BKG

Wibowo, Terry Maharani (2018) Pelaksanaan Kewajiban Penyampaian Laporan Bulanan Akta Yang Telah Dibuat Dihadapan PPAT Kepada Kantor Pertanahan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat Akta Otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Perbuatan hukum tersebut antara lain jual beli, tukar menukar, hibah, pembagian hak bersama, pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng), pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian Hak Tanggungan dan pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan. Selain mempunyai kewenangan membuat akta otentik tersebut, juga dibebankan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati terkait dengan kewenangan yang dimilikinya. Yang salah satu diantaranya adalah “menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuaynya, yang diambil dari buku daftar akta PPAT kepada Kepala Kantor Pertanahan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya”. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Juncto Peraturan Kepala Badan Pertanhan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 62 ayat (1). Dan bagi PPAT yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut, dapat dikenakan sanksi pemberhentian jabatan PPAT oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional berdasarkan usulan Kepala Kantor melalui Kepala Kantor Wilayah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Dan bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisa dan menemukan hukum PPAT yang tidak melaksanakan kewajiban berupa tidak menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang dibuatnya, yang diambil dari buku daftar akta PPAT kepada Kepala Kantor Pertanahan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Berdasarkan data rekapitulasi Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tahun 2016-2017 masih banyak PPAT dan PPATS wilayah kerja Kabupaten Malang yang tidak melakasanakan kewajibannya untuk menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang telah dibuatnya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Atas tindakan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban operasional PPAT hanya pernah sekali mengadakan pemeriksaan dan terhadap pelanggaran tersebut PPAT dan PPATS wilayah kerja Kabupaten Malang tidak dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Berdasarkan hal tersebut diatas, tesis ini mengangkat rumusan masalah : Faktor yang menyebabkan PPAT dan PPATS Kabupaten Malang tidak melaksanakn kewajibannya untuk menyampaikan laporan bulanan akta yang telah dibuatnya kepada Kantor Pertanahan, Apa hambatan dan kendala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT yang dilakukan dengan cara pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban operasional PPAT. Kemudian penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode yuridis sosiologis. Bahan hukum primer, sekunder yang diperoleh penulis akan di analisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif untuk hasil wawancara yang merupakan proses suatu kejadian yang kemduian dijelaskan dan di jabarkan secara deskriptif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa faktor yang menyebabkan PPAT dan PPATS Kabupaten Malang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyampaikan laporan bulanan akta yang telah dibuatnya kepada Kantor Pertanahan. Pelaksanaan penertiban kepada PPAT dan PPATS wilayah kerja Kabupaten Malang yang kurang memberikan efek jera, budaya hukum PPAT dan PPATS wilayah kerja Kabupaten Malang yang kurang sadar terhadap pentingnya menyampaikan laporan bulanan mengenai akta yang telah dibuatnya selama satu bulan kepada Kantor Pertanahan. Hambatan dan kendala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT yang dilakukan dengan cara pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban operasional PPAT adalah tidak ada pengaturan sanksi terhadap tidak dilakukannya pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT dan PPATS, kurangnya Sumber Daya Manusia di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, Program Pensertifikatan Nasional 62 ribu sertipikat yang di target oleh pemerintah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, jabatan PPATS yang dijabat oleh camat yang berganti ganti tanpa adanya ketentuan periodenya.

English Abstract

Land deed official is considered a general position that holds an authority to issue an authentic deed of certain lawful action regarding ownership right of land and tenement unit. The lawful action may involve sale and purchase, barter, bequest, division of joint rights, inclusionof private assets into company’s capital (inbreng), issuance of building rights title (HGB)/right to use land under the right to use, issuance of mortgage and issuing the authority to impose the mortgage. In addition to the authority held by the Land Deed Official in terms of the issuance of the authentic deed, there are several regulations the Land Deed Official should comply with regarding the authority, one of which is to submit a monthly report of the deed, which is taken from deed registry book of Land Deed Official submitted to the Head of Land Registry Office no later the tenth day of the following month, as regulated in Article 26 Paragraph (3) of Government Regulation Number 37 of 1998 on the Regulation of Position in Land Deed Official in conjunction with the Regulation of Head of National Land Agency Number 1 of 2006 on provision of the implementation of Government Regulation Number 37 of 1998 Article 62 Paragraph (1). Failure to comply with the regulation will lead to sanction in the form of expulsion from the position of Land Deed Official by Head of National Land Agency referring to the proposal made by an office head through regional office head as regulated in Article 29 Paragraph (1) of Regulation of Head of National Land Agency Number 1 of 2006. This research employed socio-juridical approach which aims to describe, analyse, and decide the form of law in response to Land Deed Officials who fail to comply with their responsibility of submitting the monthly report regarding the issued deeds taken from deed registry book of Land Deed Official to the office head of National Land Agency no later than the 10thday of the following month. Based on the recapitulation of Land Registry Office in the Regency of Malang in 2016-2017, there were a number of Land Deed Officials and Temporary Land Deed Officials who did not submit any monthly report regarding the issued deeds to the Land Registry Office in the Regency of Malang. Since then, the Head of Land Registry Office was given an authority to inspect the operational responsibility held by Land Deed Officials. During the period, there has only been one inspection carried out and since then, there has also been one case regarding the infringement of not submitting monthly report in the field of (Temporary) Land Deed Officials in the Regency of Malang. However, sanction was not delivered in response to this disobedience as it should as regulated in the provision made by Land Registry Office in the Regency of Malang. Based on the aforementioned issue, this thesis presents several research problems regarding what to cause the (Temporary) Land Deed Officials in the Regency of Malang not to do their responsibility to submit their monthly report of the issued deeds to Land Registry Office and what obstacles are encountered by the Head of Land Registry Office in the Regency of Malang in terms of supervision and monitoring of Land Deed Officials referring to the inspection of the implementation of operational responsibilities of Land Deed Officials. This research also employed empirical juridical research method with socio-juridical approach. The primary and secondary materials required in the research were analysed by using qualitative analysis method, in which the result of interviews will be put into a detailed description. The research result reveals that the implementation of the arrangement addressed to (Temporary) Land Deed Officials in the Regency of Malang has failed to give deterring effect. Moreover, it is also caused by the lack of awareness of the essence of monthly report submission of the issued deeds to the Land Registry Office. Although there has been an inspection of the implementation of operational responsibility by the Land Deed Officials as a part of supervision and monitoring of the Land Deed Officials, there is no sanction imposed on the absence of supervision and monitoring for the (Temporary) Land Deed Officials. In addition, there is also lack of human resource in the Land Registry Office in the Regency of Malang and pressure of 62 ribu PersertifikatanNasionalProgram from the Government to Land Registry Office in the Regency of Malang, and frequently changing positions of Temporary Deed Officialheld by the District Head, which is unpredictable.

Other Language Abstract

-

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.043 6/WIB/p/2018/041807672
Uncontrolled Keywords: LAND TENURE--LAW
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 6 Transfer
Divisions: S2 / S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Endang Susworini
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/172109
Text
Terry Maharani Wibowo (2).pdf
Restricted to Repository staff only

Download

Actions (login required)

View Item View Item