BKG

Perkasa, Taruna Adi (2019) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pedagang Elang Jawa Dari Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Berdasarkan Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Di Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Seksi Wilayah II Surabaya). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pedagang Elang Jawa dari Perdagangan Satwa Liar Dilindungi berdasarkan Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (studi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Surabaya). Permasalahan ini dilatar belakangi oleh banyaknya kasus perdagangan satwa liar dilindungi khususnya Elang Jawa dimana Elang Jawa tersebut menempati urutan nomor 1 (satu) padahal sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang larangan perdagangan satwa liar dilindungi yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Rumusan masalah yang diteliti adalah (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pedagang elang jawa dari perdagangan satwa liar dilindungi berdasarkan Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Surabaya? (2) Apa saja hambatan dan solusi dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku pedagang Elang Jawa dari perdagangan satwa liar dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan seksi wilayah II Surabaya? Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang – undangan dan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan internet. Bahan hukum yang telah diperoleh, dianalisis menggunakan metode yuridis empiris sehingga dapat menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan Hukum Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur Undang-Undang yang mengatur tindak pidana tersebut yaitu melalui proses penyidikan, penuntut umum serta proses peradilan. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi xiii penegakan hukum terhadap pelaku pedagang Elang Jawa dari perdagangan satwa liar dilindungi yaitu oleh faktor penegak hukum, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan masyarakat yang cenderung pasif dan acuh. Hambatan Penegakan Hukum yang diperoleh pihak Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan seksi wilayah II Surabaya dalam penegakan hukum Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dibedakan menjadi 2, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan seksi Wilayah II Surabaya yaitu berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang membatasi kewenangan Penyidik GAKKUM dalam hal penegakan hukum, tidak ada batas minimal pemidanaan, dan denda yang tidak setimpal dengan kerugian ekologis yang dihasilkan, kurangnya personil penyidik, dan kurangnya sarana prasarana untuk mendukung penegakan hukum terhadap pelaku pedagang Elang Jawa dari perdagangan satwa liar dilindungi. Hambatan eksternal adalah hambatan dari pihak yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap elang jawa dari perdagangan satwa liar dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya seperti masyarakat yang cenderung pasif dan acuh terhadap pentingnya keberlangsungan ekosistem, adanya oknum polri yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Solusi yang dilakukan pihak GAKKUM untuk menangani berbagai permasalahan diatas adalah dengan meningkatkan kinerja pegawai, penambahan personil, menambah sarana dan prasarana, bekerja sama dengan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam, melaporkan oknum polri yang tidak menjalankan kewajibannya kepada atasannya, pengajuan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of Law Enforcement of the Javanese Eagle from the trade of protected wildlife based on Article 40 Paragraph 2 of Act Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and their Ecosystems (study at the Center for Environmental and Forestry Law Enforcement and Safeguards Surabaya Region II Section). This problem is motivated by the many cases of protected wildlife trade, especially the Java Eagle, where the Javanese eagle is ranked number 1 (one) even though there are already laws that regulate the prohibition on the trade in protected wildlife, namely Law Number 5 of 1990 concerning Source Conversation Biological Power and the Ecosystem The formulation of the problems studied are (1) How law enforcement against Java eagles from trade in wildlife is protected under Article 40 Paragraph 2 of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and their Ecosystems at the Center for Security and Enforcement of Sexy Forest and Forest Law Region II Surabaya? (2) What are the obstacles and solutions in Law Enforcement against Javanese Hawk from the trade in wildlife protected under Article 40 paragraph 2 of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biologica Resources and their Ecosystems at the Sexy Environmental and Forestry Law Enforcement and Security Center? To answer the above problems, empirical legal research with a regulatory approach and a sociological juridical approach. The legal materials used in this study are primary, secondary and tertiary legal materials obtained through library and internet studies. Legal material that has been obtained, analyzed using empirical juridical methods so that it can answer legal problems that have been formulated. The results showed that Law Enforcement Article 40 paragraph 2 of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and their Ecosystems was still not effective, this was influenced by law enforcement factors, inadequate facilities and infrastructure, and people who tended to be passive and indifferent. Law Enforcement Barriers obtained by the Regional II Surabaya Environmental and Forestry Law Enforcement and Security Center in law enforcement Article 40 paragraph 2 of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and their Ecosystems are divided into 2, namely internal barriers and barriers external. Internal barriers are obstacles that xv come from the Environmental and Forestry Law Enforcement and Enforcement Law Enforcement and Enforcement Cnter of Region II Surabaya, namely in the form of Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and their Ecosystems which limits the authority of GAKKUM Investigators in terms of law enforcement, none minimum penalties for punishment, and fines that are not worth the ecological losses that result, lack of investigative personne, and lack of infrastructure to support law enforcement against Javanese Eagle from the trade in protected wildlife. External barriers are obstacles from parties related to law enforcement against Java eagles from the trade in wildlife protected under Article 40 paragraph 2 of Act Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Resources and their Ecosystems such as communities that tend to be passive and indifferent to the importance of ecosystem sustainability, there are police officers who do not carry out their obligations properly. The solution made by GAKKUM to deal with the various problems above is to improve employee performance, add personnel, add facilities and infrastructure, work with the Natural Resources Conservation Agency, report police personnel who do not carry out their obligations to their superiors, submit revisions to the Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2019/237/051903260
Uncontrolled Keywords: Penegakan hukum, Elang jawa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 / Law enforcement, Hawk Eagle, Law Number 5 of 1990
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.046 Government control and regulation of specific kinds of land and natural resources > 346.046 954 Government control and regulation of specific kinds of land and natural resources (Animals)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Endang Susworini
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169565
Text
Taruna Adi Perkasa (2).pdf

Download | Preview

Actions (login required)

View Item View Item