BKG

Roibafi, Hairu Ami (2018) Penentuan Program Prioritas dalam Penerapan Speed Management untuk Jalan Perkotaan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Pelanggaran batas kecepatan merupakan salah satu pelanggaran lalu lintas dengan jumlah tertinggi di Indonesia. Program aksi untuk mengendalikan pelanggaran batas kecepatan masih terbilang minim baik dari sisi education, engineering maupun enforcement. Di samping itu kondisi pengetahuan masyarakat terkait isu batas kecepatan yang mencakup peraturan dan fungsi alat pembatas kecepatan juga penting untuk diketahui. Oleh karenanya melalui penelitian yang bersifat exploratory ini akan dikumpulkan informasi sebanyak-banyaknya untuk memperoleh gambaran umum mengenai kondisi tersebut. Selain itu tujuan utama dalam penelitian ini adalah menentukan program speed management yang menjadi prioritas untuk mengatasi pelanggaran batas kecepatan. Adapun metode untuk memperoleh gambaran umum kondisi pengetahuan masyarakat yakni menggunakan metode statistika deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Metode analisa ini juga digunakan untuk menganalisa komposisi kecepatan kendaraan pada jalan perkotaan dengan teknik pengukuran spot speed. Dengan memperoleh gambaran umum terkait kondisi masyarakat dan komposisi kecepatan kendaraan diharapkan dapat menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Selain dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut, pada penelitian ini terdapat tiga kriteria utama bagi para pemangku kepentingan untuk menentukan program speed management mana yang menjadi prioritas. Ketiga kriteria yang terdiri atas efektitivitas, kemudahan dan biaya implementasi akan menjadi dasar dalam membandingkan 13 program speed management yang akan dianalisa menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil analisa menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terkait peraturan batas kecepatan untuk jalan perkotaan adalah tergolong rendah dengan persentase 23% di Surabaya dan 24% di Kota Malang. Selanjutnya, dominan masyarakat dengan persentase sebesar 55% menginginkan adanya produk pemerintah dengan inovasi dan pengembangan di bidang engineering dalam mengendalikan pelanggaran batas kecepatan. Melalui analisa statistik deskriptif juga diperoleh gambaran bahwa persentase sepeda motor yang melintas dengan kecepatan di atas 50 km/jam mencapai 49% di kedua kota. Sedangkan untuk jenis kendaraan mobil adalah 14,73% untuk Surabaya dan 25,36% untuk Kota Malang. Adapun dari hasil analisa AHP diketahui bahwa tiga program dari bidang enforcement memiliki bobot tertinggi. Patroli dan operasi batas kecepatan merupakan program speed management yang menjadi prioritas utama untuk diterapkan dengan bobot 0,1181. Selanjutnya adalah penerapan besaran denda dan sanksi dengan bobot 0,1070 dan penerapan speed camera dengan bobot 0,968.

English Abstract

Speeding is one of the traffic violations with the highest number in Indonesia. The action program for controlling the speed limit violations still fairly minimal both in terms of education, engineering and enforcement. In addition, the conditions related to issues of public knowledge that includes the speed limit regulation and function of speed limiting devices is also important to know. Therefore through this exploratory research that is going to be collected as much information to obtain a general overview of the condition. Besides the main purpose of this research is determining the speed management program is a priority to overcome the speed limit violation. The method for obtaining a general overview of the knowledge society ie using descriptive statistic method with data collection via questionnaires. This method of analysis is also used to analyze the composition of the speed of vehicles on urban roads with speed spot measurement techniques. By obtaining a general overview regarding the condition of the community and the composition of the speed of the vehicle is expected to be the basis for stakeholders to make decisions. In addition to considering these two things, in this study, there are three main criteria for stakeholders to determine the speed management program which is a priority. The third criteria of effectiveness, convenience and cost of implementation will be the basis in comparing the 13 speed program management that will be analyzed using the method of Analytical Hierarchy Process (AHP). The results of the analysis show that the knowledge society related regulation speed limit for urban road is a low percentage belongs to 23% in Surabaya and 24% in the city of Malang. Furthermore, the dominant society with a percentage of 55% want products with innovation and development in the field of engineering in controlling the violation of the speed limit. Through descriptive statistic analysis was also obtained a description that the percentage of passing motorcycle at speeds above 50 km / h reached 49% in both cities. As for the type of vehicle the car is 14.73% to 25.36% for the Surabaya and Malang.As for the results of the analysis of AHP in mind that three programs from the field of enforcement has the highest weighting. Patrol operations and the speed limit is the speed management program that became the top priority to be applied by weights 0.1181. Next is the application of quantity of fines and sanctions with weights 0.1070 and application of speed camera with weights 0.968.

Other Language Abstract

-

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/621.812/ROI/p/2018/041900467
Uncontrolled Keywords: SPEED CONTROL DEVICES
Subjects: 600 Technology (Applied sciences) > 621 Applied physics > 621.8 Machine engineering > 621.812 Power and speed control devices
Divisions: S2 / S3 > Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik
Depositing User: Endang Susworini
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/172089
Text
Hairu Ami Roibafi (2).pdf
Restricted to Repository staff only

Download

Actions (login required)

View Item View Item