BKG

Habibi, Ahmad Rizal (2019) Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Untuk Mewujudkan Green City (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Pertamanan Kota Kediri). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Salah satu kota di Indonesia yang menerapkan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) adalah Kota Kediri. Kota Kediri merupakan salah satu Kota yang memiliki potensi dalam pengembangan lingkungan. Namun dalam pelaksanaan program tersebut memiliki hambatan diantaranya jumlah penduduk yang semakin banyak, keterbatasan lahan, dan alih fungsi lahan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah luas lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada 2015 hanya sebesar 7,08% dari luas wilayah Kota kediri yang seharusnya sesuai amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu 30%. Berdasarkan permasalahan diatas perlu dianalisis bagaimana peran pemerintah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP) Kota Kediri dalam pengembangan RTH untuk mewujudkan Green City. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif studi kasus dan analisis data dari Miles Hubermen dan Saldana. Hasil dari penilitian ini adalah peran pemerintah daerah dalam mengembangkan RTH di Kota Kediri. Pertama DLHKP telah memiliki master plan tentang RTH dan melegalisasi Perda RTH dengan diterbitkan Peraturan Derah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Kedua peningkatan kualitas RTH Kota Kediri telah dilakukan dengan adanya penambahan populasi tanaman di area Taman kota, hutan kota, dan kawasan perumahan. Ketiga Upaya menambah lahan RTH baru di Kota Kediri melalui DLHKP cukup tinggi dengan membangun taman kota di beberapa tempat. Akan tetapi RTH Kota Kediri masih jauh dari syarat yang diamanatkan UU Nomor 26 Tahun 2007. Keempat DLHKP Kota Kediri belum memiliki data kongkret mengenai luas RTH privat. Selain itu pengawasan terkait RTH dalam bentuk himbauan, teguran, peringatan, dan sanksi antara pihak swasta masih belum terjalin dengan maksimal. Kelima Di Kota Kediri peran masyarakat dalam menjaga RTH adalah dengan dibentuknya Forum Komunitas Hijau atau FKH, forum tersebut dibentuk untuk mewadahi komunitas-komunitas dan juga masyarakat untuk saling belajar dan meningkatkan kesadaran tentang RTH. Namun masih ada perilaku masyarakat yang menyimpang diantaranya membuang sampah sembarang, merusak tanaman. Dalam pelaksanaan pengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kota Kediri Peran Pemerintah Daerah juga memiliki faktor pendukung dan pengahmbat. Faktor pendukung dalam proses pengelolaan RTH adalah adanya perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota kediri (RTRW) juga dapat dilakasanakan oleh pemerintah dan pihak yang terlibat, Faktor penghambat pemerintah Kota Kediri perencanaan dan pembangunan RTH mengalami hambatan memenuhi target RTH dengan mencari dan menambah lahan RTH sesuai dengan undang-undang

English Abstract

One of the cities in Indonesia that has been applying the Green City Development Program (P2KH) is the City of Kediri. Kediri is one of the cities that have potential in developing the environment. However, the implementation of program there were detention including an increasing number of people, limited land, and land conversion. This can be seen from the total land area for Green Open Space (RTH) in 2015 which was only 7.08% of the total area in Kediri City which should be in accordance with the mandate of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning which is 30%. Based on the problems, it is necessary to analyze how the role of the government carried out by the Environmental, Sanitary and Parks Office (DLHKP) of Kediri City in the development of green open space to realize Green City. This research uses descriptive research with a qualitative approach to case studies and data analysis from Miles Hubermen and Saldana. The result of this research is role of the regional government in developing green open space in the Kediri City. First, DLHKP has a master plan on green open space and legalized green open land regulations with The Local Regulation of Kediri City Number 2 of 2014 concerning Green Open Space Management. The second increase in the quality of green open space in the Kediri City has been done with the addition of plant populations in the area of urban parks, urban forests and residential areas. Third the effort to add new RTH land in Kediri City through DLHKP is high enough by building city parks in several places. However, RTH of Kediri Cities is still far from the requirements mandated by Law Number 26 of 2007. Fourth, DLHKPs in the Kediri City do not have concrete data on the extent of private RTH in the form of parks in citizen house, private companies, and building complexes. Additionally associated RTH supervision in the form of an appeal, reprimands, warnings and sanctions among the private sector still has not established to the maximum. Fifth In Kediri City public role in maintaining RTH is still lacking, there are still people who deviant behavior such as littering any and damaging crops. Implementation of developing the Green Open Space in the Kediri City has obstacle and support. Supporting factors in the green space management process are the planning of the Kediri City Spatial Plan (RTRW) which can also be carried out by the government and parties involved. The Kediri City government planning and construction of RTH has obstacles in fulfill RTH targets by finding and adding green space according to Constitution

Other Language Abstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FIA/2019/9/051905950
Subjects: 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.1 Jurisdictional levels of administration > 352.17 Rural administration
Divisions: Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara
Depositing User: Nur Cholis
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/172488
Text
AHMAD RIZAL HABIBI (2).pdf

Download | Preview

Actions (login required)

View Item View Item