BKG

Masinambow, Margaret Peggy Rika (2017) Perlindungan Hukum Pada PPAT Sementara Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Terkait Keterangan Palsu Para Pihak Terhadap Nilai Jual Beli Hak Atas Tanah dan Bangunan Untuk Menghindari Pajak. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Perbuatan menghindari pajak yang dilakukan olch pcnjual dan pembeli terkait keterangan palsu nilai jual beli bisa berakibat hukum bagi PPATS yang membuatkan akta jual beli tersebut. Keterangan palsu mengenai harga jual, tidak lain bertujuan untuk menghindari ataupun mengurangi tarif pajak penjual (PPII) dan pajak pembeli (BPHTB). Hal tersebut bisa mendatangkan kerugian bagi negara, khususnva pemasukan bagi keuangan daerah akan berkurang. Bukan hanya jabatan sebagai PPAT saja akan tetapi sering juga menimpa dalam kapasitasnya menjalankan jabatan sebagai Camat. PPATS yang membuat akta harus mencrima sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban secara jabatan, perdata ataupun pidana atas akta yang dibuatnya. Permasalahan internal jabatan PPATS tersebut seringkali membuat posisi PPATS sebagai pejabat umum berada dalam rcrmasalahan hukum baik pidana maupun perdata. Kondisi tersebut tentunya harus mendapat perhatian serius dan dengan kesadaran penuh serta cita- cita untuk memzembalikan harkat dan martabat jabatan profesi PPAT lebih khususnva PPATS. Melalui Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan perundang- undangan tatute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sehingx.a penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dua hal yang menjadi obyek penelitian vaitu I . Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum pada PPATS dalam pembuatan akta jual beli terkait dugaan keterangan palsu para pihak terhadap nilai jual beli untuk menghindari pajak. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum pada PPATS dalam pembuatan akta jual beli terkait terbuktinya para pihak memberikan keterangan palsu terhadap nilai jual beli untuk menghindari pajak. Hasi 1 penelitian menunjukan bahwa : Perlindungan Hukum Preventif terkait dugaan keterangan palsu para pihak menhgenai harga jual beli untuk menghindari pajak, penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap PPATS yang dipanggil sebagai saksi atau tersangka, diberlaiwkan ketentuan Pasal I 12 KUHAP dan penyitaan terhadap akta ash i PPAT (minuta) dan warkahnya hanya dapat dilakukan dengan izin khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat berdasarkan ketentuan Pasal 43 KUHAP, 2. Perlindungan Hukum Represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Terbuktinya yaitu dalam hal ini adanya suatu keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, keterangan palsu para pihak dalam AJB mengenai harga jual beli, maka dinyatakan akta tersebut batal demi hukum artinya tidak mempunyai kekuatan hukum karena akta tersebut telah cacat hukum. PPATS sendiri sebagai pejabat umurn tidak dapat dipidana berdasarkan alasan penghapus pidana (pasal 50 KUHP) yaitu alasan pembenar, yang mengartikan PPATS sebagai Pejabat Puhlik rnelaksanakan tugas, kewajiban, dan kewenangannya berdasark an unclang-undang. Sejalan dengan apa yang sudah dikemukakan diatas, perlindungan hukum terhadap PPATS ada dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. PPATS merupakan profesi jabatan urnurn yang melaksanakan tugas serta kewenangannya berdasarkan Undang-undang dan kode etik profesi, sudah seharusnya perlindungan hukum terschut dituangkan secara Normatif dalam peraturan perundang-undangan, sehingga perlindungan kepada PPATS bukan hanya secara intern dalam jabatannya, herupa pengawasan dan pembinaan, akan tetapi juga perlindungan secara ektern, yaitu bentuk perlindungan ketika menjadi saksi ataupun tersangka dalam perkara perdata maupun pidana, hams ada regulasi khusus profesi PPAT yang mengarnanatkan serta mengakomodir bentuk perlindungan hukum tersebut.

English Abstract

UNSPECIFIED

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/346.043 8/MAS/p/2017/041711656
Uncontrolled Keywords: DEEDS, LAND TENURE--LAW AND LEGISLATION, LAND VALUE TAXATION--LAW AND LEGISLATION
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.05 Kinds of taxes by base > 343.054 Property taxes
Divisions: S2 / S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Yusuf Dwi N.
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/171103
Text
Margaret Peggy Rika Masinambow.pdf

Download | Preview

Actions (login required)

View Item View Item