yang terkait yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan hasil penelitian, hingga tahun 2017 masih banyak penduduk Kabupaten Malang yang belum mempunyai akta kelahiran, padahal sudah dilakukan sosialisasi dan diberi fasilitas oleh Dispendukcapil agar memudahkan penduduk yang akan mencatatkan kelahiran.

English Abstract

This study aimed to investigating how effective implementation of article 27 paragraph 1 of law number 24 of 2013 amandements to law number 23 of 2006 concering population administration that it is every birth must be reported by residents to implementing institutions of local later than 60 days since birth, especially for the population in the district of Malang. Type of research is empirical research, through a sociological approach by interviewing a few samples from the entire study population that is resident in the district of Malang, officials of the competent authority in this case the Department of Population and Civil Registration Malang. As well as the authors analyze it with the relevant regulations, namely the Presidential Decree No. 25 of 2008 and Act No. 23 of 2002 regarding Child Protection. Based on the results of the study, untill 2017 there are still many people who do not have Malang birth certificate, even the Department of Population and Civil Regisration District Malang already give socialization and facility so that make the resident to become easier.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2019/338/051908436
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.08 Jurisdiction over persons > 342.083 Citizenship and nationality
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Endang Susworini
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/174598
Text
Rivaldhy Cahya Laskar Mahardhika (2).pdf

Download | Preview

Actions (login required)

View Item View Item