BKG

Rifqi, Muhamad Qaedi (2019) Kearifan Lokal Masyarakat Baduy dan Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Hutan Adat. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Masyarakat Baduy hidup dengan memanfaatkan sumberdaya hutan yang dikelola berdasarkan nilai-nilai atau hukum adat setempat. Meskipun demikian kondisi hutan yang dikelola tetaplah lestari, oleh karena itu nilai-nilai atau hukum adat tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kearifan lokal. Keberadaan Masyarakat Baduy diakui oleh pemerintah ditandai dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2012 yang menetapkan wilayah yang ditempati Masyarakat Baduy sebagai wilayah hak ulayat adat, sehingga hutan yang berada di wilayah tersebut dapat dikategorikan sebagai hutan adat dan Masyarakat Baduy hak atas pengelolaan serta pemanfatan hutan tersebut. Hal-hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki peran terhadap pengelolaan hutan di Desa Kanekes. Mahkamah Konstitusi melalui putusan sidang nomor 35 tahun 2012 mengubah definisi hutan adat. Perubahan yang dimaksud adalah penghapusan frasa “negara” pada definisi hutan di Undang-Undang Tentang Kehutanan. Belum diketahui ada atau tidaknya dampak putusan tersebut terhadap sistem pengelolaan hutan adat yang berada di wilayah hak ulayat Masyarakat Baduy. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan sistem sosial Masyarakat Baduy dalam pengelolaan hutan adat di desa kanekes. (2) Mendeskripsikan peran pemerintah dalam pengelolaan hutan adat di desa kanekes. (3) Mendiskripsikan ada atau tidaknya dampak Putusan MK No 35 Tahun 2012 terhadap sistem pengelolaan hutan adat di desa kanekes. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan narasumber menggunakan teknik purposive sampling, dengan memilih key informan yang memiliki latar belakang pelaku pengelolaan hutan adat atau Masyarakat Baduy; perwakilan lembaga adat; dan pihak pemerintah terkait. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan key informan terpilih, pengumpulan dokumen, dan observasi partisipatif. Data yang didapat akan dianalisis menggunakan model interaktif Miles and Huberman. Masyarakat Baduy memiliki dua kelembagaan yang berbaur menjadi satu dalam struktur sosial, yaitu kelembagaan adat dan pemerintah nasional yang bertanggung jawab dalam seluruh aspek kehidupan Masyarakat Baduy termasuk kehutanan. Kedua kelembagaan ini dihubungkan oleh jaro pamarentah yang dalam kelembagaan adat bertanggung jawab terhadap puun (Pemimpin adat) dan dalam pemerintahan nasional bertanggung jawab terhadap camat. Masyarakat Baduy secara keseluruhan diakui sebagai penguasa; pengelola; dan pengambil manfaat pada hutan adat, namun Masyarakat Baduy memiliki cara tersendiri dalam menentukan peran setiap anggotanya dalam pengelolaan hutan adat. Interaksi yang terjadi dalam pengelolaan hutan adat sangat bervariasi dengan melibatkan pemerintah; kelembagaan adat; masyarakat umum; dan Masyarakat Baduy itu sendiri, selain itu terjadi interaksi antara lingkungan dengan Masyarakat Baduy serta lingkungan dengan Kelembagaan adat. ii Masyarakat Baduy membagi hutan adat menjadi (1) leuweung kolot yang merupakan hutan tetap dan keramat (2) dungusan yang merupakan hutan yang memiliki sumber mata air (3) leuwung garapan yang merupakan hutan produksi.Kearifan lokal dalam pengelolaan hutan adat berupa nilai-nilai pada pikukuh karuhun yang berhubungan dengan lingkungan antara lain rukun garapan dua welas, gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang di ruksak, areuy teu meunang diteukteuk, dan cai teu meunang ditua. Berdasarkan nilai-nilai tersebut terbentuk pola perilaku Masyarakat Baduy dalam mengelola hutan adat di Desa Kanekes yang menggunakan teknik agroforestri dan perladangan berpindah. Peran pemerintah setempat dalam pengelolaan hutan adat di Desa Kanekes adalah sebagai lembaga penunjang dan pelindung hak-hak Masyarakat Baduy. Pemerintah setempat menjalankan peran sebagai lembaga penunjang melalui program beberapa badan dan dinas yang memberikan fasilitas, bantuan dan pelatihan untuk mendukung pengelolaan hutan adat. Peran pemerintah sebagai lembaga pelindung diwujudkan dalam beberapa produk hukum yang mendukung konsistensi Masyarakat Baduy seperti Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32. Meskipun telah menjalankan peran dengan baik, masih terdapat rencana pemerintah dalam menunjang dan mendukung pengelolaan hutan adat oleh Masyarakat Baduy yang belum terealisasi. Tidak ada dampak Putusan MK No 35 Tahun 2012 terhadap sistem pengelolaan hutan adat. Adapun perubahan terjadi pada lembaga dan nilai, namun tidak terhadap pola perilaku Masyarakat Baduy serta struktur kelambagaan dalam pengelolaan hutan adat. Hal tersebut terjadi dikarenakan tidak sesuai nya esensi hasil Putusan MK No 35 Tahun 2012 dengan kondisi sistem pengelolaan hutan adat. Ditandai dengan tidak pernah adanya konflik antara Masyarakat Baduy dengan pemerintah setempat, bahkan pemerintah melekukan hal-hal sesuai Putusan MK No 35 Tahun 2012 sebelum putusan tersebut terbit.

