-, Erni (2019) Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini mengangkat tentang koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah yang pertama mengenai pelaksanaan koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang terjadi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua adalah mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dari koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sendiri. Koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sendiri berdasarkan pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Peraturan tersebut yang akhirnya menjadi pedoman dan tata cara yang harus dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Dalam menjalankan roda pemerintahan termasuk dalam memberikan layanan guna memastikan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang harus disampaikan setiap triwulannya, maka dibutuhkan koordinasi di Bidang Pengendalian dan Informasi baik internal maupun eksternal. Hasil penelitian pada penelitian ini adalah koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Selatan dinilai lancar dan berhasil. Dimana koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal menjadi pendukung dalam mencapai target realisasi investasi yang dicanangkan dalam RPJMD 2016-2021. Realisasi investasi 2018 dapat meningkat karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kalimantan Selatan meningkatkan penggunaan sistem informasi dan pengawasan terhadap pihak yang menanamkan modalnya di Kalimantan Selatan. Terkait dengan koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal pula timbul faktor pendukung dan faktor penghambat yang ada dan berkaitan dengan koordinasi tersebut. Faktor-faktor ini menjadi pendukung peningkatan koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal ini sendiri dan menjadi faktor penghambat dimana memacu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk memberikan strategi baru atau penyempurnaan koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Saran dari peneliti mengenai penelitian ini adalah yang pertama untuk memberikan bimbingan dan motivasi dari pimpinan kepada bawahan mengenai tupoksi kerja pegawai. Kedua, perlunya tindakan dan keberanian seorang pemimpin untuk menerapkan sanksi yang telah tercantum pada peraturan yang ada. Ketiga, perlunya pembuatan laporan setiap kali melaksanakan suatu progam/kegiatan. Keempat, perlunya penambahan jumlah pegawai pada Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal dan dibutuhkan bimbingan teknis untuk pegawai yang memiliki tupoksi yang berbeda dengan latar belakang pendidikannya. Kelima, perlunya penyediaan alat transportasi yang sesuai dengan kondisi lapangan/alam di Kalimantan Selatan. Terakhir dibutuhkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dari Bidang Pengendalian dan Informasi Penanaman Modal.
English Abstract
This study brings topic about the Coordination in Controlling The Implementation of Investment. The purpose of the research in this study is the first is concerning the implementation of coordination of the implementation of investment that occurred in the Investment and One-Door Integrated Service Office of South Kalimantan Province. The second is about supporting factors and inhibiting factors from coordinating the control of the implementation of self-investment. The coordination of the control of the implementation of self-investment is based on the Indonesian Investment Coordinating Board Regulation Number 7 year 2018 concerning Guidelines and Procedures for the Control of Investment Implementation. The regulation eventually became a guideline and procedure that must be carried out by the Investment Office and One-Door Integrated Services in controlling the implementation of investment. In running the government wheel, including in providing services to ensure the submission of Investment Activity Reports that must be submitted every quarter, then coordination is needed in the Field of Control and Information both internally and externally. The results of the study are Coordination in Controlling The Implementation of Investment in the South Kalimantan Integrated One-Door Investment Service and Service Office was considered smooth and successful. Where the coordination of the control of the implementation of investment becomes a supporter in achieving the target of investment realization proclaimed in the 2016-2021 RPJMD. The investment realization in 2018 can increase because the South Kalimantan One-Door Integrated Investment and Services Office increases the use of information and supervision systems for those who invest in South Kalimantan. Related to the coordination of the implementation of investment controls also arises the supporting factors and inhibiting factors that exist and are related to the coordination. These factors are supporting the improvement of coordination in controlling the implementation of the investment itself and becoming an inhibiting factor which spurs the Regional Government and the Central Government to provide new strategies or improving coordination of investment control implementation. Suggestions from researchers regarding this research are first to provide guidance and motivation from the leader to subordinates regarding the duties and functions of employees. Second, the need for action and courage of a leader to implement sanctions that have been stated in the existing regulations. Third, the need to make a report every time implementing a program / activity. Fourth, the need for additional numbers of employees in the Investment Control and Information Sector and technical guidance is needed for employees who have different duties and functions compared to their educational background. Fifth, the need to provide transportation equipment that is in accordance with the field / natural conditions in South Kalimantan. At last, a budget is needed in accordance with the needs of the Investment Control and Information Sector.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2019/253/051906201 |
| Uncontrolled Keywords: | Koordinasi, Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal, Realisasi Investasi-Coordination, Control, Implementation of Investment, Realization of Investment |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 658 General management > 658.1 Organization and financial management > 658.15 Financial management > 658.152 Management of financial operations |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 03 Nov 2020 14:43 |
| Last Modified: | 21 Oct 2021 08:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/172318 |
Preview |
Text
Erni.pdf Download (10MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |