BKG

Puspitasari, Devi (2019) Analisis Yuridis Kebijakan Privasi Aplikasi Fintech Peer To Peer Lending Berbasis Android. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Indonesian Abstract

Adanya layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi atau yang dikenal dengan nama fintech memudahkan para konsumen yang akan meminjam uang dengan jumlah yang rendah dengan cara yang murah dan juga tanpa jaminan yang mana dapat mereka lakukan secara online dengan menggunakan aplikasi atau mendaftarkannya melalui website. Namun ternyata dalam pelaksanaannya layanan fintech ini tidaklah sesuai harapan. Dikarenakan terdapat berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Yakni terkait dengan ketentuan atau kebijakan privasi yang ada pada apllikasi layanan fintech tersebut yang mana tidak sesuai dengan perundang – undangan terkait fintech Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan hukum yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis yuridis kebijakan privasi layanan fintech berbasis peer to peer lending pada smartphone menurut undang – undang ITE nomor 11 tahun 2008, POJK nomor 77/POJK.01/2016, PP PSTE nomor 82 tahun 2012, Undang – Undang nomor 19 Tahun 2016 perubahan undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak jika kebijakan privasi aplikasi fintech berbasis android tidak sesuai dengan undang – undang ITE nomor 11 tahun 2008, POJK nomor 77/POJK.01/2016, PP PSTE nomor 82 tahun 2012, Undang – Undang nomor 19 Tahun 2016 perubahan undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian normative menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Bahan – bahan yang diperoleh dengan metode analisis jenis kualitatif dengan metode jenis deduktif sehingga penulisan yang didapat lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semua kebijakan privasi yang terdapat pada aplikasi fintech sesuai dengan undang – undang yang ada di Indonesia. Kebijakan privasi yang tidak sesuai tersebut merugikan posisi konsumen. Maka dari itu perlindungan yang dilakukan oleh hukum terhadap konsumen adalah dapat dibatalkannya perjanjian pinjam meminjam tersebut dikarenakan kebijakan privasi merupakan perjanjian baku sedangkan untuk pelaku usaha dapat mengajukan gugatan dengan dasar hukum bahwa konsumen telah wanprestasi berdasar kitab undang – undang hukum perdata.

English Abstract

The existence of information technology-based lending services or known as fintech makes it easy for consumers who will borrow low amounts of money in cheap and unsecured ways which they can do online by using the application or registering it through the website. But it turns out that the implementation of this fintech service is not as expected. Because there are various problems in the implementation. That is related to the provisions or privacy policy that exists in the application of the fintech service which is not in accordance with the laws and regulations related to fintech Based on the above background, the legal issues that can be stated in this research are How is the juridical analysis of fintech service privacy policies based on peer to peer lending on smartphones according to the laws of ITE number 11 of 2008, POJK number 77 / POJK.01 / 2016, PP PSTE number 82 of 2012, Law number 19 Year 2016 amendments to law number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions as well as How is the legal protection for parties if the privacy policy of an android-based fintech application is not in accordance with ITE law number 11 in 2008, POJK number 77 / POJK.01 / 2016, PP PSTE number 82 of 2012, Law number 19 Year 2016 amendment to law number 11 of 2008 concerning information and electronic transactions. To answer these problems, normative research uses a legislative approach and a case approach. Materials - materials obtained by qualitative type analysis method with deductive type method so that the writing obtained is more systematic in order to answer legal issues that have been formulated. Based on the discussion, it can be concluded that not all privacy policies contained in the fintech application are in accordance with existing laws in Indonesia. Privacy policies that are not appropriate are detrimental to the position of consumers. Therefore, the protection carried out by law against consumers is the cancellation of the lending agreement because the privacy policy is a standard agreement, whereas for business actors it can file a lawsuit on the legal basis that the consumer has defaulted on the civil law.

Other Language Abstract

UNSPECIFIED

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2019/116/051902807
Uncontrolled Keywords: -
Subjects: 300 Social sciences > 346 Private law > 346.08 Banks and insurance > 346.082 Banks > 346.082 175 3 Specific topics of banks (loans)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Endang Susworini
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169511
Text
Devi Puspitasari.pdf

Download | Preview

Actions (login required)

View Item View Item