English Abstract

Baduy people live by utilizing forest resources that are managed based on local customary values or laws. Even so, the condition of the managed forest is still sustainable, therefore the values or customary law can be said as a local wisdom. The existence of the Baduy community is recognized by the government marked by The Regional Regulation of Lebak Regency Number 32 Year 2012 which regulates the area occupied by the Baduy community as customary area rights, so that forests in the area can be categorized as customary forests and the Baduy community has the right to manage and use the forest. These aspects prove that government has some role of government on customary management. The Constitutional Court through court decision number 35 of 2012 changed the definition of customary forest. The intended change was the abolition of the phrase "state" in the forest definition in the forestry law. It has been unknown whether there are impacts of these changes on customary forests in the village of Kanekes. This research had objectives as follow: (1) to describe the Baduy Community’s social system on customary forest management in Kanekes Village. (2) to describe government’s role on customary forest management in Kanekes Village. (3) to describe whether there is or not impact Verdict of constitutional court no 35 2012 on management system of customary forest in Kanekes Village. This research used qualitative approach. Determination of informants used purposive sampling techniques by selecting key informants who had a background in the perpetrators of customary forest management or the Baduy Community; representatives of traditional institutions; and related government parties. Data were collected through in-depth interviews with selected key informants, document collection, and partisipatif observation. The data obtained would be analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. Baduy Community had two institution blends into one in the social structure there are customary institution and national government which responsible to watch over every aspect of Baduy Community’s live including forestry. These two institutions are connected by jaro pamarentah which on customary institution responsible for puun (customary leader) while on national government responsible for camat. A whole Baduy community recognized as an author; manager; and beneficiaries of customary forests, but the Baduy have their own way to determines the role of each member in the management of customary forests. Interactions that occur in customary forest management is varies involving the government; customary institutions; public; and the Baduy community itself, apart from that there is an interaction between the environment and the Baduy community and the environment with customary Institutions Customary forest in Kanekes Village divided to (1) leuweung kolot as sacred forest; (2) dungusan as forest that have some spring; and (3) leuwung garapan as production forest. The local wisdom on customary forest management iv is the value of pikukuh karuhun which related on environmental, there are rukun garapan dua welas; gunung teu meunang dilebur; lebak teu meunang di ruksak, areuy teu meunang diteukteuk; and cai teu meunang ditua. Because of that value Baduy community have behavior on managing customary forest in Kanekes Village in the form of agroforestry techniques and shifting cultivation. The role of local government was as an institution supporting and protecting the rights of the Baduy Community.The local government performs the role as institution supporting through some program from it’s departments and services which provides facilities, assistance and training to support management of customary forest. The local government performs the role as institution protecting though several law products that supported the consistency of the Baduy Community for the example is The Regional Regulation of Lebak Regency Number 32 Year 2012. Even it has performed well, there are some govement’s plans on supporting and protecting management of customary forest that have not been realized. There was no impact of the verdict of Constitutional No 35 Year 2012 on the system of customary forest management. Even there was a change on institute and value, it doesn’t affect to the Baduy community's behavior and institutional structure in managing customary forest in Kanekes Village. There is no overlapping of forest management by the government and the Baduy Community. Therefore, the essence of the verdict of Constitutional No 35 Year 2012 didn’t accordance with factual condition of the customary forest management system in Kanekes Village. The local government has done things that contain in the verdict of Constitutional No 35 Year 2012, even it hasn’t existing.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FP/2019/777/051907724
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 333 Economics of land and energy > 333.7 Land, recreational and wilderness areas, energy > 333.75 Forest lands
Divisions: Fakultas Pertanian > Agribisnis
Depositing User: Endang Susworini
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/173871
Text
Muhamad Qaedi Rifq (2).pdf

Download | Preview

Actions (login required)

View Item View Item