BKG

Pradana, Bako Hartanto (2019) Sinergi Badan Permusyarawatan Desa Dan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi di desa Sumberjo kec. Plandaan kab. Jombang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Pembangunan di Indonesia merupakan amanat konstitusi (Undang – Undang Dasar 1945). Ditegaskan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jalan satu-satunya untuk mencapai tujuan itu adalah pembangunan nasional yang meliputi semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya bahkan pertahanan-keamanan. Bagi indonesia yang masih menjadi negara berstatus berkembang, pembangunan nasional merupakan langkah yang dilakukan untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Demi menunjang keberhasilan pembangunan nasional dan membuat pembangunan yang merata di tiap daerah maka pemerintah tidak bisa meninggalkan pembangunan di pedesaan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dibatasi pada fokus penelitian yaitu a) Sinergi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa di desa Sumberjo kecamatan Plandaan kabupaten Jombang sesuai fungsi yang tercantum dalam pasal 55 Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang desa dilihat dari parameter terjadinya sinergi (sikap saling percaya , komunikasi yang efektif dan , umpan balik). b) Faktor penghambat sinergi badan permusyawaratan desa dan Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Sumberjo. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumetasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif melalui tahap pengumpulan data, kondensasi data, peyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa wujud sinergi yang dapat dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sesuai tugas yang tertera di Undang - Undang beriringan dengan Pemerintah Desa hanyalah dua tugas yaitu pertama membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama degan Kepala desa. Dan kedua adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Sementara tugas pengawasan hanya dapat dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa tanpa sinergi dengan Pemerintah Desa karena dalam hal pengawasan Badan Permusyawaratan Desa bertindak sebagai pegawas sedangkan Kepala desa atau Pemerintah Desa adalah pihak yang diawasi. Berdasarkan ketiga aspek yang diteliti yaitu kepercayaan, komunikasi yang efektif dan umpan balik, sinergi Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai. Dari sisi kepercayaan, kedua belah pihak telah saling percaya satu sama lain meski dalam menghadapi suatu hal yang tidak disukai atau tidak sejalan kedua belah pihak masih saling sungkan untuk terbuka secara langsung. Dari segi komunikasi yang efektif, kedua belah pihak telah melaksanakan komunikasi yang intensif baik dalam kegiatan formal maupun nonformal diluar forum resmi. Hal ini dilakukan karena kedua belah pihak menganggap masing-masing sebagai partner dan benar-benar tulus bekerja untuk kemaslahatan masyarakat. Begitu pula dari sisi umpan balik, sinergi kedua belah pihak tercermin dari umpan balik yang baik dari masing-masing sehingga tidak menimbulkan ketegangan dan hubungan yang tidak baik antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sumberjo. Selanjutnya dalam hal perencanaan pembangunan, terdapat beberapa kendala yang dirasakan yaitu terkait dana atau anggaran, SDM Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta partisipasi masyarakat.

English Abstract

Development in Indonesia is a mandate of the constitution (the 1945 Constitution). It was emphasized that the aim of the State of Indonesia was to protect the entire nation of Indonesia and all of Indonesia's bloodshed, promote public welfare, educate the nation's life, and participate in carrying out world order. The only way to achieve that goal is national development which covers all aspects of life, both political, economic and social and even defense-security. For Indonesia, which is still a developing country, national development is a step taken to achieve improved quality of life for the community. In order to support the success of national development and make development evenly distributed in each region, the government cannot abandon rural development. This research is a qualitative descriptive study which is limited to the focus of research, namely: a) Synergy of Village Government and Village Consultative Body in Sumberjo village, Plandaan sub-district, Jombang district according to the functions listed in Article 55 of Law No. 6 of 2014 concerning the parameters of synergy ( mutual trust, effective communication and feedback. b) Inhibiting factors in the synergy of village consultative bodies and the Village Government in development planning in Sumberjo Village. The type of data used is primary and secondary data. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. While the data analysis used is descriptive analysis through the stages of data collection, data condensation, data presentation and conclusion drawing. The results of the research conducted show that the form of synergy that can be carried out by the Village Consultative Body according to the tasks stated in the Law along with the Village Government are only two tasks, namely first discussing and agreeing on the village regulation draft together with the Village Head. And the second is to accommodate and channel the aspirations of the village community. While the supervisory task can only be carried out by the Village Consultative Body without synergy with the Village Government because in the case of supervision the Village Consultative Body acts as a civil servant while the Village Head or Village Government is the supervised party. Based on the three aspects studied, namely trust, effective communication and feedback, the synergy of the Village Consultative Body and the Village Government has run quite well and accordingly. In terms of trust, both parties have trusted each other even though in the face of something that is not liked or not in line both parties are still reluctant to open up directly. In terms of effective communication, both parties have carried out intensive communication both in formal and non-formal activities outside the official forum. This is done because both parties consider each as a partner and truly sincerely work for the benefit of the community. Similarly, in terms of feedback, the synergy between the two parties is reflected in the good feedback from each of them so as not to cause tension and bad relations between the Village Government and the Consultative Body of Sumberjo Village. Furthermore, in terms of development planning, there are several perceived constraints, namely related to funds or budgets, Village Government HR and Village Consultative Bodies and community participation.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIA/2019/328/051906324
Uncontrolled Keywords: BPD, Pemerintah Desa, Sinergi, Sumberjo-Village Consultative Body, Village Government, Synergy, Sumberjo
Subjects: 300 Social sciences > 307 Communities > 307.1 Planning and development > 307.14 Development > 307.141 2 Rural development
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User: soegeng
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/172693
Text
Bako Hartanto Pradana.pdf

Download | Preview

Actions (login required)

View Item View Item